Pemerintah: UU Telekomunikasi Jamin Perlindungan Data Pribadi
Desakan untuk Polri Ungkap Teror terhadap KPK
Pimpinan KPK Diteror, Siapa Berbuat?
Capai 173 Ribu Perkara, Bantuan Hukum untuk Masyarakat Marginal Masih Belum Merata
Celah Hukum Ini Kerap Digunakan untuk Akali Dana Kampanye
Respons KLHK Soal Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Freeport
Pembahasan RUU Pertembakauan Terkendala DIM
Aliansi Strategis antara Allen & Gledhill dengan Soemadipradja & Taher
Terkait 2 Asetnya, AJB Bumiputera Sebut Sedang Lakukan PK dan Gugatan Perlawanan
Catahu YLBHI 2018: Penyebab Pengaduan Terbanyak Kasus Perburuhan
Soal Putusan Oesman Sapta, Bawaslu Harus Kedepankan Konstitusionalitas Penyelenggara Pemilu
Akun Twitter 'Juarai' Konten Negatif di Media Sosial
AJB Bumiputera Diminta Patuhi Putusan PN Jaksel dan MA
Ada Syaratnya Jika Kantor Hukum Profesional Ingin Didanai Pemerintah
BPJS Kesehatan Memutus Kerjasama Fasilitas Kesehatan? Begini Aturannya
Advokat dari Kantor Hukum Lucas Disebut dalam Sidang Eks Bos Lippo Group
Apakah Pengguna Jasa PSK Bisa Kena Sanksi? Ini Penjelasan Hukumnya
KPU Diminta Tinjau Ulang Kisi-Kisi Debat Pasangan Calon
​​​​​​​Dari Soal Sengketa Tanah Tak Bersertifikat, Sampai Perdagangan Orang di Sosmed
Alasan Pertamina Turunkan Harga BBM Non-subsidi
MK Diminta Pertegas Korupsi dalam Bencana Alam Dijatuhi Hukuman Mati
Pemerintah Sediakan 53 Miliar untuk Bantuan Hukum Masyarakat Marginal 2019-2021
Pengaturan Tentang Kekayaan yang Diperoleh Secara Tidak Sah (Illict Enrichment) Oleh: Ketut Darpawan*)
Dirut Duduk di Kursi Terdakwa, Pengadilan Tipikor Hukum Korporasi
Polri Dalami 60 Informasi Terkait Mafia Sepak Bola
Kemenkominfo Serahkan Hasil Pemeriksaan Hoaks 7 Kontainer Surat Suara ke Bareskrim

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua