KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Dianggap Mangkir Karena Tidak Bekerja di Hari Libur Nasional

Share
Ketenagakerjaan

Dianggap Mangkir Karena Tidak Bekerja di Hari Libur Nasional

Dianggap Mangkir Karena Tidak Bekerja di Hari Libur Nasional
Umar KasimINDOLaw

Bacaan 10 Menit

Dianggap Mangkir Karena Tidak Bekerja di Hari Libur Nasional

PERTANYAAN

Saya karyawan di sebuah perusahaan pertambangan mineral emas resmi. Apakah perusahaan berhak memaksa karyawan untuk berkerja pada hari libur nasional (libur idul adha)? Jika karyawan tidak masuk kerja akan dianggap mangkir. Perusahan memberikan keringanan bagi karyawan yang melaksanakan sholat ied untuk masuk kerja setelah sholat ied dan memberikan insentif, tapi apakah perusahaan berhak menganggap mangkir bagi karyawan yang tidak bersedia masuk dan memilih libur. Terimakasih

 

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Permasalahan yang saudara sampaikan, adalah soal waktu kerja dan waktu istirahat (atau sering disebut WKWI), khususnya WKWI di sektor khusus, yakni sektor usaha atau pekerjaan tertentu dan pada daerah tertentu -yang merupakan penyimpangan dari ketentuan WKWI normal-.

     

    Sebelum menjelaskan dan menjawab permasalahan Saudara, terlebih dahulu saya menjelaskan sedikit mengenai -standard- WKWI umum (normal) tersebut.

     

    KLINIK TERKAIT

    Kerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya

    Kerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya

    Ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat (WKWI) secara umum, berdasarkan Pasal 77 ayat (2) jo Pasal 79 ayat (2) huruf b UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), ada 2 (dua) macam pola waktu kerja di perusahaan, yakni:

    -     Pola 6:1, atau 6 hari kerja dan 1 hari istirahat mingguan dengan maksimum 7 (tujuh) jam perhari dan 40 jam perminggu;

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

    -     Pola 5:2, atau 5 hari kerja dan 2 hari istirahat mingguan dengan –maksimum- 8 (delapan) jam perhari dan 40 jam per-minggu;

     

    Apabila pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh melebihi ketentuan waktu kerja -normal- sebagaimana tersebut (termasuk mempekerjakan pada hari istirahat mingguan atau pada hari libur resmi), wajib membayar upah kerja lembur (vide Pasal 78 ayat (2) UU Ketenagakerjaan).

     

    Syarat dan ketentuan pelaksanaan kerja lembur (khususnya di hari kerja biasa), harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

    a. mendapat persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

    b. setiap pelaksanaan waktu kerja lembur (khususnya di hari kerja biasa) hanya diberi toleransi maksimum 3 (tiga) jam perhari dan -total- 14 (empat belas) jam per-minggu, kecuali lembur pada hari istirahat mingguan -khusus- pada pola 5:2 (vide Pasal 78 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans No. 102/Men/VI/2004).

     

    Dengan demikian pelaksanaan kerja lembur tersebut tidak dapat dipaksakan sepihak atas kehendak pengusaha semata, akan tetapi juga harus atas persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan.

     

    Namun demikian penerapan dan pelaksanaan waktu kerja (normal) dan waktu kerja lembur tersebut di atas, tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

     

    Pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu, ketentuan mengenai waktu kerjanya diamanatkan untuk diatur khusus dengan Keputusan Menteri, termasuk sektor usaha pertambangan. Hal ini telah pernah dijelaskan dalam beberapa jawaban, antara lain Pengaturan Waktu Kerja dan Istirahat di Sektor Pertambangan dan Energi  dan Ketentuan Waktu dan Upah Kerja Lembur di Sektor Tertentu.

     

    Pada sektor usaha pertambangan umum pada daerah tertentu, terdapat pilihan waktu kerja dan waktu istirahat yang lebih bervariasi untuk suatu periode kerja dengan jangka waktu kerja yang lebih lama. Khususnya pada daerah tertentu, seperti pada off shore atau on shore- yang menyimpang dari ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat yang normal.

     

    Terkait dengan permasalahan Saudara, ada satu klausul penyimpangan yang sangat penting dan bersifat khusus, sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Permenakertrans Nomor Per-15/Men/VII/2005 jo Pasal 7 Kepmenakertrans Nomor Kep-234/Men/2003. Yaitu bahwa dalam hal hari libur resmi jatuh (bersamaan) pada suatu periode kerja yang telah dipilih dan ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan pilihan waktu kerja yang ditentukan, maka hari libur resmi tersebut dianggap sebagai hari kerja biasa.

     

    Dengan demikian (sesuai ketentuan tersebut), perusahaan memang berhak untuk memaksakan karyawan harus masuk dan bekerja pada hari libur resmi seperti pada case Saudara. Karena pembayaran upahnya memang sudah include dengan upah kerja lembur yang dilaksanakan sesuai pilihak waktu kerja dan periode kerja yang ditentukan (vide Pasal 8 Permenakertrans. No. Per-15/Men/VII/2005 jo Pasal 9 dan Pasal 12 Kepmenakertrans. Nomor Kep-234/Men/2003).

     
    Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan dapat dipahami.
     
    Dasar hukum:

    1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

    2.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep-234/Men/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu

    3.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep-102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur

    4.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per-15/Men/VII/2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu

     

    Tags

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat

    30 Sep 2022
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!