Aturan Pembagian dan Rumus Menghitung Bonus Akhir Tahun

PERTANYAAN

Di perusahaan saya, biasanya tiap tahun kami mendapatkan bonus akhir tahun sebesar satu kali gaji yang diberikan akhir Desember. Namun, tahun ini, bonus akhir tahun diberikan di bulan Oktober dan ternyata bonus yang kami terima kurang dari satu kali gaji. Yang saya tanyakan adalah; apakah bonus akhir tahun itu wajib? Apakah ada dasar hukum tentang bonus akhir tahun, waktu pemabgian bonus akhir tahun, atau cara menghitung bonus akhir tahun sesuai masa kerja secara hukum? Sampai saat ini perusahaan masih menolak untuk memasukan kesepakatan bonus akhir tahun dalam PKB dengan alasan bahwa tidak ada dasar hukum yang mengikat. Demikian pertanyaan saya, terima kasih.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Ketentuan Hukum Bonus Akhir Tahun Karyawanyang pertama kali dipublikasikan pada 7 Desember 2023, dimutakhirkan pertama kali oleh Renata Christha Auli, S.H. pada 28 November 2024, dan dimutakhirkan kedua kali pada 13 November 2025.

KLINIK TERKAIT

Hukumnya Jika Gaji Terakhir dan Bonus Tahunan Tidak Dibayar

23 Sep, 2025

Apakah Pekerja Outsourcing Juga Berhak atas Bonus dari Perusahaan Penggunanya?

17 Mar, 2021

Bisakah Menagih Janji Bonus ke Direktur yang Baru?

21 Okt, 2020

Upaya Hukum Jika Tak Digaji dan Diminta Mengembalikan Bonus

02 Okt, 2020

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Menjawab pertanyaan Anda, kami sampaikan bahwa bonus akhir tahun bukan suatu hal yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, berdasarkan PP 36/2021, penghasilan pekerja dapat diperoleh dalam bentuk upah dan pendapatan non-upah.^[1] Adapun bonus akhir tahun yang ditanyakan, kami asumsikan hal tersebut termasuk kategori pendapatan non-upah.

Macam-macam pendapatan non-upah adalah:^[2]

1. tunjangan hari raya keagamaan (THR);
2. insentif;
3. bonus;
4. uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau
5. uang servis pada usaha tertentu.

Bonus, termasuk halnya bonus akhir tahun, dapat diberikan oleh pengusaha ke pekerja/buruh atas keuntungan perusahaan.^[3] Penetapan perolehan bonus akhir tahun dan perhitungan bonus akhir tahun untuk pekerja/buruh diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (“PP”), atau perjanjian kerja bersama (“PKB”).^[4]

Waktu dan Rumus Menghitung Bonus Akhir Tahun

Kapan bonus akhir tahun karyawan seharusnya diberikan dan bagaimana cara menghitungnya? Menjawab pertanyaan Anda terkait bonus tahunan ini, perlu kami infokan bahwa bonus bukanlah hal wajib untuk diberikan pengusaha kepada pekerja/buruh. Dengan kata lain, ada atau tidaknya bonus, bagaimana perhitungan bonus akhir tahun, serta kapan bonus akhir tahun cair bergantung pada perjanjian kerja, PP, atau PKB pada perusahaan Anda. Merujuk ketentuan tersebut, adalah diperbolehkan apabila pengusaha tidak mau menjanjikan secara tertulis ketentuan bonus akhir tahun.

Lebih lanjut, apabila perusahaan sebelumnya memang tidak menjanjikan secara tertulis gaji bonus akhir tahun, waktu pembayaran bonus akhir tahun, serta besarannya dalam perjanjian kerja, PP atau PKB, hal itu tidak jadi masalah apabila perusahaan memberikan bonus tersebut kurang dari besarnya satu kali gaji bulanan yang diterima oleh para pekerja.

Lain halnya, jika perusahaan dan pekerja telah menjanjikan secara tertulis akan adanya bonus akhir tahun, waktu pembayarannya berikut besarannya, maka perjanjian mengikat kedua belah pihak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata.

Demikian jawaban dari kami terkait pertanyaan mengenai ketentuan hukum bonus akhir tahun sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

^[1] Pasal 6 ayat (2) PP 36/2021.

^[2] Pasal 8 PP 36/2021.

^[3] Pasal 11 ayat (1) PP 36/2021.

^[4] Pasal 11 ayat (2) PP 36/2021.