Rabu, 20 April 2011

Jika Tergugat Tidak Diketahui "Rimbanya"

Jika Tergugat Tidak Diketahui

Pertanyaan

Jika seseorang yang melakukan wanprestasi pindah tanpa diketahui dan tidak diketahui domisilinya sekarang, ke mana gugatan terhadap wanprestasi yang dilakukannya dialamatkan?

Ulasan Lengkap

Gugatan wanprestasi adalah termasuk gugatan secara perdata, oleh karena itu hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata. Dikatakan wanprestasi apabila seseorang yang telah ditetapkan untuk memenuhi suatu prestasi yang telah disepakati, namun tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai kesepakatan.

 

Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut. Jadi dalam suatu perjanjian, salah satu pihak (biasanya kreditur/berpiutang) menuntut prestasi pada pihak lainnya (biasanya debitur/berutang). Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) prestasi terbagi dalam tiga macam:

1.      Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPerdata);

2.      Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdata); dan

3.      Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat seuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdata).

Lebih jauh simak artikel kami Perbuatan Melanggar Hukum atau Wanprestasi?

 

Dalam hal terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian, pihak berkepentingan lainnya dapat mengajukan gugatan. Gugatan ini diajukan pada pengadilan negeri yang berwenang mengadili persoalan tersebut. Mengenai pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili, hal ini adalah termasuk kewenangan relatif pengadilan. Pada asasnya, yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat (lihat Pasal 118 ayat [1] HIR). Asas ini biasa disebut “Actor Sequitur Forum Rei” (lihat “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”, Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., hal. 11).

 

Namun, apabila tergugat telah pindah dan tidak diketahui tempat tinggal maupun tempat kediamannya sekarang, maka gugatan dapat diajukan ke:

·         ketua pengadilan negeri tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari penggugat; atau

·         apabila gugatan adalah mengenai barang tetap, gugatan dapat diajukan kepada ketua pengadilan negeri di mana barang tetap itu terletak,

(lihat Pasal 118 ayat [3] HIR).
 

Selain itu, apabila para pihak sebelumnya telah menyepakati dalam perjanjian mengenai pengadilan negeri mana yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul, maka kepada ketua pengadilan negeri yang dipilih itulah surat gugatan diajukan (lihat Pasal 118 ayat [4] HIR).

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:
1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

2.      Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. 1848 No. 16, S.1941 No. 44)

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua