Walhi: Izin Sektor Kehutanan Tumbuh Subur Setiap Masa Transisi Pemerintahan
Beberapa Catatan Mengenai Tindak Pidana Makar dalam KUHP Oleh: Nefa Claudia Meliala*)
Prabowo-Sandi Harus Buktikan Kecurangan 17 Juta Suara
Aksi Tolak Hasil Pemilu di Bawaslu
Harapan Pakar Siber untuk Kepala BSSN yang Baru
RUU Jabatan Hakim Disarankan Juga Atur Hakim MK
Dugaan Aliran Uang ke Menpora, KPK Analisis Fakta Persidangan Pejabat KONI
Majelis Rektor Serukan Persatuan Bangsa Pasca Pemilu
Presiden Diminta Revisi Komposisi Pansel KPK
Begini Prosedur Aturan Baru Permintaan Penyelesaian Sengketa Perpajakan
Sikapi Hasil Pemilu 2019, Peradi Imbau Advokat dan Masyarakat Tempuh Jalur Hukum
Harapan dan Kritik untuk Pansel Pimpinan KPK
Potret 5 Tahun Berlakunya UU Jaminan Produk Halal
​​​​​​​Dari Soal Notaris Meninggal Dunia Sampai Perbedaan Pilpres di Indonesia dengan Amerika Serikat
​​​​​​​Mari Pahami Aturan Baru Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha
Cegah Jual Beli Data Pribadi, Komisi Informasi Diminta Bersikap
Pemerintah Terbitkan Aturan Penilaian Kinerja PNS
Pesan Mantan Ketua MK Terkait Penanganan Sengketa Pemilu
Menata Regulasi Industri Sawit Oleh: Rio Christiawan*)
Butuh Aturan Lebih Detil, Parate Eksekusi Bermanfaat dalam Sistem Jaminan
Acara Buka Bersama Peradi Diisi Berbagi Kebahagiaan dengan Anak Yatim Piatu
Pansel Capim KPK Ditetapkan, Ini Harapan Pimpinan KPK
Implementasi Inpres Moratorium Sawit Dipertanyakan
Mulai Hari Ini, Maskapai Diminta Terapkan Tarif Tiket 50-80 Persen dari Tarif Batas Atas
Sidang Hingga Larut Malam, Jaksa Bongkar Suap ke Hakim PN Jaksel
BRTI: Jual Beli Data Pribadi Perbuatan Melanggar Hukum!

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua