Kinerja KPK Dievaluasi, Begini Catatan Masyarakat Sipil
THR bagi PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara dan Pensiunan Dibayar Paling Cepat H-10
Pemerintah Siapkan Regulasi Super Tax Deduction untuk Industri
Polemik Tim Asistensi, Hukum Administrasi Tidak Seharusnya Membatasi HAM
Duopoli Pasar Industri Penerbangan Bisa Picu Kenaikan Harga Tiket Pesawat
Tips agar Klaim Asuransi Pengangkutan Tidak Sulit Dicairkan
Aturan Pemilu Serentak Diuji Ke MK
Menyoal Aturan Jual Beli Ketenagalistrikan yang Dianggap Rugikan Investor
Akses Informasi HGU Ditutup, Potensi Hambat Penyelesaian Konflik Agraria
DPR Prioritas Rampungkan 4 RUU Ini
Ragam Implementasi dan Kepatuhan Putusan MK
Inilah PP tentang Pemberian THR Bagi PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunan
Besaran THR Bagi Pimpinan dan Pegawai Non-PNS Pada Lembaga Non Struktural
Tiga Aktor Utama dalam Pemberantasan Korupsi
Tutup Informasi HGU, Alasan Ini yang Dipakai Pemerintah
PTSP DKI Hapus Pengurusan SKDP dan SKDU
DPR Minta Pemerintah Segera Evaluasi Tarif Tiket Pesawat
Inilah PP Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan ke-13 Bagi PNS, TNI, Polri, dan Pensiunan
Cyberbullying, Pelajaran dari Kasus Amanda Todd
Pembentukan Tim Asistensi Hukum Menuai Kritik
Kasus Jual Beli Jabatan: Menteri Agama Memang Kembalikan Uang, Tapi....
Pemerintah Segera Rumuskan Batas Atas Baru Harga Tiket Pesawat
Ini Surat Menkes Perpanjangan Kontrak RS Mitra JKN-KIS
ASN Terpidana Korupsi Belum Dipecat, Ketua DPR: Tindak Tegas PPK!
Advokat Ini ‘Gugat’ Syarat Pemenangan Pilpres ke MK
Ini Dia Perpres Tentang Syarat Pengadaan Peralatan Pengamanan Keamanan

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua