Utama

Surat Izin Keluar Masuk Jakarta dan Ancaman Pidana
Kebijakan New Normal Harus Dipersiapkan Secara Matang
Pencabutan Wewenang Pendaftaran NPWP oleh Notaris Perlambat Proses Perizinan
Alasan KPCDI Kembali ‘Gugat’ Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Dilema Sidang Pidana Secara Online Saat Pandemi
Mengenal Skema Restrukturisasi Industri Fintech
Tiga Kontroversi Lembaga Antikorupsi Saat Pandemi
Wakaf: Instrumen Kesejahteraan Sosial yang Tidak Memandang Agama
Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia, dari Era Priesterraad Hingga Era Jokowi
Masalah Hukum Perluasan Harta Benda Wakaf, dari Saham dan Sukuk hingga Manfaat Polis Asuransi
Menyoal Tanggung Jawab Hukum Marketplace Saat Belanja Online Jadi Pilihan
Risiko Hukum Belanja Online di Masa Pandemi
Potret Penegakan Hukum Kala Pandemi Covid-19
Dampak Covid-19 Terhadap Pembayaran THR
Pahami Choice of Law dan Choice of Forum Saat Melakukan Transaksi Lintas Batas
Perppu Kebijakan Covid-19 Disetujui, Ekonom Sebut 4 Isu Penting
DJSN Sebut Tiga Alasan Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan
BPKN Sarankan Refund Tiket Pesawat Sebaiknya Diberi Secara Tunai
Nestapa di Pemakaman
Waspadai 4 Potensi Penyimpangan Anggaran Covid-19 di Desa
Merenungi Ramadhan sebagai Antivirus Sejati di Tengah Wabah Covid-19
Soal Iuran BPJS Kesehatan, Presiden Diingatkan Putusan MA Final dan Mengikat
Hukumonline Kembali Gelar PKPA Online, Yuk Segera Daftar
RUU Cipta Kerja Perlu Perhitungkan Dampak Covid-19
Penjelasan Kemenhub Soal Kelonggaran Penerbangan Angkutan Orang
Pelaksanaan OSS Masih Terkendala Sosialisasi
« Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 317 Berikutnya »

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua