Jumat, 17 May 2019

Keberadaan KPK dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Keberadaan KPK dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Pertanyaan

KPK adalah lembaga super body yang didalamnya minimal telah terdapat tiga kekuatan organik penegakan dan pengendalian: fungsi kepolisian, fungsi kejaksaan dan fungsi kehakiman. Oleh karena itu, sebenarnya lembaga ini tidak diperlukan lagi karena sudah melekat dengan ketiga lembaga organik tersebut. Apakah anggapan super body ke KPK tepat?

Ulasan Lengkap

 
Sesungguhnya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) di mana dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:
 
Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.
 
 
Kemudian latar belakang pembentukan KPK juga tertuang dalam Konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 30/2002”) yang berbunyi sebagai berikut:
 
bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.
 
 
Sebelum lebih jauh membahas keterkaitan fungsi dan kewenangan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan, perlu dipahami terlebih dahulu fungsi dan kewenangan KPK itu sendiri. Fungsi KPK tertuang pada Pasal 6 UU 30/2002 yang berbunyi:
 
KPK mempunyai tugas:
  1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
  4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
  5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
 
Berkaitan dengan pasal sebelumnya, Pasal 7 UU 30/2002 berbunyi sebagai berikut:
 
Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, KPK berwenang:
  1. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
  2. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  3. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
  4. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
  5. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
 
Dapat disimpulkan ada 5 (lima) poin fungsi KPK yaitu koordinasi, supervisi, monitoring, penindakan dan pencegahanan. Satu hal yang ditekankan dalam pembentukan KPK, di mana lembaga ini menjadi pemicu dan pemberdayaan institusi pemberantasan korupsi yang telah ada (Kepolisian dan Kejaksaan) yang sering kita sebut “Trigger Mechanism”. Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih serta mengganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi Kejaksaan dan Kepolisian, malah KPK akan mendorong kinerja kedua institusi tersebut agar bekerja maksimal.
 
Mengenai fungsi penindakan, ada hal yang membedakan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Dimana KPK lebih berfokus kepada “Big Fish”  dengan kriteria seperti yang disebutkan pada Pasal 11 UU 30/2002, yaitu:
 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:
  1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
  2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
  3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  
 
Terkait dengan fungsi kehakiman, sesungguhnya kedudukan KPK tidak dapat dikategorikan sebagai cabang kekuasaan yudikatif. Namun KPK merupakan lembaga independen sesuai dengan Pasal 3 UU 30/2002 yang berbunyi:
 
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
 
Melihat rumusan pasal di atas, yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.[1]
 
Selain itu, KPK termasuk kedalam badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) yang berbunyi:
 
Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
 
Alasan KPK termasuk badan-badan lain tersebut karena terdapat kriterianya yaitu KPK memiliki tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana Pasal 6 huruf c UU 30/2002.
 
Ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar hukum lembaga atau lain yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman, antara lain lembaga penyidik dan lembaga penuntut. Hal-hal mengenai badan lain itu diatur dalam undang-undang. Hal tersebut adalah mekanisme checks and balances antara kekuasaan yudikatif Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi dengan kekuasaan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) dan kekuasaan eksekutif lembaga penyidik dan lembaga penuntut guna mewujudkan sistem peradilan terpadu (integrated judiciary system) di Indonesia.
 
Menyoal anggapan KPK sebagai lembaga Super Body, hal ini kurang tepat. Dalam negara demokratis sesungguhnya tidak ada lembaga Super Body karena dalam bekerja antar lembaga negara sudah ada mekanisme checks and balances system, di mana antar lembaga negara saling mengawasi satu sama lain agar tugas dan kewenangannya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan. Tidak terkecuali KPK, KPK diawasi oleh rakyat melalui DPR khususnya Komisi III, buktinya di tahun 2017 lalu KPK pernah dikenakan hak angket oleh DPR yang menghasilkan beberapa rekomendasi. Namun perlu digarisbawahi bahwa proses penegakan hukum tidak dapat dijadikan sebagai objek hak angket. Yang dapat dikenakan angket antara lain proses administrasi, pengelolaan keuangan, dan dokumen. Pengawasan lainnya adalah audit keuangan yang diperiksa oleh BPK dan KPK juga transparan dengan mengeluarkan laporan pertanggungjawaban disetiap tahunnya.
 
Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas keberadaan KPK masih diperlukan sebagai Trigger Mechanism dalam upaya pemberantasan korupsi bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian serta dengan adanya mekanisme checks and balances system dalam ketatanegaraan tidak dimungkinkan keberadaan lembaga Super Body, tak terkecuali KPK.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Firdaus, Fahmi Ramadhan, and Bayu Dwi Anggono. Menimbang Kewenangan DPR dalam Penggunaan Hak Angket Pada Kasus Korupsi KTP Elektornik. Lentera Hukum 6, No. 1, 2019

[1] Penjelasan Pasal 3 UU 30/2002

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI)                        Fakultas Hukum Universitas Jember
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua