Rabu, 06 June 2018

Pemegang Paten dalam Hubungan Kerja

Pemegang Paten dalam Hubungan Kerja

Pertanyaan

Apa yang dimaksud dengan pengalihan hak dalam paten? Apakah seorang tenaga kerja yang berhasil menemukan/menginvensi suatu produk/proses secara otomatis terkena pengalihan hak? Apakah hal tersebut harus diatur lebih dahulu oleh peraturan dari perusahaan atau mengacu kepada Pasal 12 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten?

Intisari Jawaban

Tentunya tidak tepat jika dikatakan bahwa secara otomatis terkena pengalihan hak atas perolehan paten tersebut. Melainkan, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur pihak yang berhak untuk pertama kali memperoleh paten atas invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja adalah yang memberikan pekerjaan, atau bisa juga diperjanjikan lain antara pemberi kerja dan tenaga kerja tersebut, sehingga yang memperoleh paten atas invensinya adalah tenaga kerjanya. Perlu digarisbawahi juga bahwa hal tersebut bukanlah tahap/proses pengalihan hak dalam paten.
Jadi memang perlu diperjanjikan terlebih dahulu dalam perjanjian kerja apabila yang akan menjadi pemegang paten adalah tenaga kerjanya. Berbeda apabila yang akan menjadi pemegang paten adalah pemberi kerja, hal tersebut tidak perlu diperjanjikan lagi karena undang-undang sudah mengatur demikian.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Abi Jam'an Kurnia mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2017 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua