Ketenagakerjaan

Sesama Rekan Kerja Tepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat?

Bacaan 5 Menit
Sesama Rekan Kerja Tepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat?

Pertanyaan

Baru-baru ini, ada video viral di mana seorang istri dibantu warga setempat memergoki suaminya yang sedang selingkuh dengan rekan kerjanya sesama flight attendant di rumah dinasnya. Setelah kasus itu viral, maskapai yang bersangkutan kemudian memecat si suami dan selingkuhannya. Secara hukum, bolehkah perusahaan memecat karyawannya yang selingkuh?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Jika suami dan selingkuhannya tersebut terbukti melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka serta tanpa ada paksaan apapun, maka keduanya dapat dijerat Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan atas aduan dari istri yang dirugikan.

Selain itu, perbuatan asusila, seperti berzina, juga dapat menjadi sebab terjadinya pemutusan hubungan kerja. Apa dasarnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Jerat Hukum Perselingkuhan

Disarikan dari Pidana Bagi Pelaku Perselingkuhan dan Pengirim Foto Porno, pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tidak mengenal istilah perselingkuhan, tetapi mengenal istilah gendak/mukah (overspel) sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan angka 2 huruf b KUHP, sebagai berikut:

Pasal 284 ayat (1) KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

Angka 1 huruf a

seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Angka 2 huruf b

Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 209) menyebut gendak/overspel sebagai zinah, yakni persetubuhan yang dilakukan laki-laki/perempuan yang telah kawin dengan perempuan/laki-laki yang bukan istri/suaminya. Untuk dapat dikenakan pasal tersebut, persetubuhan harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Delik tersebut merupakan delik aduan absolut, sehingga tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari suami/istri yang dirugikan.

Jika dikaitkan dengan pertanyaan Anda, istri yang memergoki suaminya sedang berselingkuh itu dapat mengadukan perbuatan suami dan selingkuhannya ke pihak kepolisian atas perbuatan gendak sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, jika terdapat bukti-bukti yang cukup yang membuktikan bahwa keduanya telah melakukan persetubuhan. Selengkapnya mengenai alat bukti dapat Anda simak dalam Arti “Bukti Permulaan yang Cukup” dalam Hukum Acara Pidana.

Baca juga: Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

Selain itu, perbuatan suami yang berbuat zina sehingga menyebabkan suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri juga merupakan salah satu dasar untuk melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) beserta penjelasannya. Tapi, patut diperhatikan, perceraian sebaiknya ditempuh hanya sebagai upaya terakhir.

Alasan PHK menurut UU Ketenagakerjaan

Lantas, apakah karyawan yang tepergok selingkuh dengan rekan kerjanya tersebut dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”)?

Pada dasarnya, selingkuh atau zina tidak disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu alasan dapat terjadinya PHK yang diatur dalam Pasal 81 angka 42Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 154A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(“UU Ketenagakerjaan”).

Akan tetapi, menurut hemat kami, terdapat 2 (dua) kemungkinan di mana pekerja yang selingkuh/berzina dapat di-PHK oleh perusahaan sebagai pemberi kerja, yaitu:

  1. Terdapat larangan dalam perjanjian kerja, PP, dan/atau PKB; atau

Jika di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (“PP”) atau perjanjian kerja bersama (“PKB”) diatur larangan karyawan untuk berselingkuh atau melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan rekan kerjanya, maka pekerja yang bersangkutan dapat di-PHK karena melanggar perjanjian kerja, PP, atau PKB, setelah sebelumnya diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”).

  1. Perbuatan asusila diatur sebagai pelanggaran bersifat mendesak.

Dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 dijelaskan bahwasa salah satu contoh pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB sehingga pengusaha dapat langsung melakukan PHK terhadap pekerja yang bersangkutan, adalah jika pekerja melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. Sayangnya, dalam PP 35/2021 tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan lingkungan kerja.

Untuk itu, menurut hemat kami, lingkup lingkungan kerja dalam hal ini harus dirujuk kepada ketentuan dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB di perusahaan tersebut. Sehingga, apabila dalam perjanjian kerja, PP atau PKB rumah dinas termasuk dalam lingkungan kerja, maka pekerja yang melakukan perbuatan asusila (seperti zina) di rumah dinas dapat di-PHK secara langsung oleh perusahaan, dengan syarat perbuatan tersebut telah diatur sebagai pelanggaran bersifat mendesak dalam perjanjian kerja, PP dan/atau PKB sebagaimana telah kami jelaskan di atas.

Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, pekerja yang selingkuh/berzina dengan rekan kerjanya di rumah dinas dapat di-PHK oleh perusahaan apabila hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian kerja, PP, dan/atau PKB, atau apabila perbuatan asusila di lingkungan kerja diatur sebagai pelanggaran bersifat mendesak dalam perjanjian kerja, PP, dan/atau PKB. Dengan syarat, ketentuan-ketentuan yang telah kami jelaskan di atas juga telah terpenuhi.

Baca juga:Hak Pekerja yang Terkena PHK dan yang Mengundurkan Diri

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Referensi:

  1. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor: Politeia), 1991.