Syarat Mendapatkan Tanda Daftar Gudang

PERTANYAAN

Apa itu TDG? Apakah memang setiap gudang wajib didaftarkan? Apa syarat pendaftaran TDG?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Syarat Mendapatkan Tanda Daftar Gudang (TDG), yang pertama kali dipublikasikan pada 21 Februari 2024, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 12 November 2024.

Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].

Gudang Terbuka dan Tertutup

Sebelum membahas tanda daftar gudang (“TDG”), kami akan menerangkan terlebih dahulu menerangkan perihal gudang itu sendiri.

Menurut Pasal 1 angka 41 PP 3/2026, gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

Adapun gudang terdiri dari gudang tertutup dan gudang terbuka.[1] Berkaitan dengan gudang tertutup digolongkan atas:[2]

1. gudang tertutup golongan A, dengan kriteria:

1. luas 100 m² s.d. 1.000 m²; dan/atau
2. kapasitas penyimpanan antara 360 m³ s.d. 3.600 m³.

2. gudang tertutup golongan B, dengan kriteria:

1. luas di atas 1.000 m² s.d. 2.500 m²; dan/atau
2. kapasitas penyimpanan di atas 3.600 m³ s.d. 9.000 m³

3. gudang tertutup golongan C, dengan kriteria:

1. luas di atas 2.500 m²; dan/atau
2. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m³.

4. gudang tertutup golongan D, dengan kriteria;

1. gudang berbentuk silo atau tangka; dan/atau
2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m³ atau 400 ton.

Sedangkan, gudang terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m².[3]

Namun, perlu diingat bahwa penggolongan gudang dapat diubah dengan peraturan Menteri Perdagangan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.[4]

Syarat Tanda Daftar Gudang

Perihal TDG, Pasal 61 ayat (1) PP 29/2021 mengatur bahwa setiap pemilik gudang wajib memiliki TDG dari Menteri Perdagangan. TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.[5] Artinya, untuk memiliki TDG tersebut, pemilik gudang harus melakukan pendaftaran gudang.[6]

Kewenangan penerbitan TDG dilaksanakan oleh Menteri Perdagangan,[7] yang melimpahkan kewenangan penerbitannya kepada:[8]

1. gubernur DKI Jakarta untuk provinsi DKI Jakarta; dan
2. bupati/wali kota.

Gubernur DKI Jakarta untuk provinsi DKI Jakarta dan bupati/wali kota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada kepala unit pelayanan terpadu satu pintu.[9] Kepala unit pelayanan terpadu satu pintu ini berwenang melakukan penerbitan TDG secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dengan sistem kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan menyerahkan tembusan TDG yang telah diterbitkan kepada menteri dan kepala dinas yang membidangi perdagangan.[10]

Lebih lanjut, dalam Lampiran II PP 28/2025 (hal. II.G.31), TDG termasuk pada Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (“PB UMKU”), yaitu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.[11]

Baca juga: Dasar Regulasi tentang PB UMKU

Masih bersumber dari lampiran yang sama, syarat pengajuan TDG adalah sebagai berikut:

1. alamat gudang dan titik koordinatnya;
2. dokumentasi tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan dalam gudang;
3. lampiran data teknis.

Kemudian perihal TDG terdapat kewajiban bagi pemilik gudang dan pengelola gudang, antara lain:[12]

1. bagi pemilik gudang memiliki kewajiban melaporkan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada direktur jenderal yang membidangi perdagangan dalam negeri perihal perjanjian kerja sama pengelolaan dan/atau penyewaan gudang dengan pihak lain pada saat mulai menjalankan;
2. bagi pengelola gudang, wajib:

1. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada menteri perdagangan;
2. menyelenggarakan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari gudang;
3. memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampaikan lampiran pencatatan administrasi gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masa berlaku TDG adalah selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, dan jangka waktu penerbitannya 5 hari.[13]

Pengecualian Pendaftaran TDG

Meskipun pemilik gudang wajib mendaftarkan gudangnya untuk memiliki TDG, namun terdapat beberapa gudang yang dikecualikan dari aturan mengenai pendaftaran gudang, di antaranya:[14]

1. gudang yang berada pada tempat penimbunan berikat;
2. gudang yang berada pada tempat penimbunan di bawah pengawasan direktorat jenderal yang membidangi kepabeanan; dan
3. gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara barang dagangan eceran, atau gudang yang melekat dengan tempat produksi.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban kami terkait syarat pengajuan TDG sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

---

[1] Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (“PP 3/2026”)

[2] Pasal 60 ayat (2) PP 3/2026

[3] Pasal 60 ayat (3) PP 3/2026

[4] Pasal 60 ayat (4) PP 3/2026

[5] Pasal 1 angka 43 PP 3/2026

[6] Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (“PP 29/2021”)

[7] Pasal 62 ayat (1) PP 29/2021

[8] Pasal 62 ayat (2) PP 29/2021

[9] Pasal 63 ayat (1) PP 29/2021

[10] Pasal 63 ayat (2) PP 29/2021

[11] Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”)

[12] Lampiran II PP 28/2025, hal. II G.31-32

[13] Lampiran II PP 28/2025, hal. II G.31

[14] Pasal 69 PP 29/2021