Selasa, 22 October 2019

Penetapan Upah Minimum dalam Suatu Perusahaan yang Memiliki Dua Sektor

Penetapan Upah Minimum dalam Suatu Perusahaan yang Memiliki Dua Sektor

Pertanyaan

Dalam satu perusahan terdapat dua sektor kerja yang dalam pembagiannya memiliki penetapan upah minimum yang berbeda-beda. Upah minimum mana yang harus dipilih jika besarannya berbeda-beda? Apakah ada dasar hukumnya?

Intisari Jawaban

Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum menyatakan bahwa bagi satu perusahaan yang usahanya mencakup lebih dari satu sektor dan telah terdapat Upah Minimum Sektoral Provinsi (“UMSP”) atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (“UMSK”) masing-masing sektor, maka upah minimum yang berlaku adalah UMSP atau UMSK masing-masing sektor.
 
Meskipun demikian, ketentuan ini menimbulkan ketidakjelasan dan kekosongan hukum dalam upah minimum mana yang digunakan jika kedua UMSP atau UMSK masing-masing sektor tersebut berbeda nominalnya. Untuk menjawab permasalahan hukum ini dilakukan penafsiran dan konstruksi hukum yang menyimpulkan bahwa yang berlaku adalah UMSP atau UMSK yang nominalnya lebih besar.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
 

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua