Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani. Foto: fraksi.pks.id

Pemerintah perlu mengoptimalkan APBN dan APBD dalam menstimulasi pembelian produk dalam negeri agar terjadi kenaikan permintaan. Anggaran negara harus dikelola dengan baik sebagai instrumen yang membuat ekonomi dapat bergerak dan tumbuh.

Anggota Dewan Minta Pemerintah Mitigasi Badai PHK

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: RES

Penyesuaian tersebut perlu dilakukan guna mengoptimalisasi penyaluran KUR agar lebih tepat sasaran.

Susun Penyesuaian Kebijakan KUR, Pemerintah Turunkan Bunga KUR Super Mikro

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Foto: RES

Pemerintah terus mendorong resiliensi ekonomi melalui instrumen fiskal serta terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber, antara lain melalui pengendalian inflasi dan melindungi daya beli masyarakat serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Lindungi Daya Beli Masyarakat dan UMKM, Pemerintah Terbitkan Bauran Kebijakan

Berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e83fafcc74fa/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2020">Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan</a> (&ldquo;Perpu 1/2020&rdquo;), untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka:

<ol start="1" style="list-style-type:lower-alpha">
	<li>penanganan pandemi COVID-19; dan/atau</li>
	<li>menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,</li>
</ol>

perlu ditetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

Patut diperhatikan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu 1/2020 tersebut bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 serta dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menghadapi Dampak COVID-19

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto. Foto: RES

Keberlangsungan ekonomi Indonesia bergantung pada program vaksinasi.

Menerka Pergerakan Ekonomi 2021 dari Sudut Pandang Pemerintah dan Pelaku Usaha

Ilustrasi: BAS

Salah satunya adalah birokrasi.

4 Sebab Realisasi Stimulus Ekonomi Berjalan Lamban

Ada bantuan modal kerja bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebesar Rp2,4 juta melalui rekening penerima bantuan. Pemerintah juga menetapkan skema KUR Super Mikro yang khusus untuk buruh terkena PHK atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif.

Beberapa Bantuan UMKM Guna Pulihkan Ekonomi Nasional

Ilustrasi: CUP

Jika terjadi resesi, pertumbuhan ekonomi dipastikan minus.

Kebijakan dan Kesigapan Pemerintah Kunci Tangani Dampak Covid-19

Beranda

Home

stimulus-ekonomi

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#stimulus ekonomi