Senin, 25 March 2013

Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban di Daerah

Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban di Daerah

Pertanyaan

Saat ini LPSK berkedudukan di ibukota negara (Jakarta). Oleh karena itu, bagaimanakah mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban di daerah yang berada jauh dari ibukota negara?

Ulasan Lengkap

Mekanisme perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”) terhadap saksi dan korban yang wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan (ibukota negara) tentunya tidak berbeda dengan mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban yang berada di pusat. Mekanisme untuk mendapatkan perlindungan saksi dan korban dari LPSK adalah sebagai berikut:

1.    Permintaan diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri, diajukan oleh orang yang mewakilinya, dan atau oleh pejabat yang berwenang kepada LPSK;

2.    Pemberian perlindungan dan bantuan kepada Saksi dan/atau Korban ditentukan dan didasarkan pada Keputusan LPSK dalam Rapat Paripurna LPSK

3.    Dalam hal LPSK menerima permohonan tersebut, Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan berkewajiban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban;

4.    Perlindungan LPSK diberikan kepada Saksi dan/atau Korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan;

5.    Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban diberikan sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian perlindungan;

6.    Pembiayaan perlindungan dan bantuan yang diberikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7.    Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:

(a) inisiatif sendiri dari Saksi dan/ atau Korban yang dilindungi,

(b) atas permintaan pejabat yang berwenang,

(c) saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau

(d) LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan; dan

8.    Penghentian perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

 

Hal yang membedakan adalah daya jangkau LPSK serta kecepatan penanganan, mengingat keberadaan LPSK masih berada di pusat. Kendati demikian, meski LPSK belum memiliki perwakilan di daerah, LPSK akan mempertimbangkan percepatan penanganan terhadap saksi dan korban yang mengalami ancaman bahaya dan membutuhkan perlindungan cepat di daerah. Penanganan tersebut dilakukan LPSK dengan bekerja sama dengan instansi lain yang terkait di daerah yang merupakan jejaring LPSK untuk dapat memberikan perlindungan sementara dan cepat sesuai yang dibutuhkan saksi dan korban di daerah.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua