LBH Jakarta: Pengesahan UU P3 Menunjukkan Watak Represif Otoriter Pemerintahan
"LBH Jakarta mendesak kepada Presiden untuk membatalkan revisi UU P3 tersebut dan menyerukan kepada ...
DPR Sahkan Revisi UU P3, Serikat Buruh: Ini "Akal-Akalan Hukum"
Hasil pembahasan tingkat I disetujui 8 fraksi, dan 1 fraksi menolak. Serikat buruh menilai revisi in...
DPR Sahkan RUU Pembentukan Peraturan Hingga Hakim Tersangka Narkoba Perlu Sanksi Berat
Penerapan Peraturan OJK tentang Sistem MVS bagi Perusahaan dalam IPO, Koalisi Seni ingatkan pentingn...
Disetujui Jadi UU, Ini 20 Poin Perubahan UU Pembentukan Peraturan
Bagi pemerintah, RUU Perubahan Kedua atas UU PPP sangat diperlukan dalam rangka pembentukan peratura...
RUU Narkotika Tekankan Rehabilitasi untuk Kurangi Over Kapasitas Lapas
Pemerintah harus melakukan kajian mendalam soal dampak pendekatan keadilan restoratif melalui upaya ...
DPR Diminta Segera Bahas Pasal LGBT dalam RUU KUHP
Politik hukum pembentuk UU ke depannya akan memperjelas perbuatan cabul oleh dan terhadap atau melib...
Masyarakat Sipil Ingatkan 5 Poin Penting Otoritas PDP Independen
Untuk memastikan legislasi Perlindungan Data Pribadi (PDP) setara dengan yang dimiliki negara anggot...
DPR Pertimbangkan Penundaan RUU Pembentukan Daerah Otonom Papua
Pimpinan DPR bakal menyampaikan ke Komisi II sambal menunggu Surpres ketiga RUU tersebut.