Kamis, 16 Juni 2016

Cara Mengubah Kesalahan Penulisan Pada Perjanjian

Cara Mengubah Kesalahan Penulisan Pada Perjanjian

Pertanyaan

Saya dengan pihak ke II sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli. Pada saat meeting dengan pihak ke II, saya dengan pihak ke II telah sepakat untuk bertransaksi menggunakan mata uang rupiah. Namun pada saat penuangan di dalam akta bawah tangan, terdapat kesalahan penulisan yang menjadikan transaksi menggunakan mata uang US dollar. Saya dan pihak II sudah setuju untuk merenvoi kesalahan tersebut tanpa harus ke notaris. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana keabsahan akta bawah tangan yang sudah direnvoi tersebut?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Perubahan terhadap perjanjian di bawah tangan yang bersifat materiil biasanya dilakukan dengan membuat addendum perjanjian yang khusus merubah klausula yang salah saja. Sedangkan jika perubahannya merupakan perubahan minor atau karena kesalahan penulisan, perubahan terhadap perjanjian di bawah tangan tersebut dapat dilakukan oleh para pihak dengan cara mencoret kalimat yang salah dan membuatkan catatan di samping dengan kalimat yang benar dan perubahan tersebut di paraf oleh kedua belah pihak.

 

Jika Perjanjian Jual Beli tersebut dibuat secara di bawah tangan namun dilegalisasi oleh notaris, maka perubahannya haruslah dilakukan di hadapan notaris yang melakukan legalisasi terhadap Perjanjian Jual Beli dimaksud.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Salam,

 

Dari uraian yang disampaikan, yang saya tangkap adalah Perjanjian Jual Beli tersebut dilakukan di bawah tangan. Namun karena Anda menyebutkan “… tanpa harus ke Notaris…” maka dapat diasumsikan terdapat dua poin penting: akta di bawah tangan dan notaris. Di sini kurang jelas apakah perjanjian di bawah tangan tersebut dilegalisasi notaris atau tidak. Oleh karena itu saya berikan jawaban secara alternatif: di bawah tangan tanpa dilegalisasi atau di bawah tangan dengan dilegalisasi notaris.

 

Secara konsep, mengubah sesuatu harus dengan produk yang sama. Perjanjian yang dibuat antara para pihak tanpa dituangkan ke dalam akta notariil dianggap sebagai perjanjian di bawah tangan. Perubahan terhadap perjanjian di bawah tangan yang bersifat materiil biasanya dilakukan dengan membuat addendum perjanjian yang khusus merubah klausula yang salah saja. Sedangkan jika perubahannya merupakan perubahan minor atau karena kesalahan penulisan, perubahan terhadap perjanjian di bawah tangan tersebut dapat dilakukan oleh para pihak dengan cara mencoret kalimat yang salah dan membuatkan catatan di samping dengan kalimat yang benar dan perubahan tersebut di paraf oleh kedua belah pihak. Dalam istilah notaris dilakukan “Renvoii”.

 

Jika Perjanjian Jual Beli tersebut dibuat secara di bawah tangan namun dilegalisasi oleh notaris, maka perubahannya haruslah dilakukan di hadapan notaris yang melakukan legalisasi terhadap Perjanjian Jual Beli dimaksud. Hal ini diperlukan guna menjamin kebenaran-mengesahkan kembali tanda tangan para pihak yang memang berhak melakukan perubahan atas akta tersebut, serta menetapkan kepastian tanggal perubahannya. Notaris nantinya akan mengambil salinan hasil perubahan dimaksud dan melekatkannya bersamaan dengan surat di bawah tangan yang belum diubah sebagai arsip.

 

Demikian.

 

Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.    Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

 

 

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua