Senin, 26 November 2012

Setelah Ada Perdamaian, Apakah Masih Bisa Jadi Tersangka?

Setelah Ada Perdamaian, Apakah Masih Bisa Jadi Tersangka?

Pertanyaan

Saudara saya bernama Y, temannya si X membuat invoice fiktif dari supplier perusahaan untuk di-mark up demi kepentingan pribadi. Y sudah meminta maaf dan mengakui bersalah kepada perusahaan dan hanya dikenakan sanksi mengganti dengan cara kekeluargaan. Hanya saja temannya (X) yang bersama-sama mengerjakan invoice fiktif ini tidak kooperatif dengan pihak perusahaan mengenai kasus ini. Karena itu akhirnya perusahaan melaporkan penggelapan ini ke pihak kepolisian. Yang ingin saya tanyakan, apakah saudara saya Y ini akan diproses juga di kepolisian? Padahal Y kan sudah menyelesaikan dengan perusahaan secara kekeluargaan. Mohon jawabannya.

Ulasan Lengkap

1.    Dari kronoligis yang telah Anda jabarkan di atas, kami menyimpulkan bahwa tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh X dan Y dalam membuat invoice fiktif merupakan jenis tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang mana hal tersebut diatur di dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang isinya :

 

Penggelapan yang dilakukan oleh seorang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun

 

Mengenai Pasal 374 KUHP, R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal berkomentar bahwa penggelapan ini dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan, pemberatan tersebut adalah:

a.    Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;

b.    Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda dsb. Menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;

c.    Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

 

2.    Lebih lanjut apabila ditinjau dari jenis deliknya, maka penggelapan dalam jabatan termasuk dalam jenis delik laporan atau delik biasa.Terkait dengan hal tersebut, setelah dilakukannya tindakan pelaporan kepada polisi, maka laporan tersebut tidak dapat ditarik kembali.

 

Oleh karena itu, walaupun Y sudah melakukan perdamaian dengan perusahaan, Y dapat turut terbawa ke dalam perkara yang dilaporkan pihak perusahaan kepada pihak kepolisian terkait penggelapan yang dilakukan oleh X, jika di dalam penyidikan ditemukan bukti-bukti keterkaitan Y dalam tindak pidana tersebut.  Perdamaian yang dilakukan antara Y dan perusahaan tidak dapat menjadi alasan penghapusan hak penuntutan/peniadaan penuntutan atas delik tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Bab VIII Buku I (Pasal 76 s/d Pasal 85) KUHP tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana. Namun, dengan adanya iktikad baik si pelaku, apabila ada perjanjian perdamaian, hal itu dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan saat perkara tersebut diperiksa di pengadilan.

 

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga dapat membantu dan memberi pencerahan terhadap masalah yang sedang anda hadapi.

 

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732).

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua