Utama

Karena DPR dianggap melegalkan tindakan sepihak pemerintah melalui Perppu Cipta Kerja sebagai jalan pintas memperbaiki UU Cipta Kerja yang tak sesuai dengan putusan MK.

Versi lembaga pemeringkatan internasional SCImago Institutions Rankings dan QS World University Rankings.

KY melihat laporan yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Bersih; Kongres Pemuda Indonesia; serta Persatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia per 6 Maret 2023 itu sebagai perkara prioritas untuk dilakukan pemeriksaan.

Penyempurnaan ketentuan dalam POJK 3/2023 tersebut bertujuan untuk mendukung target pemerintah mencapai Indeks Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024.

Kemunculan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam bentuk aplikasi Chat GPT berdampak terhadap sektor pendidikan.

Penting diingat penggunaan AI jangan dilihat sebagai ancaman, justru menjadi peluang untuk dapat mempermudah pekerjaan advokat lebih efektif dan efisien.

Tak hanya pengurus, pemerintah disebut juga menghendaki INI tetap menjadi satu-satunya wadah notaris di Indonesia sesuai Pasal 82 ayat (2) dan (3) UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Selanjutnya, DPR segera mencabut mandat M. Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi dan mengembalikan Aswanto sebagai hakim Konstitusi karena pengangkatan M. Guntur Hamzah terbukti melanggar UU MK dan Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022.

Mayoritas fraksi partai memberikan persetujuan. Sementara Fraksi PKS dan Demokrat menolak persetujuan Perppu 2/2022 menjadi UU.

Terdapat 11 profesi yang dilarang terlibat dalam partai politik.