Selasa, 09 December 2014
Pertanyaan :
Periode Maksimal Jabatan Kepala Desa
Kepala desa yang sudah 2 periode terpilih apakah bisa mengikuti pencalonan lagi? Sekarang sudah ada undang-undang terbaru tentang desa tahun 2014, sementara masa jabatan kepala desa tersebut berakhir pada tahun 2013.
Jawaban :
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Intisari:
 
 

Kepala desa dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

 
Penjelasan lebih lengkap silakan baca ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:

 

Dasar hukum yang menjadi pedoman untuk menjawab pertanyaan Anda soal pemilihan kepala desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”).

 

Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Demikian yang disebut dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Desa. Jadi, selain diatur dalam UU Desa, tata cara pemilihan kepala desa diatur lagi lebih khusus dalam suatu peraturan daerah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa dapat Anda simak dalam artikel Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa.  

 

Lalu, apakah kepala desa yang bersangkutan boleh menjabat lagi setelah ia terpilih dalam 2 (dua) periode jabatan? Untuk menjawabnya, kita mengacu pada Pasal 39 UU Desa:

 

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

 

Ketentuan di atas dipertegas dalam Penjelasan Umum Angka 8 UU Desa yang antara lain mengatakan bahwa kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

 

 

Aturan yang sama juga terdapat dalam Pasal 33 huruf l UU Desa dan Pasal 47 ayat (2) PP Desa yang mengatur bahwa Kepala Desa dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

 

Ini artinya, batas maksimum periode jabatan kepala desa adalah sebanyak 3 (tiga) kali, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Anda antara lain mengatakan bahwa orang tersebut telah 2 periode terpilih menjadi kepala desa, berakhir pada 2013, dan ingin mencalonkan diri lagi menjadi kepala desa pada tahun 2014 ini. Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, karena ia baru terpilih menjadi kepala desa dalam 2 kali masa jabatan (2 periode masa jabatan), maka ia boleh mencalonkan diri kembali menjadi kepala desa untuk masa jabatan yang ke-tiga walaupun tidak berturut-turut.

 

Sebagai contoh mengenai pengaturan masa jabatan kepala desa dapat kita lihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (“Perkab Sleman 1/2014”). Pasal 7 ayat (2) huruf l Perkab Sleman 1/2014 mengatur syarat calon kepala desa, salah satunya adalah:

 

“tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”

 

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3.    Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa.

    



Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.


Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).