Rabu, 08 Januari 2020

Hukumnya Memalsukan KK untuk “Mengakali” Sistem Zonasi Sekolah

Hukumnya Memalsukan KK untuk “Mengakali” Sistem Zonasi Sekolah

Pertanyaan

Adakah sanksi bagi orangtua yang memalsukan alamat di Kartu Keluarga untuk mengakali sistem zonasi demi memasukkan anaknya ke sekolah favorit?

Ulasan Lengkap

 
Jalur Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Sebelum mengulas pertanyaan Anda lebih jauh, ada perlunya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan sistem zonasi.
 
 
Menurut Permendikbud 44/2019, PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak dan sekolah. Sekolah mencakup sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.[1] Selain zonasi, pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau prestasi.[2]
 
Jalur zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. Sedangkan jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah. Apabila masih terdapat sisa kuota, pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi.[3]
 
Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah, termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat satu tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.[4]
 
Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat satu tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.[5]
 
Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.[6]
 
Calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.[7]
 
Penetapan Wilayah Zonasi
Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.[8]
 
Penetapan tersebut wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.[9]
 
Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan. Dinas pendidikan pun wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.[10]
 
Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang wajib diumumkan paling lama satu bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB. Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang, pemerintah daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.[11]
 
Pemalsuan Data Kartu Keluarga
Terkait pertanyaan Anda, Permendikbud 44/2019 telah mengingatkan secara tegas adanya sanksi hukum bagi mereka yang berusaha “mengakali” sistem zonasi dengan memalsukan alamat di kartu keluarga.
 
Pasal 39 Permendikbud 44/2019 berbunyi:
 
Pemalsuan terhadap:
  1. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
  2. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18; dan
  3. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Menurut Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”), kartu keluarga merupakan salah satu jenis dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, biodata penduduk, surat keterangan kependudukan, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak.
 
Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.[12] Adapun yang dimaksud dengan kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.[13]
 
Patut diperhatikan bahwa penerbitan atau perubahan kartu keluarga, KTP, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya diakibatkan oleh adanya peristiwa kependudukan yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.[14]
 
Selain sebagai dokumen kependudukan, beberapa elemen di dalam kartu keluarga juga dikategorikan sebagai data kependudukan yang terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat pendudukan. Data perseorangan, di antaranya, meliputi nomor kartu keluarga, alamat sebelumnya, dan alamat sekarang.[15]
 
Pasal 94 UU 24/2013 kemudian menyatakan bahwa:
 
Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 
Contoh Manipulasi Data Kartu Keluarga
Sekalipun tidak spesifik mencontohkan pemalsuan kartu keluarga untuk mengakali sistem zonasi, Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 502/Pid.B/2019/PN Bls dapat menjadi contoh bagi penerapan Pasal 94 UU 24/2013.
 
Dalam kasus tersebut, digambarkan bahwa Terdakwa hendak membeli motor di Bengkalis, namun KTP-nya telah habis masa berlakunya (hal. 19). Terdakwa A kemudian menggunakan identitas palsu agar dapat membuat KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan surat keterangan pengganti KTP yang baru (hal. 16).
 
Semua dokumen yang diminta selesai dalam sehari. Atas pembuatan dokumen tersebut, Terdakwa membayar total Rp4.900.000 (hal. 17 – 18). Atas perbuatannya, Terdakwa diputus bersalah dan dihukum dengan pidana penjara selama enam bulan (hal. 21).
 
Perspektif KUHP
Selain Pasal 94 UU 24/2013, pelaku manipulasi data kartu keluarga juga berpotensi dijerat dengan Pasal 263 maupun Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang masing-masing berbunyi:
 
Pasal 263 KUHP
  1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
  2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
 
Pasal 266 KUHP
  1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya ,sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
  2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.
 
Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195), yang diartikan dengan surat dalam Pasal 263 KUHP adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lainnya.
 
Surat yang dipalsu harus merupakan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, menerbitkan perjanjian, menerbitkan pembebasan utang, dan surat yang digunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu peristiwa. Perbuatan yang diancam hukuman di sini adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat (hal. 195).
 
Masih menurut buku yang sama (hal. 197), yang dinamakan akta autentik dalam Pasal 266 KUHP adalah surat-surat yang dibuat oleh pegawai umum menurut bentuk dan syarat yang ditetapkan undang-undang.
 
Soesilo mencontohkan bahwa yang dapat dihukum menurut pasal ini adalah orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai Burgerlijke Stand untuk dimasukkan ke dalam akta kelahiran. Tujuannya untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut seolah keterangan yang ada di dalamnya benar (hal. 197).
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Putusan:
 
Referensi:
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.
 

[1] Pasal 1 angka 7 vide Pasal 1 angka 1 Permendikbud 44/2019
[2] Pasal 11 ayat (1) Permendikbud 44/2019
[3] Pasal 11 ayat (2), (3), (4), dan (5) Permendikbud 44/2019
[4] Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Permendikbud 44/2019
[5] Pasal 14 ayat (4) Permendikbud 44/2019
[6] Pasal 14 ayat (5) Permendikbud 44/2019
[7] Pasal 15 Permendikbud 44/2019
[8] Pasal 16 ayat (1) Permendikbud 44/2019
[9] Pasal 16 ayat (2) Permendikbud 44/2019
[10] Pasal 16 ayat (3) dan (4) Permendikbud 44/2019
[11] Pasal 16 ayat (5) dan (6) Permendikbud 44/2019
[12] Pasal 1 angka 8 UU 24/2013
[13] Pasal 1 angka 13 UU 24/2013
[14] Pasal 1 angka 11 UU 24/2013
[15] Pasal 58 ayat (1) dan (2) huruf a, r, dan s UU 24/2013

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Arasy Pradana A. Azis mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya pada tahun 2015 dengan peminatan Hukum Tata Negara dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua