PPATK meyakini bahwa kebijakan Otoritas Moneter Singapura dalam menyetop nominal 1.000 Dolar Singapura akan mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan, sekaligus meringankan upaya penegakan hukum oleh para penegak hukum.
UU TPPU Perlu Disempurnakan
Sebelumnya, pakar hukum pidana Universitas Jember (Unej) Prof. M. Arief Amrullah mengusulkan adanya penyempurnaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena banyak dinamika dan perubahan yang terjadi dalam waktu 10 tahun.
"Telah satu dekade Indonesia menerapkan Undang-Undang TPPU melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, sehingga perlu penyempurnaan," katanya seperti dilansir Antara dalam webinar bertema "Reorientasi Satu Dekade Undang-Undang Nomor 8/2010 dalam Mengimplementasikan AntiPencucian Uang" di Unej, Rabu (4/11).
Oleh karena itu, lanjutnya, Undang-Undang TPPU perlu penyempurnaan terus menerus agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman karena sesuai dengan prinsip hukum, dimana sebuah produk perundang-undangan harus mengikuti dinamika perkembangan kehidupan sosial yang ada.
"Salah satu perkembangan yang perlu diantisipasi di antaranya dengan muncul dan berkembangnya mata uang digital yang berpotensi menjadi media TPPU," tuturnya.
Sebagai inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi, lanjutnya, adanya uang digital mempermudah banyak segi kehidupan, namun berpotensi menjadi sarana baru tindak pidana pencucian uang.
"Hal lain yang perlu diwaspadai adalah tindak pidana perdagangan narkoba yang skalanya makin besar karena hasil transaksi perdagangan narkoba umumnya disamarkan dalam berbagai usaha dan dirupakan dalam berbagai aset lainnya," katanya.