Bawaslu Minta MK Segera Putuskan Tafsir Eksistensi Panwas
Antisipasi Terjadinya Disrupsi Terhadap Jabatan dan Kewenangan Notaris Oleh: Irma Devita*)
​​​​​​​Implikasi Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Privat Komersial
Daftarkan Diri Anda untuk Pengambilan Sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Periode November 2019!
MK Diminta Tafsirkan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi
KPU Dorong Revisi UU Pilkada Terkait Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada
Presiden Tekankan 4 Hal Ini Terkait Program Cipta Lapangan Kerja
Digugat Ganti Rugi Konsumen Yamaha-Honda, KPPU: Bukan Wewenang Kami
Dinilai Langgar Aturan, Koalisi Desak Tambang Pulau Wawonii Dicabut
Alasan Pemerintah Tolak Kewenangan PDTT BPK Dihapus
ILUNI FHUI Gelar Joysail Bersama TNI Angkatan Laut
UII Yogyakarta Turut ‘Gugat’ Uji Perubahan UU KPK
DPR Minta Perlu Penyeragaman Makna Radikal
Dari Kontroversi Celana Cingkrang bagi PNS hingga WNA Berpoligami
Pesan YLKI Agar Konsumen Tak Terjebak Perilaku Konsumtif di Era Digital
Kemenkumham Terus Dorong Korporasi Agar Patuhi Aturan Beneficial Ownership
Alasan ‘Novum’ Ini, KPU Bakal Larang Mantan Koruptor Ikut Pilkada
Pemindahan Ibukota Wajib Lindungi Mangrove dan Satwa
Melukis Langit Kota Jakarta Oleh: Hani Adhani*)
Polri Diminta Kesampingkan Laporan Tudingan Rekayasa Kasus Novel
Menimbang Cost Recovery dan Gross Split dalam Aspek Pajak Migas
Sejumlah Kriteria Anggota Dewan Pengawas KPK
Menjerat Pidana Pemegang Saham dalam Kejahatan Korporasi
2 Produsen Motor Digugat Ganti Rugi ke Seluruh Konsumen Skuter Matic 2014
Mengurai Kewenangan Dewan Pengawas KPK Oleh: Reda Manthovani*)
Saatnya Industri Perbankan Kita Paham OSS, NIB, dan Izin Usaha

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua