Beberapa waktu lalu, GHP Law Firm telah menuntaskan pekerjaannya untuk reorganisasi grup perusahaan PT PLN (Persero) melalui cara pemisahan tidak murni (spin-off). Restrukturisasi yang besar dan kompleks ini digadang sebagai salah satu proyek terbesar dengan pelibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia dalam rangka pengalihan 21.352 MW aset pembangkit PLN dengan angka Rp 330 triliun.
“Memang ini buat kita suatu transaksi yang menjadi deal of the year, menjadi transaksi terbesar yang mana kita involved dari segi complexity maupun method-nya. Juga melibatkan banyak stakeholders, karena PLN ini BUMN jadi memang mesti hati-hati banget untuk mereka rencanakan,” ujar Senior Partner GHP Law Firm, Mohamad Kadri, kepada Hukumonline ketika diwawancarai di kantornya, Selasa (14/2/2023).
Kompleksitas penanganan yang dilakukan timnya itu dapat tercermin dari banyaknya aspek terkait dalam transaksi. Mulai dari unsur pajak, perizinan, penyelarasan regulasi tentang kelistrikan, dan lain-lain. Pihaknya juga harus mengkomunikasikan transaksi proyek ini kepada 12 kementerian dan lembaga. Termasuk stakeholders, ratusan kreditur, maupun pihak ketiga. Pihaknya, diminta untuk proses yang berlangsung tidak menganggu jalannya bisnis PLN secara keseluruhan.
Baca Juga:
- Tips Menjaga Hubungan Antar Lawyer Demi Keberlangsungan Kantor Hukum
- 10 Kunci Sukses yang Harus Dimiliki Corporate Lawyer
Melalui reorganisasi yang dilakukan, kata dia, struktur PLN Group tercipta menjadi lebih terfokus, efisien, transparan, dan profesional. Reorganisasi yang ditandatangani per 30 Desember 2022 lalu ini mulai efektif per 1 Januari 2023. Transformasi PLN menjadi perusahaan holding strategis dan beroperasi dengan subholding pembangkitan, energi primer, serta di luar kWh.
“Ada 2 anak perusahaan yang disebut sebagai subholding menampung kegiatan pembangkitan. Satu namanya Indonesian Power, sekarang branding-nya diubah menjadi PLN Indonesia Power (PIP), yang satu Pembangkit Jawa Bali menjadi PLN Nusantara Power (PNP). Jadi dua itu akan membuat bisnis PLN tidak lagi mengerjakan pembangkitan. Kecuali yang kecil-kecil yang memang untuk melayani kepentingan public service obligation. Itu masih ada untuk daerah-daerah tidak terjangkau yang remote,” ujar Mohamad Kadri.
Anggota Komite Pemantau Investasi dan Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero) itu mengungkapkan dalam menghadapi transaksi besar ini GHP Law Firm mempunyai strategi tersendiri dengan hanya terdapat 11 orang lawyers yang terlibat. Tepatnya, melibatkan 4 orang Partners dan 7 orang Associates.
Keempat Partners tersebut yakni Yohanes Masengi, Dirgantara Adi, Yohanes Brilianto Hadi, dan dengan Kadri sebagai koordinatornya. Kemudian 7 orang Associates antara lain Dhaka Merah, Lance Lentini, Viva Merdeka, Rimba Suryodipuro, Raushan Aljufri, Daffa Irsyaad, dan Benedict Giankana.
“Jadi kita bekerja sangat efisien dan benar-benar berusaha untuk working smart. Saya bayangkan paling di law firm lain hanya 1 Partner atau 2 Partner, kalau kita berempat. Satu Partner itu sangat efisien, dia mengerjakan pekerjaan yang oleh Associate itu bisa 4 hari sampai 5 hari, oleh dia bisa hanya 20 menit selesai karena memang sudah terlatih. Kita bagi pekerjaan. Ada yang menangani masalah energinya, regulasinya, creditors-nya, korporasi, dan saya meng-supervise semuanya. Kita benar-benar kerja 24 jam,” terang advokat senior itu.
Ia mengaku bersyukur memiliki tim yang amat kompak di GHP Law Firm. Meski usia kantor hukumnya terbilang masih muda dengan memiliki 50 lawyer terbagi di kantor Jakarta, Bali, dan Singapore. Namun para lawyers-nya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran 4 Partners yang terjun langsung guna memberikan hasil dan solusi terbaik bagi PLN. Dari transaksi PLN inilah menjadi cikal bakal lahirnya Mega Projects & State-Owned Enterprises Practice Group (Mega Projects & SOEs practice group) di GHP.
Terdapat sejumlah tips yang dibagikan alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Cleveland State University itu bagi kalangan lawyers dalam menangani transaksi kompleks seperti. Pertama, mempunyai pengalaman yang memadai. Kedua, dapat memecahkan masalah dan telah ‘diamunisi’ oleh pengetahuan industri komersial yang tepat. Ketiga, memiliki tim yang kompeten. Keempat, menawarkan harga yang tentu harus sesuai.
“Harga lawyer itu tidak ada patokannya. Jadi memang benar-benar untuk hal seperti ini berapa cost-nya, mereka harus merasakan worth it. Paling penting, memang orang tidak lagi bisa menghitung berdasarkan jam. Karena kita (lawyers) sudah dicemplungin dalam group (chat), saya punya 20 lebih WhatsApp group dengan tim PLN. Tiap malam mereka bisa chat, kita harus bisa jawab. Tidak lagi bisa menghitung hourly basis. Karena kita harus memberikan suatu service yang membuat client satisfied.”