DPR Klaim Revisi UU Minerba Sesuai Prosedur Pembentukan UU
Kemenperin: Perusahaan di Kawasan Industri Tak Perlu Izin Lingkungan
Kerja Tim Penanganan Fraud JKN Terkendala Pandemi Covid-19
Aturan Turunan UU Cipta Kerja Perlu Kejelasan Sanksi Administratif Terkait Registrasi Sertifikasi Halal
Lima Pengusaha Ini Beri Gratifikasi ke Nurhadi Rp37 miliar
Punya Aset Rp214,6 Triliun, Begini Ringkasan Rencana Merger 3 Bank BUMN Syariah
Masker yang Beredar Diimbau Berpedoman pada Parameter SNI
Pemeriksaan Setempat dalam Acara Perdata Oleh: Bagus Sujatmiko*)
Penghentian Penuntutan Demi Restorative Justice Perlu Masuk RUU Kejaksaan
Pemerintah Diminta Tegas Batasi Jabatan Tertentu untuk TKA
Memahami Implikasi Sengketa Pemegang Saham dan Cara Penyelesaiannya
Menghadapi Proses Legislasi yang Dystopian Oleh: Eryanto Nugroho*)
UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Perkuat Produksi Pangan Domestik
Pesan Ketua MA Saat Meresmikan Gedung Pengadilan Terpadu Manado
Mengenal Keunggulan Proses Beracara di SIAC
Ada Kekhawatiran UU Cipta Kerja Hanya Jaga Kepentingan Elite Bisnis
Dua Pasal UU Cipta Kerja Sektor Pertambangan Ini Dinilai Bermasalah
Ahli: Penyelenggaraan Internet Tidak Bisa Dipaksakan Masuk UU Penyiaran
Penjelasan Menteri ATR/BPN Soal Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja
BI-OJK Sepakati Penguatan Proses Pemberian PLJP Perbankan
Pemerintah Diminta Gencar Sosialisasikan UU Cipta Kerja
Hindari Respons Negatif, Presiden Minta Komunikasi Publik Soal Vaksin Covid-19 Lebih Terukur
​​​​​​​Dari ‘Menggugat’ UU yang Baru Disahkan Hingga Polisi Menjebak Orang untuk Ditangkap
Tantangan Pengujian Proses Legislasi di Mahkamah Konstitusi Oleh: Nurul Fazrie dan Bivitri Susanti*)
OJK Harapkan UU Cipta Kerja Pulihkan Ekonomi Hadapi Krisis Covid-19
Pelaksanaan PPh Digital Ditunda Hingga 2021

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua