Selasa, 25 Oktober 2016

Peserta Membludak, BPN Buka Opsi Ujian PPAT Dua Gelombang

Tunggu keputusan dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, apakah kuota bisa ditambah atau digelar ujian dua gelombang.
Nanda Narendra Putra
Dari Kiri: Pelopor, Agus dan Erna. Foto: NNP
Panitia Penyelenggaraan Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tahun 2016 membuka kemungkinan menggelar ujian dalam dua gelombang. Rencana itu menyusul membludaknya jumlah pendaftar ujian yang ‘nyaris’ tembus di angka 10 ribu pasca ditutup pada Jumat (21/10) pekan lalu.
 
Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), R.B Agus Widjayantomengatakan bahwa panitia penyelenggaraan ujian sedang mengupayakan untuk menambah kuota peserta agar seluruh pendaftar bisa mengikuti ujian. Kata Agus, saat ini panitia tengah mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan  mengenai penambahan kuota tersebut. (Baca Juga: Resmi Ditutup, Jumlah Pendaftar Ujian PPAT Hampir 10 Ribu)
 
“Kita usahakan supaya seluruhnya bisa ikut ujian. Tapi, tentu kita izin dari Ditjen Anggaran karena ini terkait anggaran. Kalau memang bisa kuota ditambah, syukur-syukur ditambah keseluruhan,” ujarnya saat diwawancara hukumonline dikantornya, Jumat (21/10) pekan lalu.
 
Agus menambahkan, panitia penyelenggaraan ujian sebetulnya berharap agar usulan penambahan kuota disetujui oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bila nantinya disepakati, berarti ujian bisa diselenggarakan dalam satu gelombang sekaligus. Sebaliknya, apabila usulan itu tidak disetujui, maka panitia penyelenggaraan ujian mencoba alternatif, salah satunya membuat ujian dalam dua gelombang.(Baca Juga: Ujian PPAT Tahun Ini Belum Komputerisasi, Begini Alasan BPN)
 
Kepada hukumonline, Agus mengatakan membludaknya jumlah pendaftar ujian di luar target yang ditetapkan sebelumnya. Dalam dokumen penganggaran, Kementerian ATR/BPN hanya menargetkan total pendaftar sebanyak 3.000 peserta. Namun, melihat animo peserta yang luar biasa, panitia mengupayakan untuk mengakomodir mereka supaya bisa mengikuti ujian PPAT awal November 2016 mendatang. (Baca Juga: Ujian PPAT 2016 akan Digelar Satu Hari Penuh)
 
“Kalau memang kita bisa minta kuota ditambah, kita bisa laksanakan sekaligus satu gelombang semuanya. Kalau tidak, bisa dua gelombang mungkin di tahun 2017 di bulan Februari mungkin,” tutup Agus.
 
Menambahkan Agus, Sekretaris Ditjen Hubungan Hukum Keagrariaan, Pelopor menjelaskan bahwa perubahan penggunaan anggaran mesti meminta izin dari Kementerian Keuangan. Kabarnya, Ditjen Anggaran Kemenkeu segera mengambil keputusan dalam beberapa hari ke depan.
 
“Kata kuncinya menurut UU semua penggunaan anggaran negara harus sesuai dengan on-budget/on-treasury. Kalau ada yang berubah harus minta izin ke Kementerian Keuangan,” ujar Pelopor.
 
Senada, Kepala Subdirektorat PPAT Ditjen Hubungan Hukum Keagrariaan pada Kementerian ATR/BPN, Erna Sriyatmi menjelaskan bahwa penganggaran program ujian PPAT juga telah disusun sejak tahun sebelumnya. Meskipun para peserta ujian PPAT membayar biaya ujian melalui PNBP, hal itu bukan berarti penyelenggaraan ujian menjadi sepenuhnya kewenangan Kementerian ATR/BPN. (Baca Juga: Hadapi Ujian PPAT? Yuk, Intip Kisi-Kisinya)
 
“Mereka menganggap ini gampang kan karena ada PNBP. Tapi tidak bisa, mekanisme pengganggaran Program ini sudah diprogram sejak tahun sebelumnya,” kata Erna yang juga Wakil Ketua Panitia Ujian Pelaksanaan PPAT Tahun 2016 ini.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua