Pidana

Jerat Hukum Pakai Ijazah dan CV Palsu Saat Melamar Pekerjaan

Bacaan 5 Menit
Jerat Hukum Pakai Ijazah dan CV Palsu Saat Melamar Pekerjaan

Pertanyaan

Baru-baru ini ada cuitan di twitter yang menyesalkan pelamar kerja nekat pakai CV palsu saat melamar pekerjaan. Diketahui, setelah mengecek pengalaman kerja ke perusahaan lama, pelamar kerja itu ketahuan berbohong saat interview kerja dengan memalsukan pengalaman kerja. Bagaimana hukumnya memalsukan pengalaman kerja?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Praktik demikian di mana demi lamaran kerja dilirik HRD, pelamar kerja nekat menggunakan CV palsu atau ijazah palsu, menimbulkan risiko hukum, di antaranya pidana pemalsuan surat, penipuan, hingga ancaman pidana penjara khusus bagi pengguna ijazah palsu.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Saat perusahaan membuka lowongan pekerjaan, biasanya bagian Human Resource Development (“HRD”) atau Human Capital (HC) akan menyeleksi kandidat pelamar kerja dengan mempertimbangkan berbagai hal dari Curriculum Vitae (“CV”) atau portofolio yang diajukan pelamar kerja.

Pelamar kerja tentu mempersiapkan CV dengan sebaik dan semenarik mungkin agar HRD mau melirik lamarannya. Dalam praktiknya, memang benar tak sedikit pelamar kerja yang nekat membuat CV palsu, memalsukan pengalaman kerja, memakai ijazah palsu, hingga berbohong saat interview kerja.

Lantas, apakah HRD akan mengecek pengalaman kerja? Jawabannya iya. HRD selalu mengecek kebenaran informasi yang tertera dalam CV. Sehingga, jika ditanya bolehkah berbohong di CV? Tentu saja tidak. Lagi pula saat pelamar kerja nekat berbohong di CV atau memakai ijazah palsu, perbuatan ini memiliki risiko hukum yang timbul menyertainya.

Risiko Hukum Pakai CV Palsu dan Berbohong ketika Interview

Mengenai CV palsu dan memalsukan pengalaman kerja, perbuatan ini berisiko hukum dijerat dengan pasal pemalsuan surat. Sebagaimana disarikan dari Unsur Pidana dan Bentuk Pemalsuan Dokumen, Pasal 263 KUHP menyebutkan:

  1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
  2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) menjelaskan yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

  1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
  2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
  3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
  4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Masih bersumber dari buku yang sama, adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

  1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
  2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
  3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
  4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Jadi, hukumnya memakai CV palsu, termasuk hukum memalsukan pengalaman kerja dalam CV adalah diancam pidana pemalsuan surat sebagaimana disebutkan di atas. Sebab, pelamar kerja telah membuat surat palsu berupa CV yang digunakan untuk keterangan identitas pelamar kerja dan riwayat pengalaman kerja.

Namun, apa yang dilihat HRD dari CV terkadang bisa saja terlewatkan hingga berhasil meloloskan pelamar kerja yang memakai CV palsu. Jika terlanjur demikian dan ternyata kandidat karyawan baru tidak mampu bekerja dengan baik, ini justru akan merugikan perusahaan.

Baca juga: Jika Calon Karyawan Berbohong tentang Pengalaman Kerjanya

Selain itu, menurut pandangan kami, perbuatan memalsukan pengalaman kerja dan hukum berbohong saat interview kerja dapat dikategorikan pula sebagai tindak pidana penipuan. Pasal 378 KUHP selengkapnya berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Soesilo kemudian menjelaskan unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut (hal. 261):

  1. Barang siapa, artinya menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan;
  2. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
    1. Membujuk artinya melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;
    2. Barang artinya segala sesuatu yang berwujud, termasuk uang;
  3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak = menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;
  4. Dengan menggunakan nama atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong;
    1. Nama palsu artinya nama yang bukan nama sendiri;
    2. Keadaan palsu artinya misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, bank, yang sebenarnya ia bukan penjabat itu;
    3. Akal cerdik atau tipu muslihat artinya suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.

Dalam hal unsur-unsur tindak pidana penipuan di atas terpenuhi, maka hukum berbohong saat interview kerja hingga berhasil lolos dan diterima bekerja oleh perusahaan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.

Risiko Hukum Pakai Ijazah Palsu

Meski contoh menggunakan ijazah palsu juga disebutkan dalam pasal pemalsuan surat dalam KUHP sebagaimana disebutkan sebelumnya, namun berdasarkan asas lex specialis derogate legi generalis yaitu aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, maka ketentuan pidana dalam UU Sisdiknas yang akan diberlakukan.

Pasal 69 UU Sisdiknas mengatur sanksi penggunaan ijazah palsu sebagai berikut:

  1. Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  2. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian, bila pelamar kerja terbukti memakai ijazah palsu atau sertifikat kompetensi palsu, maka yang bersangkutan diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp500 juta.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Referensi:

  1. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Politeia: Bogor), 1991.
Tags: