Rabu, 30 December 2009

Pidana Bisa Jadi Perdata?

Pidana Bisa Jadi Perdata?

Pertanyaan

Bagaimana ketentuannya yang mengatakan bahwa suatu Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan Uang dapat menjadi Hukum Perdata (Hutang Piutang) apabila ada pembayaran walaupun belum seluruhnya?Apakah bisa, Pidana-nya hapus menjadi Perdata?Terima Kasih

Ulasan Lengkap

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP atau penggelapan yang diatur dalam pasal 374 KUHP merupakan jenis delik biasa yang proses hukumnya tidak bisa dihentikan meskipun para pihak telah bersepakat untuk melakukan perdamaian. Dengan demikian, kasus penipuan atau penggelapan tersebut telah diadukan dan dalam tahap persidangan sehingga pidananya tidak dapat hapus meskipun para pihak telah melakukan pembayaran.

Lain halnya apabila tindak pidana yang temasuk dalam delik aduan, di mana para pihak dapat mencabut tuntutannya apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Delik aduan ini hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Misalnya pencurian dalam keluarga, pemerkosaan dan lain-lain

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.

Peraturan perundang-undangan terkait :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Bung Pokrol
MITRA : Bung Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua