Medepleger dan Hukuman Berlipat Eks Menpora Imam Nahrawi
Kebutuhan Kode Etik Anggota Majelis Kehormatan Notaris Oleh: Chandra Yusuf*)
DPR Ingatkan Kejaksaan Tak Boleh Jadi Alat ‘Pemukul’
Tumpang Tindih Regulasi Permendag dan Kepdis PMPTSP Jakarta Dinilai Hambat Investasi
Advokat dan Orangtua Murid Mengadu ke Ombudsman Terkait PPDB 2020
Menyoal Rangkap Jabatan Komisaris BUMN
11 Calon Anggota Badan Supervisi BI Jalani Uji Kepatutan
PSHK Kritik Kemarahan Presiden Saat Sidang Kabinet
Stimulus Pemulihan Ekonomi Disebut Salah Sasaran, Ini Respons Menkeu
Jaksa Agung Evaluasi Tuntutan Kasus Novel Pasca Putusan
Polemik PPDB, Pengaturan dan Pelaksanaan Sistem Zonasi Perlu Dievaluasi
Ideologi Final, Pancasila Tak Boleh Ditafsirkan Lain
Pentingnya Pendekatan Humanis dalam Kebijakan Pemerintah Saat Pandemi
​​​​​​​Dari Perbedaan Plh dengan Plt Hingga Hukumnya Edit Wajah Orang Menjadi Meme
Anggaran Penanganan Bencana Rawan Dikorupsi di Lima Bidang Ini
Advokat Persoalkan Syarat Penerimaan Siswa dengan Mengutamakan Usia Tertua
ESDM Sebut UU Minerba Perubahan Jamin Ketahanan Cadangan Minerba
Wapres Minta Penyempurnaan Data Kemiskinan Melalui Verifikasi Lapangan
Bincang Dampak Pandemi Bagi Konsultan Hukum Bersama Ira A. Eddymurthy
20 Webinar untuk 20 Tahun Hukumonline: Bentuk Komitmen Kami Memberi Edukasi Hukum bagi Indonesia
#Sengaja dan #GaSengaja, Apa Bedanya?
Butuh Kepastian Anggaran Tambahan Penyelenggaraan Pilkada Serentak
Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan untuk UMKM Terdampak Covid-19 Belum Maksimal
Dewas KPK Tindaklanjuti Penggunaan Helikopter Firli Bahuri
Pejabatnya Terseret Kasus Jiwasraya, OJK Dukung Proses Penegakan Hukum
Perubahan Jadwal Lomba Pidato dan ‘Stand-Up Comedy Contest’ KAI

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua