Ada ratusan pemda yang tersebar di seluruh Indonesia meliputi tingkat provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya, Dani sering melakukan perjalanan ke berbagai pelosok, salah satu yang sering disambanginya Papua. Dari perjalanan ke banyak daerah itu Dani melihat keberagaman yang ada dari Sabang sampai Merauke.
Bagi Dani keberagaman itu mengajarkan untuk tidak melihat secara hitam dan putih dalam memandang kehidupan. Kebhinekaan itu mengasah masyarakat untuk melihat segala sesuatu melalui berbagai perspektif dan tidak parsial.
Baca:
- Cerita Erna Ratnaningsih tentang Advokasi dan Peran Perempuan di Dunia Hukum
- Sukma Violetta: Dari Aktivis Lingkungan, Peradilan Hingga Pengawas Hakim
- Prof Enny Nurbaningsih: Terobsesi Pembaharuan Sistem Hukum Sejak SMA
Peran Perempuan
Hukum menurut Dani merupakan penjabaran dari prinsip HAM. Oleh karenanya hukum tidak sekadar berkaitan dengan perlindungan individu dalam bidang tertentu tapi juga mengarah ada penciptaan kondisi masyarakat oleh negara. Di mana individu dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.
Dani membayangkan hukum mestinya bisa digunakan untuk alat rekayasa sosial. Singkatnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberi keadilan, khususnya bagi kaum perempuan yakni membuat perangkat hukum yang bersumber pada prinsip HAM. “Jika kita memahami hukum sebagai fakta sosial maka akan memungkinkan kita untuk mengkaji bagaimana doktrin dan institusi hukum merefleksikan masyarakat dan budaya,” papar Dani.
Menurut Dani perempuan yang profesinya bersinggungan dengan bidang hukum perlu memberikan wacana alternatif dari kebekuan pemaknaan hukum yang sekadar kumpulan pasal dan sangat positivistik.
Perempuan ahli hukum berperan penting dalam pembangunan hukum nasional. Walau jumlah perempuan yang berprofesi di bidang hukum masih sedikit ketimbang pria, tapi faktanya sekarang ada sekitar 1.900 hakim perempuan atau 27 persen dari jumlah hakim. Sebagian dari mereka menduduki posisi penting seperti kepala pengadilan, dan hakim agung. Tapi yang paling penting, Indonesia butuh banyak hakim, jaksa, advokat dan ahli hukum yang memiliki perspektif perempuan.