Izin Usaha untuk Kegiatan Jual Beli BBM

PERTANYAAN

Manajemen kami bermaksud untuk mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan BBM (PT A) dan bermaksud untuk bekerja sama dengan salah satu PT yang memiliki kegiatan izin usaha niaga minyak dan gas (IUNMG) untuk membeli solar industri. Selanjutnya, PT A berencana untuk menjual kembali solar tersebut kepada perusahaan tambang, perkebunan, dan sebagainya.

Terhadap kerja sama ini, terdapat beberapa pertanyaan yaitu:

1. Izin usaha apa yang harus dimiliki PT A untuk menjalankan kegiatan usahanya seperti penjelasan di atas?
2. Apakah pemilik IUNMG dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pemilik IUNMG?
3. Apakah PT dengan izin usaha minyak dan gas dapat menjual BBM secara langsung kepadaend consumer?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 22 Juni 2023.

KLINIK TERKAIT

Siapa yang Berwenang Menetapkan Harga BBM?

18 Jun, 2026

Izin Usaha untuk Kegiatan Jual Beli BBM

10 Okt, 2025

Bisakah Gugat Class Action atas Kasus BBM Oplosan?

15 Apr, 2025

Benarkah Membeli BBM dengan Jeriken Dilarang?

27 Mar, 2025

Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Izin Usaha untuk Kegiatan Jual Beli BBM

Kegiatan jual beli bahan bakar minyaK (“BBM”) sebagaimana yang Anda tanyakan masuk pada sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) dengan subsektor minyak dan gas bumi.[1]

Jual beli solar industri (solar), sebagaimana dalam pertanyaan Anda merupakan kegiatan usaha hilir pada subsektor minyak bumi. Hal ini sebagaimana Pasal 145 ayat (1) huruf d PP 28/2025 menyatakan bahwa kegiatan usaha hilir pada subsektor minyak dan gas bumi salah satunya meliput kegiatan usaha niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa.

Pertama-tama, Anda bertanya bagaimana izin usahanya jika perusahaan Anda melakukan perdagangan kepada perusahaan tambang, perkebunan, dan sebagainya. Jika demikian, menurut hemat kami, untuk mendapatkan perizinan berusaha, Anda dapat menggunakan KBLI 46610 yaitu perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI.

Hal ini karena menurut Lampiran Peraturan BPS 2/2020 (hal. 403), KBLI 46610, mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LBG, gas butana dan propana, dan lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan serta bahan bakar nuklir.

Dilihat dari Lampiran I.D - Perizinan Berusaha Sektor ESDM PP 28/2025 (hal. I.D.97-I.D.102), terdapat 3 ruang lingkup pada KBLI 46610, antara lain:

1. perdagangan besar batubara;
2. perdagangan besar minyak pelumas; dan
3. perdagangan besar bahan bakar gas cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel gasoline bahan bakar oli, kerosin premium, solar, minyak dan bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, LNG, CNG, dan lain-lain.

Pada kasus Anda, maka ruang lingkupnya masuk ke point ke 3 dengan tingkat resiko tinggi.[2] Oleh karena itu, perizinan berusahanya terdiri dari Nomor Induk Berusaha (“NIB”) dan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi (“IUNMG”).[3]

Masih menurut Lampiran I.D – Perizinan Berusaha Sektor ESDM PP 28/2025 (hal. I.D.102-I.D.160), IUNMG terdapat 3 jenis, antara lain:

1. IUNMG untuk kegiatan niaga minyak bumi, niaga umum bahan bakar minyak, dan/atau niaga umum hasil olahan;
2. IUNMG untuk kegiatan niaga terbatas bahan bakar minyak dan/atau niaga terbatas hasil olahan;
3. IUNMG untuk kegiatan niaga LPG, LNG, BBG dan/atau CNG.

Melihat pada kasus Anda yang hanya menjual solar pada perusahaan-perusahaan, kami asumsikan juga bahwa Anda tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan. Maka, melihat definisi kegiatan usaha niaga terbatas (trading) sesuai Pasal 1 angka 17 PP 36/2004, IUNMG yang dapat Anda perlukan adalah IUNMG untuk kegiatan terbatas bahan bakar minyak dan/atau niaga terbatas hasil olahan.

Selengkapnya mengenai IUNMG untuk kegiatan niaga terbatas bahan bakar minyak dan/atau niaga terbatas hasil olahan, dapat Anda temukan pada bagian persyaratan Lampiran I.D – Perizinan Berusaha Sektor ESDM PP 28/2025 (hal. I.D.140-I.D.160).

Kemudian, perihal pertanyaan Anda apakah pemilik IUNMG dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pemilik IUNMG? Kami tidak menemukan larangan antara pemilik IUNMG untuk melakukan kerja sama. Jadi selama para pihak telah memenuhi perizinan berusaha dalam hal in IUNMG, maka boleh-boleh saja untuk para pemilik IUNMG melakukan kerja sama, pada kasus Anda jual beli solar.

Izin Usaha Penjualan BBM Eceran

Kemudian, menjawab pertanyaan ketiga mengenai PT pemegang izin usaha minyak dan gas menjual BBM secara langsung kepada end consumer, kami asumsikan bahwa izin usaha minyak dan gas yang Anda maksud adalah izin usaha niaga minyak dan gas (IUNMG).

Adapun, jika end consumer yang Anda maksud adalah industri, institusi atau pengguna profesional, maka pemegang IUNMG pada KBLI 46610 bisa menjual secara langsung kepada end consumer.

Sebab, mengutip dari laman OSS, pengertian perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersil, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan.

Namun, jika yang dimaksud end consumer adalah konsumen perorangan atau skala kecil, sehingga, penjualan BBM atau solar tersebut dilakukan secara eceran, maka menggunakan:

1. KBLI 47301 – Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara

Menurut Lampiran Peraturan BPS 2/2020 (hal. 418) kelompok ini mencakup perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti SPBU, SPBG dan sebagainya) untuk kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor (misalnya bensin, solar, BBG, dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset. Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor.

2. KBLI 47302 – Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara

Menurut Lampiran Peraturan BPS 2/2020 (hal. 418-419) kelompok ini mencakup perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain selain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti agen BBM, agen LPG dan sebagainya).

Kedua KBLI di atas, memiliki tingkat risiko menengah tinggi, hal ini berarti perizinan berusaha yang dibutuhkan keduanya aldaha NIB dan sertifikat standar.[4]

Dalam konteks perdagangan BBM eceran, pemegang IUNMG tergolong sebagai pelaku usaha perdagangan besar dengan tingkat risiko tinggi yang berbeda nomor KBLI dan tingkat risikonya dengan penjual eceran. Sehingga, tidak serta merta pemegang IUNMG langsung bisa menjual BBM secara eceran.
Jadi, pelaku usaha (misalnya PT A) yang akan menjual BBM secara eceran meskipun mempunyai IUNMG, tetap harus mendapatkan perizinan berusaha sesuai dengan KBLI 47301 atau KBLI 47892.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Referensi:

1. KBLI 46610, yang diakses pada 09 Oktober 2025, pukul 14.24 WIB;
2. KBLI 47301, yang diakses pada 09 Oktober 2025, pukul 16.12 WIB;
3. KBLI 47302, yang diakses pada 09 Oktober 2025, pukul 16.26 WIB;
4. OSS, yang diakses pada 09 Oktober 2025, pukul 15.44 WIB.

---

[1] Pasal 143 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”)

[2] Lampiran I.D – Perizinan Berusaha Sektor ESDM PP 28/2025 (hal. I.D.102)

[3] Lampiran I.D – Perizinan Berusaha Sektor ESDM PP 28/2025 (hal. I.D.102)

[4] Lampiran I.D – Perizinan Berusaha Sektor ESDM PP 28/2025 (hal. I.D.1046 – I.D.1055)