Selasa, 15 November 2016

Dapatkah Mengajukan PKPU Setelah Permohonan Pailit Ditolak Pengadilan?

Dapatkah Mengajukan PKPU Setelah Permohonan Pailit Ditolak Pengadilan?

Pertanyaan

Apakah memungkinkan kreditor mengajukan permohonan PKPU kepada pengadilan setelah permohonan pailit kreditor ditolak? Dalam arti lain bahwa Pemohon PKPU dahulu pemohon pailit/kreditor.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Pada prinsipnya suatu proses permohonan pailit atau PKPU yang ditolak tidak mengenal prinsip nebis in idem sehingga tidak menghalangi diajukannya permohonan pailit atau PKPU baru. Hal ini dapat Anda lihat dalam kebiasaan dan praktik di Pengadilan Niaga dimana banyak sekali kasus permohonan PKPU atau Pailit yang ditolak kemudian diajukan kembali permohonan PKPU atau Pailit.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Syarat Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Prinsipnya, syarat pengajuan Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”) adalah sama, yaitu:[1]

1.    Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor;

2.    Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

 

Selanjutnya, definisi Utang terdapat dalam Pasal 1 angka 6 UU KPKPU yang berbunyi:

 

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

 

Melihat dari kasus Anda, pada prinsipnya suatu proses permohonan pailit atau PKPU yang ditolak tidak mengenal prinsip nebis in idem sehingga tidak menghalangi diajukannya permohonan pailit atau PKPU baru. Hal ini dapat Anda lihat dalam kebiasaan dan praktik di Pengadilan Niaga dimana banyak sekali kasus permohonan PKPU atau Pailit yang ditolak kemudian diajukan kembali permohonan PKPU atau Pailit. Sebagai contoh, Anda dapat menyimak artikel Nindya Karya Terancam Tunda Bayar Ketiga.

 

Jadi terhadap pertanyaan Anda apakah memungkinkan Kreditor mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga dimana sebelumnya telah ada penolakan permohonan pailit yang diajukan Kreditor, maka jawaban kami adalah dapat.

 

Namun, terhadap kemungkinan Permohonan PKPU Anda selanjutnya akan dikabulkan atau ditolak kembali, itu sepenuhnya menjadi kewenangan majelis Hakim[2] yang memeriksa dan mengadilinya dan perlu melihat pertimbangan majelis Hakim sebelumnya yang menolak permohonan pailit Kreditor tersebut.

 

Misalnya apakah karena syarat-syarat tidak terpenuhi dalam hal utang tidak bisa dibuktikan secara sederhana atau Debitor tidak memiliki sekurang-kurangnya dua atau lebih Kreditor? Apabila karena hal tersebut, Kreditor cukup mengajukan permohonan baru dengan argumentasi adanya utang lain yang sederhana dapat dibuktikan atau Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor yang sebelumnya belum diungkap dalam perkara sebelumnya.

 

Permohonan Pailit dan PKPU Dalam Praktik

Dalam praktik, kami juga pernah menemukan adanya Permohonan Pailit/PKPU kedua yang sebelumnya pernah ditolak dan diajukan atas objek dan dalil-dalil permohonan yang sama, namun Majelis Hakim mengabulkan dan memberikan pertimbangan hukum yang berbeda.

 

Hal ini menurut kami sebagai konsekuensi adanya ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) yang berbunyi:

 

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

 

Namun menurut hemat kami, seharusnya adanya perbedaan putusan pengadilan terhadap objek kasus yang sama sebisa mungkin dihindari guna memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

2.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

 



[1] ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (1) dan (2) UU KPKPU

[2] Pasal 8 ayat (6) huruf b UU KPKPU

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua