Selasa, 30 October 2018
Mediasi Online, Kiat Negara Maju Menghemat Waktu dan Biaya
Dengan begitu tidak ada lagi alasan lagi meeting di luar kota, sedang di jalan, atau alasan lain yang mengakibatkan para pihak tidak bisa hadir. Melalui videocall pada smartphone jelas para pihak bisa menghadiri pertemuan mediasi di mana saja.
Hamalatul Qur'ani
Foto: HMQ

Atasi problem komunikasi terbatas jarak dan waktu dalam cross border dispute settlement, kini berbagai negara semakin giat mengembangkan sistem penyelesaian sengketa damai yang tak mengenal jarak dan waktu melalui skema Online Dispute Resolution (ODR). Sistem ini meringkas cara kerja mediasi yang biasanya melalui tatap muka secara langsung bertransformasi menjadi pertemuan melalui sambungan video dengan beberapa fitur transfer dokumen secara online.

 

Di Indonesia, dasar hukum ODR sebetulnya sudah diatur melalui Pasal 5 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hakim Tinggi sekaligus Hakim Mediator pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Dyah Sulastri Dewi, bahkan menyebut bahwa praktik mediasi online ini sudah lama diterapkan di berbagai Pengadilan Negeri di Indonesia seperti di PN Bandung, PN Cibinong, PN Mataram dan banyak PN lain yang sudah dilengkapi alat komunikasi audio visual.

 

Pasal 5:

  1. Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

 

Hasilnya, terbukti melalui comparative study yang dilakukan Dyah di Tokyo maupun Osaka bahwa ODR jelas mempermudah pertemuan mediasi manakala para pihak tidak dapat hadir langsung dalam pertemuan mediasi.

 

“Dengan begitu tidak ada lagi alasan lagi meeting di luar kota, sedang di jalan, atau alasan lain yang mengakibatkan para pihak tidak bisa hadir. Melalui videocall pada smartphone jelas para pihak bisa menghadiri pertemuan mediasi di mana saja,” katanya pada acara The 5th Asia Mediation Association Conference, yang berlangsung pada 24-25 Oktober 2018, di Jakarta.

 

Tak luput dari hambatan, Dyah mengaku implementasi ODR di Indonesia seringkali terhambat lantaran gangguan sinyal selain itu termasuk issue soal confidentiality terhadap komunikasi by online yang dilakukan, baik berupa penyadapan, hacking dan sebagainya.

 

Kerisauan Dyah soal confidentiallity itulah yang ditanyakannya pada CEO & founder platform ODR asal Singapura dan United Kingdom (UK) dalam diskusi bertema ODR pada perhelatan the5th Asia Mediation Association Conference, Kamis (25/10).

 

(Baca Juga: Mau Arbitrase dengan Biaya Murah? Simak Penjelasan Para Praktisi)

 

Co-founder Resolve Dispute Online (RDO) United Kingdom, Aditya Shivkumar, menyebut bahwa untuk mengantisipasi hacking dan menjaga confidentiality dalam suatu ODR dapat ditangani melalui pengetatan standar keamanan ODR melalui teknologi yang dikembangkan oleh masing-masing platform.

 

Sepakat dengan Aditya, CEO Visio Clara (platform ODR asal Singapura), Asha Hemrajani juga menyebut platform ODR profesional jelas memiliki teknologi tertentu mengingat confidentiality dalam mediasi merupakan prioritas yang menentukan kepercayaan klienatas platform yang mereka kembangkan.

 

Membongkar strategi platform Visio Clara, Asha menyebut dalam meningkatkan keamanan kerahasiaan klien-nya, maka setiap data yang disampaikan dan tersimpan diamankan melalui metode enkripsi. Selain itu, autentikasi terhadap banyak faktor (multi factor authentication/MFA) juga diterapkan dalam mengamankan akses email yang akan digunakan dalam proses ODR.

 

“Sebelum memulai mediasi pastikan email yang akan digunakan para pihak aman melalui MFA,” terang Asha.

 

Pada MFA, dipasang beberapa lapisan pengamanan melalui beberapa proses verifikasi untuk akses masuk ke email ketika para pihak dalam ODR melakukan transaksi/transfer dokumen. Verifikasi bisa dilakukan langsung menggunakan sambungan telepon, kode akses atau bahkan menggunakan kartu (chip).

 

(Baca Juga: Di Konferensi Mediator Terbesar se-Asia, Peradi Imbau Advokat Lakukan Pro Bono Mediasi)

 

Dalam proses adaptasi peralihan dari mediasi tradisional menuju ODR, jelas dibutuhkan rentang waktu tertentu baik bagi service provider ataupun mediator untuk mempelajari dan mengembangkan sistem ODR.

 

Success story di Asia yang bisa dijadikan acuan layaknya Hongkong dengan keberhasilannya menembus hambatan multi yurisdiksi dalam pelaksanaan mediasi melalui ODR,” kata Asha.

 

Tanpa perlunya pertemuan tatap muka langsung dalam mediasi tradisional, kata Asha, jelas ODR menawarkan benefit berupa penghematan biaya sekaligus waktu yang terpakai dalam pertemuan mediasi.

 

Akan tetapi, Asha tak menampik jika ODR tentu juga memiliki beberapa kelemahan dibandingkan mediasi yang langsung melalui face to face communication. Di antara kelemahan itu seperti berkurangnya kemampuan mediator dalam mendeteksi isyarat non-verbal atau body language para pihak agar dapat mengendalikan kondisi dalam mendamaikan para pihak.

 

Sepakat dengan Asha, Ketua PMN Fahmi Shahab juga menyebut bahwa berkurangnya pelibatan empati dalam mendamaikan para pihak akan terasa berbeda antara ODR dengan mediasi tradisional. Padahal, kata Fahmi, empati yang biasa digunakan dalam mediasi itulah yang mendulang tingginya success rate perdamaiandalam suatu proses mediasi mengingat empati akan melahirkan kenyamanan para pihak dalam bernegosiasi.

 

Hanya saja, persoalan itu dapat teratasi melalui skema yang sudah dikembangkan oleh banyak negara seperti pencampuran antara intensitas pertemuan dengan penggunaan sistem online (hybrid). Fahmi mencontohkan, untuk pertemuan pertama para pihak bisa jumpa darat dan pertemuan selanjutnya melalui ODR.

 

“Karena kita tak bisa bohong juga kalau ketemu itu biayanya bisa sangat mahal apalagi antar negara, jadi why not? Kita akan coba. Apalagi sekarang dengan kecepatan internet yang bagus, bahkan whatsapp pun sudah bisa 4 pihak, skype kualitasnya tambah bagus, itu bisa kita manfaatkan,” kata Fahmi.

 

Sehubungan dengan hal itu, Fahmi mengungkapkan bahwa pihaknya juga sedang menjajaki kemungkinan penyelesaian mediasi melalui ODR. Fahmi bahkan menyebut pihaknya telah membicarakan hal itu dengan beberapa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di sektor finansial yang dikoordinir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 

“Harapannya setelah ini baik PMN, LAPS maupun OJK sudah mulai masuk atau menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa melalui online, bisa mediasi, ajudikasi bisa juga arbitrase melalui online dalam bentuk website via video call,” kata Fahmi kepada hukumonline, Kamis, (25/10) lalu.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.