Pada akhir Juli lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pemblokiran terhadap sepuluh penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang belum melakukan pendaftaran. Pertanyaannya, apakah pemblokiran mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektonik (PMSE)? Pasalnya pemerintah memberlakukan pemungutan dan penyetoran oleh Pemungut PPN PMSE luar negeri untuk penjualan produk digital sebagaimana diatur dalam PP No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), di mana PMSE merupakan bagian dari PSE.
Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo mengaku belum melakukan komunikasi dengan pihak Kominfo. Dia menjelaskan bahwa jika PSE yang diblokir adalah bagian dari PMSE maka pemunut PMSE akan mengalami hambatan.
“Mengenai kewajiban perpajakan PMSE ini, pengusaha luar negeri jual barang tidak berwujud misal Netflix atau Spotifiy. Mereka jual lagu dan film kemudian ditonton oleh masyarakat Indonesia, yang memungut PPN-nya adalah mereka (Netflix dan Spotify). Kalau pemungut PMSE sama dengan pihak-pihak yang diblokir tadi berarti ada keterhambatan. Tapi kalau pihak tadi (yang diblokir) bisa melakukan pemungutan dengan infrastruktur yang ada berarti dia pemungut PPN, saya belum komunikasi langsung dengan Kominfo dan ingin melakukan komunikasi,” kata Suryo Utomo.
Baca Jaga:
- Pemblokiran Platform Digital Dinilai Berdampak Pada Kegiatan Ekonomi
- Kominfo Bantah “Intip” Konten PSE yang Sudah Mendaftar
- Alasan AJI Indonesia Minta Kominfo Cabut Aturan PSE Lingkup Privat
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menerangkan bahwa PSE dan PMSE merupakan dua hal yang saling beririsan. Meskipun terlihat sama, namun nyatanya PSE dan PMSE tidak serupa. PSE sendiri berada di bawah kewenangan Kominfo, sementara PMSE dibawah kewenangan pajak.
“Memang beririsan tapi tidak sama persis. Ada PSE yang tidak PMSE, tapi PMSE sudah pasti masuk PSE, ada kausalitas tapi tidak serta merta masuk PMSE karena PSE belum tentu berdagang. Misal untuk PSE search engine, mereka bukan dagang dan dipastikan bukan PMSE,” kata Yustinus dalam acara yang sama.
Selain itu, klasifikasi PSE dan PMSE juga berbeda. PMSE adalah aturan turunan dari regulasi terkait perpajakan yakni pungutan PPN, sedangkan PSE merupakan aturan turunan dari UU ITE yang tujuannya untuk mengatur negara dan menjaga kedaulatan negara atas platform asing.
“Tapi maksudnya baik, ketika PSE daftar maka nanti bisa buka data terkait akuntabilitas untuk melindungi warga negara, dan tentunya itu domain Kominfo. Ini bersifat administrasi dan sementara, semoga PSE bisa memenuhi kewajiban dalam waktu yang cepat. Dan dengan ini bisa dilakukan integrasi data PSE dan PMSE, membuat kita lebih kaya data dan bisa melakukan pengawasan yang kolaboratif,” pungkasnya.
Akses telah dibuka
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara resmi menormalisasi atau membuka akses layanan keuangan dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat milik asing yaitu Paypal, serta beberapa platform lainnya meliputi CS Go, DOTA, Steam, dan Yahoo.
"Paypal telah dibuka aksesnya sejak Minggu, 31 Juli 2022 pukul 08.00 WIB," kata Direktur Jendral Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/8).
Normalisasi akses itu dirampungkan setelah Kementerian Kominfo berkomunikasi dengan Paypal untuk mengikuti pendaftaran PSE sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020. Paypal kemudian menunjukkan komitmen mereka untuk mendaftarkan layanannya guna mengikuti ketentuan dari Pemerintah Indonesia.
Dengan demikian pembukaan akses layanan Paypal kini tidak lagi sementara, namun sudah bisa diakses normal oleh masyarakat.
Selain Paypal, layanan lain yang telah dinormalisasi Kominfo adalah platform CS Go, DOTA, Steam, dan Yahoo pada 2 Agustus 2022, atau pada hari ini mulai pukul 08.30 WIB. "Yahoo telah dilakukan normalisasi sejak pukul 08.30 WIB hari ini, Selasa, 2 Agustus 2022," kata dia seraya menambahkan masyarakat sudah dapat mengakses ketiga grup PSE tersebut di atas.
Pendaftaran PSE mengikut Permenkominfo 5/2022 merupakan salah satu cara Indonesia menjaga kedaulatan negara di ruang digital di tengah masifnya transformasi digital. Hingga Selasa (2/8) pukul 12.30 WIB tercatat di situs web pse.kominfo.go.id sudah ada sebanyak 292 PSE asing yang mendaftar dan 8.897 PSE domestik yang mendaftar.