Rabu, 28 September 2016

Jika Nama Kreditor Tak Terdaftar dalam Putusan Perdamaian PKPU

Jika Nama Kreditor Tak Terdaftar dalam Putusan Perdamaian PKPU

Pertanyaan

Saya mempunyai piutang terhadap PT A yang belum dibayar. Beberapa waktu kemudian melalui surat kabar nasional, ada putusan pengadilan bahwa PT A sudah melakukan perdamaian dalam kaitan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun sayangnya, nama saya tidak tercantum dalam daftar kreditor yang piutangnya dicocokkan saat proses PKPU. Bagaimanakah akibatnya terhadap piutang saya? Langkah apa yang dapat saya lakukan untuk mendapatkan pembayaran atas piutang tersebut? Terima kasih.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Walaupun nama Anda tidak tercantum dalam Putusan Homologasi (Pengesahan Rencana Perdamaian), umumnya kedudukan Kreditor yang tidak mengajukan tagihannya, baik itu Kreditor Separatis atau Konkuren, akan ditentukan tata cara penyelesaiannya dalam rencana perdamaian Debitor. Hal ini karena Putusan Homologasi mengikat seluruh Kreditor.

 

Mengenai piutang Anda di PT A, Anda tetap bisa mengacu kepada tata cara penyelesaian kewajiban Debitor terhadap klasifikasi Kreditor dalam putusan perdamaian tersebut.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Kreditor

Melihat pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa Anda adalah Kreditor dari PT. A. Mengenai definisi Kreditor, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”) menyebut sebagai berikut:

 

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

 

Anda tidak menjelaskan Anda termasuk sebagai Kreditor Separatis (pemegang jaminan kebendaan) atau Kreditor Konkuren (tidak memegang jaminan kebendaan).

 

Kreditor separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yaitu gadai dan hipotik. Sedangkan Kreditor Konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk dalam Kreditor Separatis berdasarkan Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata. Penjelasan lebih lanjut tentang Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren dapat Anda simak dalam artikel Perbedaan Antara Kreditur Separatis dengan Kreditur Konkuren.

 

Kami mengasumsikan piutang yang Anda miliki kepada PT A adalah piutang yang timbul sebelum adanya Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) dan Putusan Perdamaian PKPU PT A.

 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PKPU tidak didefinisikan secara tegas dalam ketentuan UU KPKPU. Terkait PKPU, Debitor atau Kreditor dapat mengajukan PKPU apabila Debitor diperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dimana Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.[1]

 

Permohonan PKPU ini harus diajukan kepada Pengadilan (yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor) dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.[2]

 

Mengenai piutang Anda terhadap PT. A yang belum dibayar setelah adanya putusan perdamaian, maka perlu dilihat ketentuan Pasal 286 UU KPKPU yang berbunyi:

 

“Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dalam Pasal 281 ayat (2).

 

Suatu rencana perdamaian yang telah disetujui mayoritas Kreditor akan disahkan dalam suatu Putusan Perdamaian Majelis Hakim yang lazim disebut dengan Putusan Homologasi, yaitu Pengesahan Rencana Perdamaian yang berisi tentang jangka waktu pembayaran. Penjelasan lebih lanjut soal Putusan Homologasi dapat Anda simak dalam artikel Akibat Jika Perusahaan Tidak Dapat Membayar Utang Dalam Proses PKPU.

 

Putusan Homologasi mengikat seluruh Kreditor, baik Kreditor yang mengajukan tagihannya dalam proses PKPU ataupun tidak. Dalam praktiknya, kreditor-kreditor yang mengalami kondisi seperti Anda lazim terjadi. Hal ini umumnya disebabkan kelalaian pihak Kreditor sendiri dengan tidak mengetahui adanya proses PKPU terhadap Debitor. Walaupun nama Anda tidak tercantum dalam Putusan Homologasi, umumnya kedudukan Kreditor yang tidak mengajukan tagihannya, baik itu Kreditor Separatis atau Konkuren, akan ditentukan tata cara penyelesaiannya dalam rencana perdamaian Debitor.

 

Jadi, meskipun nama Anda atau perusahaan Anda tidak tercantum dalam putusan homologasi, Anda tetap bisa mengacu kepada tata cara penyelesaian kewajiban Debitor terhadap klasifikasi Kreditor dalam putusan perdamaian tersebut. Tetapi, Anda tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi dengan Debitor terhadap tata cara penyelesaian piutang Anda karena hal tersebut sudah dibahas dan disetujui mayoritas kreditor dalam Proses PKPU PT. A.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

2.    Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.




[1] Pasal 222 ayat (2) dan Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU

[2] Pasal 224 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua