Kado Menteri Yasonna untuk Birokrasi Indonesia
Beragam Usulan untuk Efektivitas Omnibus Law
Gaduh Pembahasan APBD DKI, Ada Ketentuan Undang-Undang yang Diabaikan
INI Siap Gelar Kongres Notaris Berskala Internasional
UMP Jakarta Rp4,2 Juta, Apindo: Pengusaha Harus Taat Hukum!
Alasan Presiden Tak Terbitkan Perppu KPK Dinilai Menyesatkan
PP PSTE Dikhawatirkan Ganggu Kedaulatan Data
Tak Terbitkan Perppu Hingga Putusan MK, Presiden Dinilai ‘Cuci Tangan’
Omnibus Law Mestinya Jadi Pintu Masuk Pembenahan Hiper Regulasi
Di Simposium Internasional, Jimly Bicara Konstitusi Keadilan Sosial
​​​​​​​Dari Jerat Pidana bagi Pemalsu Kuitansi, Hingga Ahli Waris yang Menggugat Perusahaan
Indonesia dan Laos Bangun Kerja Sama Bidang Hukum
2 Kebijakan yang Dibutuhkan Industri Fintech
Apresiasi Klinik Hukumonline 2019, Merayakan Kontribusi Para Mitra untuk Pembaca
Santunan Dukacita bagi Keluarga Advokat
‘Advokat Menulis’ Ajak Advokat Berbagi Edukasi Hukum Lewat Tulisan
Ini Lowongan CPNS 2019 di Kemenkumham
Iuran Naik, Dirut BPJS Kesehatan Jamin Pelayanan Lebih Baik
Ini Sinyal Presiden Dianggap Tak Peduli Terhadap Pemberantasan Korupsi
PERADI Terbitkan Buku Daftar Advokat
Menggagas Pembaharuan Aturan Kepailitan Oleh: Rio Christiawan*)
Kedua Kubu Saling Bantah di Kasus Merek Sushi Tei
Perppu KPK, Presiden Tunggu Putusan Pengujian Perubahan UU KPK
Beragam Program untuk Tingkatkan Kesejahteraan Buruh di Jakarta
Surat Dakwaan Wawan Setebal 365 Halaman, Beberkan Dugaan Aksi Pencucian Uang
Pemerintah dan DPR Perlu Satu Persepsi Soal Omnibus Law

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua