Perjanjian kerja yang dapat memuat masa percobaan adalah perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;). Oleh karena itu, perlu dibedakan antara perjanjian kerja dengan masa percobaan (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;). 

Anda harus melihat kembali apakah perjanjian kerja tersebut adalah PKWT atau PKWTT.&nbsp; Apabila berstatus PKWT, maka perusahaan Anda harus membayar ganti rugi sebesar upah 1 bulan sisa kontrak pekerja tersebut. 

Selain itu, perusahaan Anda juga harus membayar uang kompensasi kepada pekerja tersebut. Lalu, bagaimana jika si pekerja berstatus PKWT tapi ada masa percobaan?&nbsp; 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Konsekuensi Jika Karyawan Di-PHK dalam Masa Percobaan

Cash on Delivery (&ldquo;COD&rdquo;) adalah metode bisnis di mana perusahaan akan mengirimkan barang ke pelanggan dan mengambil pembayaran untuk barang tersebut pada saat barang tersebut diserahkan kepada pelanggan.

Jual beli dianggap telah terjadi seketika setelah para pihak mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Dalam hal ini, penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati.

Lantas, bagaimana jika barang yang diterima tidak sesuai pesanan? Bisakah hal tersebut menjadi alasan pembenar bagi si pembeli untuk menolak membayar pesanan yang ia terima?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Pembeli Membatalkan Transaksi COD di Tempat?

Perlu dicermati &ldquo;barang tidak sesuai ekspektasi/harapan&rdquo; yang Anda maksud seperti apa. Jika ternyata merek, bentuk, warna, model, atau kondisi-kondisi spesifik lainnya perihal barang itu tidak sesuai dengan informasi katalog online yang dicantumkan penjual, maka Anda sebagai konsumen bisa menuntut kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Sebab pada dasarnya Anda sebagai konsumen berhak mendapatkan barang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.&nbsp;

Kemudian, apabila penjual mencantumkan ketentuan berupa &ldquo;barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan&rdquo; dalam (misalnya) website, ketentuan ini termasuk klausula baku yang dilarang.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Benarkah Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan?

Ya, benar. Mahkamah Agung (&ldquo;MA&rdquo;) baru saja menerbitkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62415f4e6638d/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2022?r=0&amp;p=1&amp;q=mahkamah%20agung%20nomor%201%20tahun%202022&amp;rs=1847&amp;re=2022#!?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=perma_1_2022">Perma 1/2022</a> tentang tata cara permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi ke korban tindak pidana.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

Sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagaimana tata cara permohonan restitusi dan kompensasi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tata Cara Permohonan Restitusi dan Kompensasi untuk Korban Tindak Pidana

Hubungan pekerja outsourcing dengan perusahaan alih daya didasarkan pada perjanjian kerja untuk waktu tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) atau perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT).

Khusus bagi pekerja outsourcing yang didasarkan pada PKWT, ia berhak menerima uang kompensasi dari perusahaan alih daya jika hubungan kerjanya berakhir karena:

<ol>
	<li>telah berakhirnya jangka waktunya perjanjian kerja;</li>
	<li>telah selesainya pekerjaan tertentu;</li>
	<li>diputus hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir.</li>
</ol>

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Apakah Pekerja Outsourcing Berhak Dapat Kompensasi?

Secara hukum, konsumen&nbsp;berhak mendapatkan barang sesuai dengan kondisi dan jaminan yang dijanjikan, serta memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dibeli tersebut.

Di sisi lain, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang yang dijual, serta memberi jaminan/garansi atas barang yang diperdagangkan.

Lantas, upaya hukum apa yang bisa dilakukan konsumen bila kewajiban tersebut dilanggar? Bisakah konsumen meminta pengembalian dana?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Barang dari ‘Olshop’ Tak Sesuai Foto, Bisakah Minta Uang Kembali? 

Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.

Terhadap kasus yang dihadapi oleh orang tua Anda, kami menyarankan 2 alternatif penyelesaian masalah, yaitu dari pendekatan hukum perdata dengan mengupayakan kesepakatan dalam perjanjian sewa menyewa, somasi dan/atau gugatan perbuatan melawan hukum, dan pendekatan hukum pidana dengan membuat laporan ke pihak kepolisian.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Alat Berat Proyek Diparkir Sembarangan di Lahan Pribadi, Ini Upaya Hukumnya

Dalam literatur, nasionalisasi adalah istilah yang netral untuk suatu pengambilalihan hak atau aset oleh pemerintah, bisa dengan atau tanpa kompensasi. Sedangkan ekspropriasi adalah pengambilalihan oleh pemerintah dengan kompensasi, jadi ekspropriasi merupakan bagian dari nasionalisasi.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan istilah nasionalisasi sebagaimana diatur dalam <a href="https://new.hukumonline.com/pusatdata/detail/26608/undangundang-nomor-25-tahun-2007/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</a>. Melalui UU 25/2007 ini diatur bahwa nasionalisasi harus dilakukan dengan undang-undang disertai dengan pembayaran kompensasi berdasarkan harga pasar.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Mengenal Ekspropriasi dan Nasionalisasi dalam Hukum Indonesia

Beranda

Home

kompensasi

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#kompensasi