Utama

Koalisi: Persetujuan Perppu Cipta Kerja Jadi UU Bentuk Pelanggaran Konstitusi

Karena DPR dianggap melegalkan tindakan sepihak pemerintah melalui Perppu Cipta Kerja sebagai jalan pintas memperbaiki UU Cipta Kerja yang tak sesuai dengan putusan MK.
Ady Thea DA

FH UNAIR Kembali Jadi Kampus Hukum Indonesia Terbaik 2023

Versi lembaga pemeringkatan internasional SCImago Institutions Rankings dan QS World University Rankings.
Normand Edwin Elnizar

Komisi Yudisial Terima 3 Laporan Terkait Majelis Hakim PN Jakpus Penundaan Pemilu

KY melihat laporan yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Bersih; Kongres Pemuda Indonesia; serta Persatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia per 6 Maret 2023 itu sebagai perkara prioritas untuk dilakukan pemeriksaan.
Ferinda K Fachri

Ini Poin-Poin Aturan Baru OJK Soal Literasi dan Inklusi Jasa Keuangan

Penyempurnaan ketentuan dalam POJK 3/2023 tersebut bertujuan untuk mendukung target pemerintah mencapai Indeks Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024.
Mochamad Januar Rizki

Mencari Formula Regulasi Jitu dalam Chat GPT dan Artificial Intelligence

Kemunculan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam bentuk aplikasi Chat GPT berdampak terhadap sektor pendidikan.
Mochamad Januar Rizki

Penggunaan AI Bukan Ancaman bagi Profesi Advokat

Penting diingat penggunaan AI jangan dilihat sebagai ancaman, justru menjadi peluang untuk dapat mempermudah pekerjaan advokat lebih efektif dan efisien.
Ferinda K Fachri

Berharap Ikatan Notaris Indonesia Tetap Jadi Wadah Tunggal

Tak hanya pengurus, pemerintah disebut juga menghendaki INI tetap menjadi satu-satunya wadah notaris di Indonesia sesuai Pasal 82 ayat (2) dan (3) UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Ferinda K Fachri

PSHK: M Guntur Hamzah Seharusnya Mengundurkan Diri Demi Citra MK

Selanjutnya, DPR segera mencabut mandat M. Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi dan mengembalikan Aswanto sebagai hakim Konstitusi karena pengangkatan M. Guntur Hamzah terbukti melanggar UU MK dan Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022.
Agus Sahbani

Persetujuan Perppu Cipta Kerja di DPR Tak Bulat

Mayoritas fraksi partai memberikan persetujuan. Sementara Fraksi PKS dan Demokrat menolak persetujuan Perppu 2/2022 menjadi UU.
Ady Thea DA

Profesi yang Dilarang Menjadi Pengurus dan Anggota Partai Politik

Terdapat 11 profesi yang dilarang terlibat dalam partai politik.
Willa Wahyuni