Aspirasi juga datang dari orang tua yang ingin anaknya memperoleh pendidikan yang baik, pasien yang berharap mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya, anak muda yang mencari pekerjaan, maupun masyarakat desa yang berharap pembangunan tidak hanya berhenti di kota-kota besar.
Semua itu adalah suara rakyat. Namun, menggali aspirasi tidak sama dengan sekadar mengumpulkan suara, karena seseorang dapat diberi kesempatan berbicara, tetapi belum tentu benar-benar didengarkan.
Aspirasi dapat dicatat dalam laporan, tetapi belum tentu masuk ke dalam pertimbangan kebijakan. Karena itu, pertanyaan penting bagi negara bukan hanya, “Apa yang diinginkan masyarakat?” Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, “Apa yang dilakukan setelah masyarakat menyampaikan keinginannya?” Di sanalah kualitas hubungan antara rakyat dan pemerintah mulai terlihat.
Masyarakat Indonesia sangat beragam, sehingga aspirasi yang muncul pun tidak selalu sama. Petani membutuhkan harga hasil produksi yang layak, sementara konsumen menginginkan harga pangan yang terjangkau; pekerja berharap kesejahteraan meningkat, sementara dunia usaha membutuhkan kepastian dan efisiensi.
Masyarakat membutuhkan pembangunan, tetapi pada saat yang sama lingkungan hidup harus tetap dijaga. Tidak ada satu jawaban sederhana untuk semua persoalan tersebut, dan justru di sinilah demokrasi menjadi penting karena perbedaan tidak mungkin dihilangkan.
Perbedaan harus dipertemukan melalui dialog, musyawarah dan perwakilan, sebagaimana semangat sila keempat Pancasila: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Musyawarah bukan berarti semua orang harus memiliki pendapat yang sama. Musyawarah adalah usaha mencari jalan keluar yang paling dapat dipertanggungjawabkan bagi kepentingan bersama. Karena itu, negara tidak boleh hanya mendengar suara yang paling keras, tetapi juga perlu mencari suara yang mungkin tidak terdengar.
