Proyek SUSTAIN Berakhir, Hatta Ali: MA Lebih Adaptif
Ada Keyakinan Amnesti Baiq Nuril Bakal Disetujui DPR
Menang Arbitrase, tapi Tak Ada Aset yang Bisa Dieksekusi? Ini Solusinya!
Jika PMK Cukai Plastik Terbit, Bagaimana Nasib Perda Kantong Plastik Berbayar?
Disahkan, Poin Penting dalam UU Sisnas Iptek
Mengatasi Perubahan Lanskap Perpajakan Secara Global
Aturan Moratorium Perizinan Hutan Perlu Dirombak dan Diperkuat
Sejumlah Poin Perubahan dalam RUU Desain Industri
Mungkinkah Menkumham Milenial? Oleh: Rio Christiawan*)
Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA Jalani Seleksi Kualitas
KPPU Agendakan Pemeriksaan Menteri BUMN Sebagai Saksi Rangkap Jabatan Garuda
Saran Ahli Hukum ke KPK tentang Lepasnya Terdakwa BLBI
Ketika Foto Editan Terlalu Cantik Jadi Dalil Sengketa Pileg
Kebijakan Cukai Plastik Perlu Dukungan Pembangunan Infrastruktur
Begini Pengaturan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber
Yuk Pahami Doktrin Business Judgment Rule dalam Aktivitas Bisnis Perusahaan
YLKI Sorot Layanan MRT Jakarta
Baiq Nuril
3 Alasan Para Filsuf Hukum Minta Amnesti untuk Baiq Nuril
​​​​​​​Dari Soal Bisakah Pembeli Tas 'KW' Dipenjara Sampai Narapidana Gunakan Handphone di Lapas
Tak Simpan DHE di Dalam Negeri Kena Denda, Ini Kata Apindo
Evaluasi Pengambilan Kebijakan di Sektor Ekstraktif, IMI Singgung Diskresi Presiden
Pemda Diingatkan Segera Terapkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
Perlu Ada Insentif untuk Membudayakan Pro Bono Advokat
Revisi PP Super Tax Deduction Diharapkan Mampu Tingkatkan Kualitas Tenaga Kerja
KAI Butuh Dukungan Terapkan Program ‘Satu Desa Satu Advokat’

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua