Polri atau Kemenhub, Siapa Berwenang Terbitkan Surat Kendaraan Bermotor?
Polemik Pengembalian Penyidik KPK Berujung ke Dewan Pengawas
Karena Corona Visa Kunjungan Dihentikan Hingga Pembaruan Tax Treaty
Pembaruan Tax Treaty Demi Kepastian Hukum dan Investasi
Alasan DPD Inisiasi RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah
PT Taspen Tekankan Pentingnya Pemisahan Pengelolaan Jamsos PNS dan Swasta
Panja Jiwasraya Bakal Panggil Sejumlah Pihak
Mudahnya Mengisi Survei Peringkat Corporate Law Firm 2020
Presiden: 99 Persen Penyebab Karhutla Ulah Manusia Demi Motif Ekonomi
Memahami Praktik yang Baik dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
Menelusuri Wajah Baru FH Universitas Pasundan
Gara-Gara Virus Corona, Dua Kategori WNA yang Visa Kunjungannya Dihentikan Sementara
Kiara Kritik Omnibus Law Hingga 19 Pegawai Honorer ‘Gugat’ UU ASN
Pemerintah Diminta Serahkan Draf RUU Cipta Lapangan Kerja ke DPR
PERADI Suara Advokat Indonesia Siap Perkuat Kapasitas Personel
7 Kritik Kiara untuk Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja
Tujuh Angkatan Akpol dalam PKPA KAI di Kantor Pusat PP POLRI
Kepastian Pembentukan Pansus Jiwasraya Tergantung Rapat Paripurna
Cara FH Unpas Dorong Pengembangan Edukasi Hukum bagi Mahasiswa dan Dosen
Terbentur Syarat Usia CPNS, 19 Pegawai Honorer ‘Gugat’ UU ASN
Pembaruan Pajak Indonesia-Singapura, Ini Isinya
Legal Standing dan Kualifikasi Pemohon dalam Judicial Review, Apa Bedanya MK dan MA?
Novel Dihargai di Luar Negeri Hingga Uji Konstitusionalitas Lampu Motor
Omnibus Law Diharapkan Mendorong Reformasi Regulasi Perpajakan
Tiga Fokus Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi
Pemerintah Ingin Pulangkan Eks ISIS? Ini Pendapat Pakar Hukum

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua