Senin, 22 Oktober 2018

Bolehkah Dipecat karena Perbedaan Aliran Politik dengan Atasan?

Bolehkah Dipecat karena Perbedaan Aliran Politik dengan Atasan?

Pertanyaan

Saya bekerja di perusahaan jasa yaitu ekspedisi, saya sudah 7 tahun bekerja di perusahaan tersebut. Tetapi karena ada masalah dengan atasan terkait perbedaan aliran politik, yang sebenarnya dapat dibicarakan tetapi atasan saya tidak ada nyali untuk membicarakannya ke saya sehingga dengan sepihak atasan saya mengadukan ke komisaris dan saya di PHK dengan alasan yang tidak sesuai dengan fakta yaitu saya bekerja dengan tidak baik di perusahaan tersebut. Yang saya ingin tanyakan, dalam kasus ini saya menuntut atas pesangon saya selama masa kerja saya. Apakah saya berhak atas pesangon tersebut yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu jika perusahaan tersebut tidak mau membayar pesangon saya, langkah apa yang harus saya ambil. Mohon pencerahannya agar saya tidak difitnah ketika dipecat dengan aduan yang tidak sesuai dengan faktanya. Terima kasih

Ulasan Lengkap

 
Pertama-tama, harus dipahami terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (“PHK”).
 
Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.[1]
 
Selanjutnya, jika perundingan juga tidak menghasilkan persetujuan, maka pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.[2]
 
Jika terjadi PHK, maka pengusaha (perusahaan) diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja (“UPMK”), serta uang penggantian hak (“UPH”) yang seharusnya diterima oleh pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
 
Karena Anda sudah 7 tahun bekerja maka sesuai Pasal 156 ayat (2) huruf h UU Ketenagakerjaan, Anda berhak atas uang pesangon sebesar 8 (delapan) bulan upah. Anda pun berhak atas uang penghargaan masa kerja sebesar 3 (tiga) bulan upah, mengacu ke Pasal 156 ayat (3) huruf b UU Ketenagakerjaan. Selain itu, berdasarkan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan Anda pun berhak atas uang penggantian hak atas:
  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;
  3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  4. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
 
Yang menjadi pokok pembahasan adalah apakah alasan sebenarnya (perbedaan aliran politik) dari PHK yang dilakukan oleh perusahaan Anda dapat dibenarkan oleh undang-undang?
 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf i UU Ketenagakerjaan, bahwa pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan.
 
Berdasarkan Pasal 153 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, PHK yang dilakukan dengan alasan tersebut di atas, batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.
 
Mengenai perselisihan PHK ini, pertama Anda dapat melakukan perundingan dengan pihak perusahaan (bipartit), apabila perundingan bipartit tidak terjadi kesepakatan maka langkah selanjutnya adalah penyelesaian melalui konsiliasi (tripartit) ataupun melalui mediasi dengan perusahaan dan mediator, jika tetap tidak terjadi kesepakatan maka Anda dapat menempuh tahap akhir yaitu mengajukan  gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sesuai dengan domisili perusahaan tempat Anda bekerja.[3]
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

[1] Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[2] Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua