Rabu, 23 September 2015

Cara Mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual

Cara Mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual

Pertanyaan

1. Bagaimana cara mendaftarkan HKI kita pada Dirjen HKI? 2. Apakah Dirjen HKI ada kantor perwakilan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota?

Ulasan Lengkap

Intisari:
 
 

Permohonan pendaftaran HKI dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara berikut ini:

1.    Langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

2.    Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di seluruh Indonesia;

3.    Melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI terdaftar.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 
 
 
Ulasan:
 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.             

 

Pengertian HKI dan Bidang-Bidang HKI

Hak Kekayaan Intelektual ("HKI") adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Demikian pengertian HKI yang kami dapatkan dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

 

Masih bersumber dari laman yang sama, secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: 

1.    Hak Cipta (copyright);

2.    Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang mencakup:

a.    Paten (patent);
b.    Desain industri (industrial design);
c.    Merek (trademark);

d.    Penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair competition);

e.    Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit);

f.     Rahasia dagang (trade secret).
 
Pendaftaran HKI

Berdasarkan penelusuran kami, baik itu HKI atas Paten, Merek, Desain Industri, Hak Cipta, dan sebagainya, Alternatif Pengajuan Permohonan Hak adalah sama, pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan dengan memilih salah satu cara berikut ini:[1]

1.    Langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di kantor pusatnya yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940, Indonesia.

2.    Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di seluruh Indonesia.

3.    Melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI terdaftar.

 

Menjawab pertanyaan Anda, alternatif pendaftaran HKI selain ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Ditjen HKI”) yang Anda sebut adalah melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di seluruh Indonesia. Jadi, tanpa harus ke Kantor Dirjen HKI di Jakarta, Anda dapat mendaftarkan HKI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat. Kantor wilayah ini tersebar di tingkat provinsi.

 

Berikut antara lain daftar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI:

NO
KANTOR WILAYAH
ALAMAT
NO. TELEPON
NO. FAX
WEBSITE
1

Nangroe Aceh Darussalam

Jln. Tjut Nyak Arief 185, Banda Aceh 23242

(0651) 7553197, 7552105

(0651) 7553494

2.

Sumatera Utara

Jln. Putri Hijau No.4, Medan 20112

(061) 4521217

(061) 4552109, 4553303, 4564384

3.

Sumatera Barat

Jln. S.Parman No. 256, PO.BOX 154, Padang 25133

(0751) 7055471

(0751) 705510

 

Selengkapnya tentang daftar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat Anda lihat dalam laman berikut.

 

Contoh HKI yang Mau Didaftarkan dan Tata Cara Permohonannya

Dari berbagai bidang HKI di atas, sayangnya Anda kurang spesifik menyebut bidang HKI apa yang Anda maksud untuk didaftarkan. Namun demikian, kami akan memberikan salah satu contoh, yaitu Merek.

 

Permohonan pendaftaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU Merek”).[2] Syarat untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek adalah permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). Pemohon wajib melampirkan:

1.    Surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya;

2.    Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa;

3.    Salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;

4.    24 lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas;

5.    Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permohonan diajukan menggunakan hak prioritas;

6.    Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;

7.    Bukti pembayaran biaya permohonan.

 

Lama proses sejak awal permohonan sampai diterbitkannya sertifikat merek adalah lebih kurang 18 bulan. Itu dengan catatan semua persyaratan lengkap dan tidak ada bantahan/sanggahan dari pihak ketiga. Selengkapnya tentang alur permohonan pendaftaran merek dapat Anda simak dalam laman Ditjen HKI.

 
Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

 

Referensi:

http://www.dgip.go.id/memahami-hki-hki, diakses pada 21 September 2015 pukul 14.48 WIB.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik Klinik Hukum disediakan khusus bagi member Hukumonline untuk mengajukan persoalan atau permasalahan hukum yang dihadapi.
Jika Anda sudah menjadi member Hukumonline, silakan Login, atau klik Daftar untuk bergabung.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua

×

Belajar Hukum secara online
dari pengajar berkompeten
dengan biaya terjangkau.

Mulai dari:
Rp149.000