Perdata

Yang Harus Diperhatikan Jika Perusahaan Ingin Memberikan Corporate Guarantee

Bacaan 6 Menit
Yang Harus Diperhatikan Jika Perusahaan Ingin Memberikan <i>Corporate Guarantee</i>

Pertanyaan

Mohon bantuan penjelasannya tentang ketentuan corporate guarantee, berikut ini:

  1. Apa saja syarat suatu perusahaan dapat mengeluarkan corporate guarantee?
  2. Misalnya perusahaan A akan menjamin utang perusahaan B (dengan corporate guarantee), apakah perusahaan A harus memiliki saham di perusahaan B? Berapa minimal kepemilikan saham perusahaan A di perusahaan B agar bisa menerbitkan corporate guarantee ?

Mohon bantuannya, terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Terkait syarat pemberian corporate guarantee, dalam praktik biasanya penanggungan oleh perusahaan dilakukan karena berbagai alasan, salah satunya adalah si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha dengan si peminjam. Selain itu, perlu diperhatikan juga anggaran dasar serta maksud dan tujuan dari perusahaan yang akan menjadi penanggung.

Lebih lanjut, sepanjang penelusuran kami, khusus untuk perusahaan terbuka yang akan memberikan corporate guarantee ketentuan dalam POJK 17/POJK.04/2020 juga perlu diperhatikan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Persyaratan dalam Pemberian Corporate Guarantee yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn.dan pertama kali dipublikasikan Jumat, 30 November 2012.

Apa itu Corporate Guarantee?

Berdasarkan pertanyaan Anda yang menyebutkan mengenai kepemilikan saham, kami mengasumsikan perusahaan yang Anda maksud berbentuk Perseroan Terbatas (“PT”).

Pada dasarnya, corporate guarantee adalah penanggungan oleh badan hukum yang pengaturannya sama dengan personal guarantee (penanggungan oleh perorangan) yang terdapat dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dalam bukunya Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan (hal. 83) menyebutkan ditinjau dari sifatnya jaminan penanggungan tergolong pada jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang pihak ketiga (badan hukum) yang menjamin memenuhi perutangan manakala debitur wanprestasi. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi jaminan perorangan tidak hanya orang secara individu, tetapi juga badan hukum yang juga merupakan subjek hukum.

Baca juga: Mengenal Jaminan Perorangan, Corporate Guarantee, dan Bank Garansi

Syarat Menjadi Penanggung dalam Corporate Guarantee

Menyambung pertanyaan Anda terkait syarat pemberian corporate guarantee, menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (hal. 80), dalam praktik biasanya penanggungan digunakan karena berbagai alasan, yang salah satunya adalah si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha dengan si peminjam (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam), misalnya dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

  1. Si penjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut, secara pribadi ikut menjamin utang-utang perusahaan;
  2. Perusahaan induk ikut menjamin utang-utang perusahaan cabang/anak cabangnya.

Kemudian J. Satrio dalam bukunya Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht) dan Perikatan Tanggung Menanggung (hal. 219), menjelaskan pada asasnya sebenarnya tidak ada halangan untuk menerima badan hukum sebagai pihak yang memberikan penanggungan, tetapi ada beberapa faktor khusus yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

  1. Harus dilihat dulu apakah anggaran dasar melarang atau tidak untuk memberikan corporate guarantee. Kalau ada, berarti badan hukum tersebut tidak dapat bertindak sebagai borg (penanggung). Tapi jika tidak ada ketentuan tegas yang mengatur, maka perlu dilihat maksud dan tujuan pendirian PT, lalu dihubungkan dengan perikatan yang hendak dijamin, apakah selaras atau tidak.
  2. Pada umumnya, penanggungan yang diberikan PT untuk menjamin utang pribadi dari direktur adalah tidak sah, karena pemberian utang ke direktur tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan usaha PT. Prinsip ini tidak menjadi berkurang (tetap dipertahankan), bahkan jika kebetulan direktur adalah satu-satunya pemegang saham PT.

Selanjutnya timbul pertanyaan, siapa menurut anggaran dasar berwenang untuk mewakili PT memberikan penanggungan? Jika tidak ada ketentuan tertentu, berlakulah prinsip umum, yaitu yang berhak mewakili PT adalah yang berwenang mewakilinya dalam tindakan hukum, dalam hal ini direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) dan Pasal 98 ayat (1) UU PT:

Pasal 92

  1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
  2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 98

  1. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Aturan Corporate Guarantee bagi Perusahaan Terbuka

Khusus untuk PT publik, sebelumnya Surat Bapepam S-1505/PM/1997 menjadi rujukan dalam rangka perlindungan kepada pemegang saham publik, apabila PT bertindak selaku corporate guarantor atas utang anak perusahaan. Namun seiring dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Bapepam dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), kemudian terbit POJK 17/POJK.04/2020.

Sepanjang penelusuran kami, memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) termasuk sebagai transaksi material, yaitu setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai tertentu yang ditetapkan dalam POJK 17/POJK.04/2020. Adapun Pasal 3 POJK 17/POJK.04/2020 mengatur:

  1. Suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20%atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.
  2. Transaksi berupa perolehan dan pelepasan atas perusahaan atau segmen operasi dikategorikan sebagai Transaksi Material dalam hal:
    1. nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka;
    2. total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen);
    3. laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen); atau
    4. pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen).
  3. Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang mempunyai ekuitas negatif, transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka.

Patut diperhatikan, apabila perusahaan terbuka akan melakukan transaksi material atau dalam hal pemberian corporate guarantee wajib:[1]

  1. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
  2. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi material kepada masyarakat;
  3. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada OJK;
  4. terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS dalam hal:
    1. transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) POJK 17/POJK.04/2020 lebih dari 50%;
    2. transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) POJK 17/POJK.04/2020 lebih dari 25%; atau
    3. laporan penilai menyatakan bahwa transaksi material yang akan dilakukan tidak wajar; dan
  5. melaporkan hasil pelaksanaan transaksi material pada laporan tahunan.

Sebagai contoh, mengenai keterbukaan informasi kepada pemegang saham terkait pemberian jaminan perusahaan dapat Anda lihat dalam Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham PT Energi Mega Persada.

Namun apabila transaksi material atau pemberian corporate guarantee dilakukan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor perusahaan terkendali atau transaksi yang dilakukan antara sesama perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh perusahaan terbuka, maka perusahaan terbuka tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan RUPS.[2]

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Referensi:

  1. Satrio. Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht) dan Perikatan Tanggung Menanggung. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 1996;
  2. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. (Yogyakarta: Liberty Offset), 2001;
  3. Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham PT Energi Mega Persada, diakses pada 9 Maret 2022, pukul 11.00 WIB.

[1] Pasal 6 ayat (1) POJK 17/POJK.04/2020

[2] Pasal 11 huruf a POJK 17/POJK.04/2020

Tags: