Hukumonline Gandeng MVGX Dukung Pemenuhan Zero Net Emission di Indonesia
Terbaru

Hukumonline Gandeng MVGX Dukung Pemenuhan Zero Net Emission di Indonesia

Perusahaan yang menerapkan ESG, wajib mengimplementasi pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola yang sesuai untuk menyadari pentingnya mengelola bisnis yang berintegritas dan berkelanjutan.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit
Chief Operating Officer Hukumonline Jan Ramos Pandia dan Country Head MVGX Charya Rabindra Lukman saat menandatangani kerja sama terkait pemenuhan Zero Net Emission di Indonesia, Rabu (6/11/2024) di Jakarta. Foto: HFW
Chief Operating Officer Hukumonline Jan Ramos Pandia dan Country Head MVGX Charya Rabindra Lukman saat menandatangani kerja sama terkait pemenuhan Zero Net Emission di Indonesia, Rabu (6/11/2024) di Jakarta. Foto: HFW

Untuk mendukung pemenuhan Zero Net Emission di Indonesia, Hukumonline selaku platform media informasi hukum terbesar di Indonesia, berkolaborasi dengan MVGX, perusahaan FinTech berlisensi yang berfokus pada penyediaan Carbon as a Service ("CaaS"). Kolaborasi ini ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) secara langsung antara kedua pihak yang dilakukan Chief Operating Officer Hukumonline Jan Ramos Pandia dan Country Head dari MVGX Charya Rabindra Lukman pada Rabu (6/11/2024) di Jakarta. Lalu, acara dilanjutkan dengan seminar terkait penerapan ESG. 

Dalam kesempatan tersebut, Ramos menyambut positif kerja sama kedua belah pihak ini. Dia menyampaikan saat ini bursa karbon merupakan isu yang terus dibahas oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, swasta, hingga organisasi nirlaba. 

”Pada hari ini juga kami meresmikan kerja sama bersama MVGX dengan melakukan seremonial penandatanganan nota kesepahaman antara MVGX dan Hukumonline menjadi langkah nyata menuju inovasi dan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan tujuan kita bersama,” ungkap Ramos.

Hukumonline.com

Chief Operating Officer Hukumonline Jan Ramos Pandia.

Baca Juga:
Pemerintah Diminta Perhatikan Prinsip Keadilan dan Berkelanjutan Terkait Transformasi Energi

Menyoroti Isi Perpres 112/2022 untuk Mengurangi Ketergantungan PLTU Batubara

Dengan kerja sama ini, dia menyampaikan harapan dapat mendukung pemenuhan Zero Net Emission di Indonesia yang ditargetkan maksimal pada 2060. Untuk menuju target tersebut, memerlukan berbagai persiapan, seperti ketersediaan regulasi hingga kemampuan dunia swasta untuk itu. 

Namun, ia mengingatkan perdagangan karbon memiliki benang merah dengan penilaian prinsip environmental, social, and governance (ESG) bagi swasta. Ramos menjelaskan beberapa tahun terakhir, prinsip ESG telah menjadi fokus utama dalam dunia bisnis global. 

”Di Indonesia, pendekatan ESG kian meningkat menunjukkan bukti nyata dan komitmen untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs),” ujarnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info