Desentralisasi Indonesia Diuji: Beban Daerah Naik, Kewenangan Justru Menyempit
Beban pelayanan publik tetap berada di daerah, sementara kewenangan strategis dinilai semakin terkon...
PSKN FH Unpad Dorong Kemendagri Evaluasi Penataan Daerah
Lonjakan dari 319 daerah otonom sebelum reformasi menjadi 552 daerah otonom pada tahun 2024 membawa ...
Otonomi Daerah Dinilai Masih Simetris, Politik Hukum Pusat-Daerah Perlu Tata Ulang
Selama 25 tahun otonomi daerah berjalan, namun sejumlah pakar dan pembuat kebijakan menilai pelaksan...
Raja Sianturi Raih Doktor Hukum, Tawarkan Rekonstruksi Pengawasan Produk Hukum Daerah
Kuatnya ego sektoral antar kementerian dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah, dualisme ...
Efisiensi Anggaran Dipersoalkan, KPPOD Soroti Ancaman terhadap Otonomi Daerah
Penurunan signifikan TKD disebut berpotensi bertentangan dengan UU HKPD dan mempersempit ruang fiska...
MPR Dorong Penguatan Regulasi Obligasi Daerah untuk Kuatkan Fiskal
Dengan payung hukum yang kuat, obligasi daerah dapat menjadi instrumen strategis untuk mempercepat p...
Esensi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Berdasarkan KUHP 2023: Wujud Otonomi Daerah dalam Aspek Pemidanaan Nasional
Otonomi daerah tidak memberikan kebebasan mutlak dalam aspek pidana, tetapi harus memberikan keseimb...
Daerah Otonom dan Perbedaanya dengan Otonomi Daerah
Daerah otonom dan otonomi daerah adalah istilah untuk menyebut daerah yang memiliki kewenangan menga...














