Senin, 08 April 2013

Konsekuensi Hukum Jika Membayar Suap untuk Jadi Polisi

Konsekuensi Hukum Jika Membayar Suap untuk Jadi Polisi

Pertanyaan

Pak tolong keluarga kami ditipu oknum polisi. Waktu tahun 2012 adik saya mau daftar polisi, katanya kemarin bisa masuk polisi tanpa tes asal ada uang Rp220 juta. Ternyata sampai sekarang adik saya tidak masuk dan uang kami belum kembali. Saya sudah lapor ke polres tapi berlarut-larut. Yang saya mau tanyakan, kalau polisi itu kami laporkan tindak pidana penipuan uang kami bisa kembali atau tidak walaupun polisinya dipecat?

Ulasan Lengkap

Penerimaan terhadap anggota kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Perkapolri No. 5 tahun 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (“Perkapolri 5/2006”). Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perkapolri 5/2006 disebutkan bahwa dalam proses penerimaan anggota Polri, para calon tidak dipungut biaya. Anda juga dapat melihat informasi mengenai penerimaan anggota Polri pada laman www.penerimaan.polri.go.id. Oleh karena itu, segala bentuk permintaan biaya dalam penerimaan anggota Polri merupakan penyimpangan dari proses penerimaan anggota Polri.

 

Berdasarkan Pasal 4 Perkapolri 5/2006, penerimaan anggota Polri terdiri dari dua jalur yaitu

a.    Penerimaan Perwira Polri melalui penerimaan calon Taruna Akademi Kepolisian atau penerimaan calon Perwira Polri Sumber Sarjana (PPSS)

b.    Penerimaan Bintara Polri melalui penerimaan calon bintara Polri

 

Sayangnya, Anda tidak menjelaskan lebih lanjut adik Anda ingin menjadi anggota Polri melalui jalur yang mana.

 

Anda juga mengatakan bahwa oknum polisi telah Anda laporkan melakukan tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

 

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

 

Pengenaan Pasal 378 KUHP tersebut lebih cocok jika oknum polisi yang menjanjikan dapat menjadi polisi tanpa tes dengan membayar sejumlah uang ternyata bukan seorang polisi. Sedangkan, jika oknum tersebut ternyata memang seorang polisi, maka lebih cocok dikenakan tindak pidana suap sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”).

 

Mengutip artikel Ancaman Pidana Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi, pemberian uang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara diancam dengan hukuman pidana dan yang lebih penting adalah sanksi pidana tersebut dikenakan terhadap pemberi dan penerima suap.

 

Jadi, terhadap perbuatan oknum polisi yang meminta sejumlah uang dengan janji akan meluluskan adik Anda jadi polisi, menurut hemat kami, seharusnya dikenakan ketentuan UU Tipikor mengenai penyuapan. Pengenaan Pasal 378 KUHP (penipuan), menurut hemat kami, lebih cocok jika ternyata belakangan diketahui bahwa oknum polisi tersebut sebenarnya adalah polisi gadungan.

 

Mengenai ganti kerugian terhadap uang yang telah Anda berikan kepada oknum polisi Anda dapat membaca artikel Bagaimana Cara Menuntut Ganti Rugi Jika Menjadi Korban Tindak Pidana?

 

Jadi, berdasarkan peraturan perundang-undangan, proses penerimaan anggota Polri tidak dipungut biaya. Perbuatan menyogok (suap) anggota kepolisian dalam proses penerimaan anggota Polri bisa dijerat dengan ketentuan UU Tipikor. Ancaman sanksi pidana dikenakan terhadap pemberi dan penerima suap.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915

2.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

3.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4.    Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Ilman Hadi, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua