Selasa, 24 January 2017

Lika-Liku Menarik Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Korupsi

Setidaknya, Hukumonline mencatat enam perkara korupsi perorangan yang pernah diupayakan KPK maupun Kejaksaan untuk menarik pertanggungjawaban korporasi.
NOV
Ilustrasi: HGW

Sebelum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi terbit, Sebagaimana Diubah dalam tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jarang sekali diterapkan kepada pelaku korporasi. Bahkan, KPK tidak pernah sekalipun menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Adapun kasus korupsi korporasi yang sukses dibawa ke ‘meja hijau’ adalah PT Giri Jaladhi Wana. Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, PT Giri dihukum membayar denda Rp1,3 miliar dan pidana tambahan berupa penutupan sementara.

Meski sudah ada contoh sukses, nampaknya para aparat penegak hukum masih ragu untuk menerapkan UU Tipikor terhadap korporasi pelaku korupsi. UU Tipikor yang tidak mengatur secara jelas mengenai tata cara penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi disebut-sebut sebagai ‘biang keladi’.

Selain itu, kesulitan pembuktian, serta ketidakjelasan batasan antara pertanggungjawaban pengurus korporasi selaku personal dengan pertanggungjawaban pengurus korporasi yang bertindak atas nama dan kepentingan korporasi juga disebut menimbulkan keraguan bagi kalangan aparat penegak hukum.

Alhasil, cara lain pun ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam kasus korupsi. KPK dan Kejaksaan tercatat pernah beberapa kali mencoba menyisipkan pertanggungjawaban korporasi dalam surat tuntutannya, meski surat tuntutan itu ditujukan kepada terdakwa perorangan.

Walau melalui perjalanan berliku, upaya tersebut beberapa kali membuahkan hasil hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi ada pula yang ditolak majelis hakim. Alasan majelis hakim tak lain karena korporasi yang dimintakan pertanggungjawaban pidana tidak dijadikan subjek dalam surat dakwaan.

Setidaknya, mencatat enam perkara korupsi perorangan yang pernah diupayakan KPK maupun Kejaksaan untuk menarik pertanggungjawaban korporasi dengan menuntut pembayaran uang pengganti atau perampasan aset hasil kejahatan yang dinikmati korporasi. Berikut daftarnya :


Kejaksaan Agung (Kejagung) sempat menjadi sorotan saat menyidik kasus korupsi bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Selain karena menyeret nama perusahaan asal Amerika Serikat, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi tersebut terbilang fantastis, yakni AS$9,9 juta.

Kala itu, Kejaksaan mendakwa sejumlah karyawan PT CPI, serta Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI) Ricksy Prematury dan Direktur PT Sumigita Jaya (SJ) Herland bin Ompo yang merupakan rekanan PT CPI melakukan korupsi dalam pekerjaan pemulihan tanah terkontaminasi minyak dengan metode bioremediasi.

Pengadilan Tipikor Jakarta pun menyatakan sejumlah karyawan PT CPI, Ricksy, dan Herland terbukti bersalah. Bahkan, meski terdakwanya adalah direksi korporasi, majelis hakim mengabulkan tuntutan Kejaksaan untuk menghukum PT GPI dan PT SJ membayar uang pengganti, masing-masing sebesar AS$3,089 juta dan AS$6,9 juta.

Namun, putusan pengadilan tingkat pertama itu dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis banding berpendapat, Ricksy tidak terbukti menikmati uang hasil korupsi, sehingga uang pengganti yang semula dibebankan kepada PT GPI dipandang tidak beralasan karena PT GPI merupakan korporasi dan tidak didakwakan dalam perkara ini.

Pertimbangan serupa juga disampaikan oleh majelis banding yang mengadili perkara Herland. Alhasil, PT SJ dibebaskan pula dari pembayaran uang pengganti AS$6,9 juta. Keberatan dengan putusan banding, Kejaksaan langsung mengajukan kasasi. Dalam putusannya, majelis kasasi kembali membatalkan putusan banding.

Majelis kasasi berpendapat, perbuatan Ricksy dan Herland dilakukan untuk dan atas nama korporasi, serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi PT GPI dan PT SJ. Selain itu, Ricksy dan Herland juga bertindak untuk kepentingan korporasi, sehingga majelis berpandangan, PT GPI dan PT SJ juga harus ikut bertanggung jawab.

“Maka, dengan demikian, dipandang adil beralasan menurut hukum bila PT Green Planet Indonesia yang harus dibebani membayar uang pengganti untuk ikut bertanggung jawab,” demikian pertimbangan majelis kasasi perkara Ricksy. Setali tiga uang, putusan kasasi Herland juga kembali menghukum PT SJ membayar uang pengganti.

Sayang, pada akhirnya kedua putusan ini tidak dapat dieksekusi oleh Kejaksaan. Sebab, Ricksy dan Herland mengajukan upaya peninjauan kembali (PK). Keduanya diputus bebas oleh majelis PK. Putusan Ricksy dan Herland tersebut juga dijadikan alasan bagi para terdakwa lain untuk mengajukan upaya PK.


Selain Chevron, kasus korupsi penyalahgunaan jaringan frekuensi 2,1 Ghz/3G (third generation) milik PT Indosat Tbk oleh PT Indosat Mega Media (IM2) ini juga sempat menjadi sorotan. Kala itu, Kejagung mendakwa mantan Direktur Utama PT IM2 Indar Atmanto atas perbuatan korupsi yang merugikan negara Rp1,358 triliun.

Perjalanan kasus ini cukup berliku. Pada awalnya, Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan tuntutan Kejaksaan yang meminta majelis hakim untuk turut menghukum PT IM2 untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,358 triliun. Akan tetapi, putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Alasannya sama, yaitu uang pengganti yang dibebankan kepada PT IM2 tidak beralasan hukum karena PT IM2 adalah korporasi dan tidak didakwakan dalam perkara ini. Namun, putusan banding ini dikoreksi majelis kasasi dengan kembali mengenakan uang pengganti Rp1,358 triliun kepada PT IM2. Indar sempat mengajukan PK, tetapi ditolak MA.


Dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp7,4 triliun ini, KPK baru ‘menyeret’ seorang terdakwa ke muka persidangan. Terdakwa dimaksud adalah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang IV Pengelolaan Devisa dan Moneter Budi Mulya yang kini putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Budi Mulya didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan PT Bank Century Tbk sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dalam surat tuntutan yang ditujukan bagi Budi Mulya, KPK mencoba menyisipkan pertanggungjawaban pihak lain, termasuk korporasi Bank Century.

KPK meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan tuntutan pidana tambahan bagi Bank Century yang sekarang telah berganti nama dengan PT Bank Mutiara Tbk untuk membayar  uang  pengganti sebesar  Rp1,581 triliun. Namun, majelis tidak mengabulkan tuntutan tersebut.

Majelis menilai tuntutan uang pengganti Rp1,581 triliun kepada Bank Mutiara tidak relevan karena uang pengganti tidak dapat dibebankan kepada pihak yang tidak dijadikan sebagai terdakwa. Tak puas dengan putusan itu, KPK mengajukan banding. Namun, upaya KPK kandas di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Oleh  karena  pemidanaan,  termasuk  pidana tambahan  berupa  pembayaran  uang  pengganti hanya  dapat  dijatuhkan  kepada  orang yang menjadi terdakwa, maka sudah tepat putusan majelis hakim tingkat pertama yang menolak  penjatuhan  pidana  tambahan  kepada  selain  terdakwa,” demikian pertimbangan majelis banding.

KPK pun mengajukan kasasi ke MA. Meski kasasi KPK diterima, majelis kasasi, dalam amar putusannya tetap tidak mencantumkan uang pengganti untuk Bank Mutiara dan tiga bekas pemegang saham pengendali Bank Century. Majelis kasasi hanya mengoreksi sebatas berat pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Budi Mulya.


Kasus ini merupakan salah satu contoh sukses KPK dalam menyisipkan pertanggungjawaban korporasi. Ketika itu, KPK mendakwa mantan Komisaris PT Altelindo Karya Mandiri, R Saleh Abdul Malik dalam kasus korupsi proyek Customer Management Service (CMS) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jawa Timur.

PT Altelindo Karya Mandiri bersama PT  Arti  Duta Aneka  Usaha  merupakan rekanan dalam proyek sistem manajemen pelanggan (Customer Management System/CMS) yang didanai menggunakan anggaran pos biaya administrasi Anggaran PLN Disjatim periode 2004-2007. Akibat perbuatan korupsi tersebut, negara dirugikan hingga Rp175 miliar.

Beruntung, dalam putusan Pengadilan Tipikor No.2/Pid.B/TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Mei  2010 atas nama terdakwa Saleh Abdul Malik dkk yang kini telah berkekuatan hukum tetap, majelis hakim mengabulkan tuntutan uang pengganti terhadap PT  Altelindo  Karya  Mandiri  dan  PT  Arti Duta  Aneka  Usaha, masing-masing Rp47,101 miliar dan Rp15,052 miliar.


Kasus Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar yang terbukti melakukan korupsi dalam pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman (IUPHHKHT) kepada 15 perusahaan, sehingga merugikan negara hingga Rp1,2 triliun ini juga menjadi salah satu contoh sukses KPK menarik pertanggungjawaban korporasi.

Meski bukan dalam bentuk uang pengganti, setidaknya KPK berhasil melakukan perampasan aset-aset korporsi. Majelis hakim dalam putusan No.12/PID/TPK/2008/PT.DKI tanggal 06 Januari 2009 atas nama terdakwa Tengku, memerintahkan perampasan barang-barang hasil korupsi berupa kayu-kayu yang berada di bawah penguasaan 15 perusahaan.
 











































































No

Perusahaan

Nilai (miliar)

No

Perusahaan

Nilai (miliar)

1

PT Madukoro

Rp 124,033

9

PT Rimba Mutiara Permai

Rp106,798

2

CV Harapan Jaya

Rp 65,371

10

PT Uniseraya

Rp19,842

3

CV Alam Lestari

Rp 87,737

11

PT Selaras Abadi Utama

Rp309,958

4

PT Mitra Hutani Jaya

Rp 61,265

12

PT Merbau Palalawan Lestari

Rp77,521

5

PT Satria Perkasa Agung

Rp 40,517

13

CV Mutiara Lestari

Rp5,776

6

PT Trio Mas FDI

Rp26,262

14

PT Putri Lindung Bulan

Rp49,021

7

CV Bhakti Praja Mulia

Rp66,442

15

CV Tuah Negeri

Rp25,908

8

PT Mitra Tani Nusa Sejati

Rp142,167

Total

Rp1,208 triliun

 

Mantan Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk, Gunawan Pranoto dan Direktur Utama PT Rifa Jaya Mula, Rinaldi Yusufdivonis bersalah dalam kasus korupsi korupsi proyek alat kesehatan dan perbaikan rumah sakit di Kawasan Timur Indonesia (KTI) pada Departemen Kesehatan tahun 2003 yang mengakibatkan kerugian negara Rp104,4 miliar.

Berdasarkan putusan MA No. 2127K/Pid.Sus/2010 tanggal  13 Januari  2011  atas nama Terdakwa Gunawan  Pranoto  dan  Rinaldi  Yusuf, majelis memerintahkan perampasan keuntungan sebesar Rp37,279 miliar yang diperoleh PT Kimia  Farma  Trading  and  Distribution dari tindak pidana korupsi dalam perkara  ini  untuk  dikembalikan  ke  negara.

Ya, semoga dengan PERMA No.13 Tahun 2016, KPK dan Kejaksaan tidak lagi sekadar menyisipkan pertanggungjawaban korporasi dalam surat tuntutan, tetapi benar-benar mendudukan korporasi sebagai terdakwa. Sebab, PERMA ini memang dibuat sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi. 
UU No. 31 Tahun 1999UU No. 20 Tahun 2001





(Baca Juga: Kisah di Balik Terbitnya PERMA Kejahatan Korporasi)





Hukumonline 

1. Kasus Chevron








(Baca Juga: Chevron Kritik Kepastian Hukum di Indonesia)







2. Kasus IM2


(Baca Juga: IM2 ‘Lolos’ dari Pidana Uang Pengganti)



3. Kasus Century


(Baca Juga: Terbukti Beriktiad Buruk, Budi Mulya Divonis 10 Tahun Penjara)









4. Kasus Korupsi Proyek PLN Jawa Timur
(Baca Juga: Tuntutan Hukuman Penjara Bagi Rekanan PLN Jawa Timur)





5. Kasus Bupati Pelalawan
(Baca Juga: Bupati Pelalawan Diduga Korupsi dengan RAPP)



6. Kasus Korupsi Direktur Utama Kimia Farma


(Baca Juga: Mantan Komisaris PT Kimia Farma Divonis 5 Tahun)

(Baca Juga: UU Ini Kerap Dipakai Aparat dalam Menjerat Korporasi)

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua