Jumat, 04 October 2019

Kewenangan Pemerintah untuk Melakukan Diskresi Keuangan

Kewenangan Pemerintah untuk Melakukan Diskresi Keuangan

Pertanyaan

Saya ingin menanyakan, apakah pemerintah dapat melakukan diskresi keuangan? Bagaimana pertanggungjawaban atas diskresi keuangan tersebut?

Intisari Jawaban

Kewenangan pemerintah untuk melakukan diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diskresi yang diatur juga mencakup diskresi dalam bidang keuangan. Diskresi dalam bidang keuangan (khususnya alokasi anggaran) dimungkinkan, sepanjang mendapatkan persetujuan dari atasan pejabat. Diskresi dalam bidang keuangan sendiri salah satunya berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (“APBN”) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (“APBD”).
 
Pertanggungjawaban diskresi dalam bidang keuangan dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN maupun APBD, kepada Dewan Perwakilan Rakyat (bagi Presiden) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (bagi Gubernur/Bupati/Walikota), berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 
Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Sigar Aji Poerana mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Internasional.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua