Berita

Tantangan Sistem Pembayaran Menjelang MEA 2015

BI akan lakukan perbaikan dan pelaksanaan cetak biru moneter.

Oleh:
FNH
Bacaan 2 Menit
Tantangan Sistem Pembayaran Menjelang MEA 2015
Hukumonline
Tahun depan, tepatnya 1 Januari 2015, Indonesia akan memasuki era perdagangan bebas ASEAN atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam berbagai diskusi yang dilakukan banyak pihak, banyak pertanyaan yang menyangsikan kesiapan Indonesia dalam perhelatan perdagangan bebas tersebut. Tak hanya kesiapan industri, tetapi juga sistem pembayaran.

Direktur Utama Artajasa, Arya Damar menilai, sektor usaha sistem pembayaran Indonesia menjadi pasar potensial bagi investor asing. Sebaliknya, pelaku bisnis domestik belum mampu meraih potensi di lingkup Asia Tenggara. Sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk besar, Arya mengatakan seharusnya Indonesia bisa menjadi penggerak utama sistem pembayaran di ASEAN. Hal tersebut tentu untuk menghindari Indonesia hanya menjadi pasar pada MEA 2015 mendatang. "Sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar yang potensial bagi negara-negara lain," kata Arya di Jakarta, Rabu (29/1).

Dia mengatakan, potensi ekonomi dalam negeri didukung jumlah penduduk sebanyak 250 juta jiwa dan PDB 2014 yang ditarget AS$1 triliun, mestinya bisa dimanfaatkan pelaku bisnis domestik. Potensi ini juga peluang bagipeningkatan perbaikan di berbagai sektor ekonomi, termasuk perbankan dan nonperbankan.

Sejauh ini, kata Arya, bersama regulator dan pelaku usaha lain, Artajasa telah mengupayakan pembangunan sinergi dalam menciptakan sistem pembayaran yang terintegrasi. Upaya ini, menurut dia, diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berbasis pada empat pilar MEA 2015 yakni pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi berdaya saing, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara dan kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global.

Ia berpendapat penguatan infrastruktur sistem pembayaran sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan bertransaksi. Apalagi saat ini sudah ada jaringan pembayaran antarnegara. "Artajasa sudah tergabung dalam forum Asian Payment Network yang nantinya akan menghubungkan arus transaksi di wilayah ASEAN dan Asia. Forum ini bisa menjadi kendaraan Indonesia di tingkat regional," ucapnya.

VP Commercial Division PT Artajasa, Eko Putranto W mengatakan, bisnis sistem pembayaran dalam menghadapi MEA 2015 tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Beberapa tantangan tersebut antara lain penyiapan infrasturktur realtime online yang terintegrasi, akseptansi berbagai sumber dana, dan ketersediaan terminal transaksi yang mudah diakses pelanggan. "Terminal transaksi harus dekat dengan pelanggan," kata Eko.

Tak hanya itu saja. Biaya sistem pembayaran harus kompetitif, interoperabilitas antar sistem pembayaran penyelesaian dana secara terpadu serta sertifikasi terhadap pelaku industri. Dijelaskan Eko, sejauh ini menyoal sertifikasi terhadap pelaku industri di Indonesia belum memiliki standar. Hingga saat ini yang masih tersedia hanya sebatas sertifikasi debit dan kredit. Sementara untuk sistem pembayaran lainnya, belum memiliki standar. Jika memungkinkan, lanjutnya, Indonesia bisa mengadopsi pada sertifikasi internasional seperti ISO.

Eko melanjutkan, sebagai perusahaan penyedia layanan ATM Bersama, ia menilai sejauh ini tiap terminal pembayaran yang tersedia di Indonesia belum memiliki kelengkapan fitur. Jika tak lengkap, ia khawatir kompetisi antar sistem pembayaran akan semakin sulit. "Misalnya, tiap terminal pembayaran memiliki fitur pembayaran asuransi, pendidikan dan transportasi. Semua harus memiliki fitur yang sama, jadi seluruh pembayaran cukup pakai satu kartu saja," ujarnya.

Direktur Eksekutif DKPSP Bank Indonesia (BI) Rosmaya Hadi mengatakan, guna bersaing dalam hal bisnis sistem pembayaran pada MEA 2015, harus ada standar yang disiapkan. "Tujuannya agar transaksi mudah antar negara, mudah bagi masyarakat," katanya.

Untuk itu, ia mengaku BI akan melakukan beberapa perbaikan dan pelaksanaan blueprint, yaitu meningkatkan infrastruktur, pengaturan mekanisme serta terkait kelembagaan seperti asosiasi sistem pembayaran.

Ia juga menegaskan identifikasi bisnis sistem pembayaran ini mutlak dilakukan. Diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat melakukan sinergi bersama, "Kita satu bangsa, harus lakukan sinergi bersama, jangan masing-masing. Mari samakan langkah yang kita cita-citakan. BI akan meng-guide langkah itu," pungkasnya.
Tags:

Berita Terkait