Perlunya Memperjelas Sebagian Norma UU ITE yang Diadopsi KUHP Nasional
Ketentuan UU ITE yang diadopsi dalam KUHP Nasional seperti 'sarana teknologi informasi' dan 'dokumen...
Begini Tantangan Implementasi Rechterlijke Pardon KUHP Nasional
Mulai dari aparat penegak hukum tak mudah mengubah paradigma pemidanaan retributif menjadi restorati...
Pengaturan Living Law Masih Butuh Aturan Pelaksana yang Kuat
Tanpa aturan teknis yang jelas, pengakuan living law dalam KUHP Nasional bisa menjadi formalitas bel...
Sanksi Jika Terbukti Menggunakan Ijazah Palsu
Pembuat dan pengguna ijazah palsu terancam pidana penjara 6 tahun, bahkan denda Rp200 juta.
Pemerintah dan DPR Godok Aturan Turunan Jelang Pemberlakuan KUHP Nasional
Pemerintah dan DPR tengah menggodok 3 rancangan aturan setingkat UU dan 3 rancangan peraturan pemeri...
Dari 4 Golongan Ahli Waris Hingga Amnesia sebagai Alasan Pemaaf
Dibahas pula artikel klinik mengenai aturan cuti, sanksi kepala daerah berlibur ke luar negeri, hing...
KUHAP Baru, Kuasa Lama
Revisi KUHAP harus dimaknai bukan sebagai perluasan kuasa negara, melainkan sebagai penguatan hak wa...
Penerapan Pidana Mati untuk Koruptor Bukan Solusi Utama
Koruptor harus diberi efek jera yang tegas. Tetapi hukuman mati adalah langkah terakhir yang harus d...