​​​​​​​Dari Termohon PK Meninggal Dunia Hingga Batas Luas Tanah Hak Milik
10 Artikel Klinik Terpopuler:

​​​​​​​Dari Termohon PK Meninggal Dunia Hingga Batas Luas Tanah Hak Milik

Langkah hukum jika ayah tak nafkahi anak istri hingga sanksi bagi developer jika mengalihkan fungsi jalan perumahan turut dibahas Klinik Hukumonline.

Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
​​​​​​​Dari Termohon PK Meninggal Dunia Hingga Batas Luas Tanah Hak Milik
Hukumonline

Tak terasa tepat jatuh pada hari Sabtu ini tahun 2021 akan berlalu dan kita memasuki awal tahun 2022. Dengan berbagai rintangan, termasuk pandemi COVID-19 yang masih belum usai, sepanjang 2021 ini Klinik Hukumonline senantiasa hadir menyajikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya dalam bentuk artikel tanya-jawab yang ringkas dan mudah dipahami.

Tak lupa, sebelum tahun 2021 berlalu, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan para pembaca Klinik Hukumonline karena sudah selalu mendukung kami mewujudkan misi untuk mewujudkan masyarakat semakin #MelekHukum.

Tak hanya berupa artikel, Klinik Hukumonline juga memproduksi berbagai infografis dan video YouTube. Untuk kamu pendengar Podcast, ragam obrolan hukum bisa pula kamu dengarkan di Hukumonline Podcast melalui berbagai platform podcast yang tersedia. Selain itu, kami juga hadir dalam chatbotLegal Intelligent Assistant (LIA) yang bisa menjawab pertanyaan kamu secara cepat dan tepat.

Sembari menemanimu menghabiskan pekan akhir tahun, dari pemantauan sepekan yang lalu, berikut ini kami sajikan 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler di media sosial. Dari termohon PK meninggal dunia hingga batas luas tanah hak milik. Mari kita simak!

  1. Termohon PK Meninggal Dunia, Bisakah PK Dilanjutkan?

Apabila termohon peninjauan kembali (PK) atas perkara perbuatan melawan hukum meninggal dunia, apakah proses PK tetap dapat dilanjutkan atau harus dihentikan? Jika dilanjutkan, siapa yang berwenang menggantikan termohon PK?

  1. Langkah Hukum Jika Ayah Tak Menafkahi Anak dan Istrinya

Suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dapat diajukan gugatan nafkah ke pengadilan. Selain itu, sang suami juga dapat dijerat pidana karena menelantarkan keluarganya. Bagaimana bunyi pasalnya?

  1. Jika Upah Lembur Tak Sesuai Jam Kerja Lembur

Pengusaha wajib membayar upah lembur kepada karyawannya yang lembur. Namun, jika upah lembur yang dibayarkan ternyata hitungannya tak sesuai dengan jam kerja lembur karyawan, perbuatan ini bisa dikenai sanksi pidana kurungan dan/atau denda serta berpotensi menimbulkan perselisihan hak.

  1. Penyelesaian Perkara Jika Disuruh Memalsukan Tanda Tangan oleh Pemiliknya

Memalsukan tanda tangan seseorang diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, jika pemalsuan itu memang diminta oleh si pemilik tanda tangan, maka ia selaku yang memintanya juga dapat dijerat pidana karena telah menganjurkan melakukan tindak pidana.

  1. Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil

Meskipun sama-sama merupakan “pengujian”, namun sebenarnya uji materiil merupakan salah satu jenis judicial review. Selain itu, juga terdapat istilah uji formil. Di Indonesia sendiri, judicial review dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, kedua lembaga ini punya lingkup kewenangan yang berbeda loh. Apakah itu?

  1. Masih Ada Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Jalan, Ini Bentuk Penanganannya

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun kenyataannya, masih ada orang-orang yang homeless dan tinggal di pinggir-pinggir jalan. Bagaimana bentuk penanganan negara terhadap mereka?

  1. Sanksi bagi Developer yang Mengalihfungsikan Jalan Perumahan

Menurut rencana awal perumahan, seharusnya di samping rumah terdapat sebuah jalan. Namun kini developer tiba-tiba mengalihfungsikan jalan itu untuk dibangun satu petak rumah. Apa sanksi bagi developer yang mengalihfungsikan jalan di perumahan?

  1. Batas Luas Tanah Hak Milik di Indonesia

Salah satu bentuk hak atas tanah di Indonesia adalah hak milik. Tapi, tahukah kamu bahwa ada ketentuan batas luas kepemilikan tanah hak milik? Menurut hukum, batas luas tanah hak milik oleh perorangan atau badan hukum di Indonesia tergantung pada kegunaan atau pemanfaatan dari tanah loh.

  1. Sudah Ada Amdal Kawasan, Perlukah Perusahaan Punya Amdal Sendiri?

Pada dasarnya, setiap usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Tetapi jika suatu kawasan telah memiliki Amdal Kawasan, perlukah masing-masing usaha memiliki Amdal sendiri?

  1. Warga Beri Presiden Hadiah, Termasuk Gratifikasi?

Warga memberikan suatu hadiah kepada Presiden dalam jumlah yang besar. Sebagai bentuk pembayaran, lalu Presiden memberikan sejumlah uang kepada warga itu. Apakah pemberian seperti ini dapat dikategorikan sebagai gratifikasi?

Itu dia 10 artikel yang paling banyak dibaca sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah diulas oleh tim Klinik.

Tags:

Berita Terkait