Jumat, 03 February 2017

PP Minerba, Solusi Terbaik Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral

Berbagai regulasi di subsektor minerba yang dikeluarkan baru-baru ini dilandasi oleh pertimbangan akan kondisi kekinian industri pertambangan.
YOZ
Kementerian ESDM. Foto: RES


 
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Aryono, kembali menegaskan komitmen Pemerintah dalam melaksanakan peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri. Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2017 beserta Peraturan Menteri ESDM sebagai regulasi turunannya adalah solusi terbaik untuk mempercepat peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri.



“Dalam jangka panjang kita akan menikmati hasilnya," kata Bambang, seperti dilansir hukumonline dari situs esdm.go.id, Jumat (3/2).



Bambang menjelaskan bahwa berbagai regulasi di subsektor minerba yang dikeluarkan baru-baru ini, dilandasi oleh pertimbangan akan kondisi kekinian industri pertambangan dan tidak lepas dari keinginan agar program peningkatan nilai tambah mineral dapat berjalan sukses. (Baca Juga: 3 Permen ESDM Terkait Jual Beli Listrik Terbit, Ini Detailnya)



“Persepsi yang berkembang bahwa pemerintah tidak berkomitmen terhadap hilirisasi mineral adalah tidak benar. Justru kita berkomitmen dan mengawal kesuksesan program hilirisasi ini dengan pertimbangan yang lebih luas dan menyeluruh," jelas Bambang. 



Bambang juga menyampaikan perkembangan isu-isu strategis subsektor Minerba lainnya, seperti Penataan Izin Usaha Pertambangan, amandemen KK dan PKP2B serta pengalihan Inspektur Tambang dari Daerah ke Pusat. (Baca Juga: Tak Setuju PP Minerba, Hak Uji ke MA Bisa Ditempuh)



Berdasarkan data rekapitulasi IUP Nasional per-30 Januari 2017, terdapat 6.230 IUP yang telah CNC dan 3.203 IUP Non CNC. "Saya telah menegaskan kepada para Kepala Daerah Provinsi agar menyelesaikan sampai batas waktu yang telah ditentukan," lanjutnya.



Sementara terkait perkembangan amandemen, lanjut Bambang, terdapat 34 Perusahaan pemegang KK, di mana 9 perusahaan telah mendatangani Naskah Amandemen dan sisanya diharapkan dapat selesai pada tahun ini. Untuk PKP2B, dari 74 perusahaan, terdapat 22 perusahaan yang telah menandatangani naskah amandemen, 47 perusahaan dalam proses pembahasan amandemen, serta 5 perusahaan proses terminasi dan penutupan tambang. (Baca juga: Revisi UU Minerba Tekankan Hilirisasi Dalam Negeri)



"Terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah diambil antara pemegang KK dan PKP2B dengan Pemerintah, termasuk soal divestasi, Pemerintah akan membuka ruang diskusi lebih lanjut," ujar Bambang.



Selain itu, terkait dengan jaminan reklamasi KK, PKP2B dan IUP PMA, terdapat 15 perusahaan tambang yang belum menyelesaikan kewajibannya. Untuk kewajiban Jaminan Pasca Tambang, terdapat 3 perusahaan yang belum menempatkan jaminannya. Dalam hal ini Pemerintah terus menekankan kepada perusahaan tambang tersebut untuk segera  memenuhi kewajibannya.



Bambang juga menyampaikan hingga saat ini sebanyak 949 orang Inspektur Tambang (IT) yang dialihkan dari pemerintah daerah ke Kementerian ESDM dan diberikan SK dari Badan Kepegawaian Negara.



Pengalihan status PNS dari Daerah ke Pusat merupakan bentuk konkrit dari penerapan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diamanatkan bahwa urusan pemerintahan bidang energi sumber daya mineral merupakan urusan pemerintah pusat. Dengan pengalihan status pegawai tersebut, diharapkan dapat memperkuat organisasi dan sumber daya manusia di Kementerian ESDM dalam rangka perbaikan tata kelola sektor ESDM.



"Penempatan IT ini nantinya akan diatur pengalihannya ke daerah melalui SK Dirjen Minerba," lanjut Bambang.



Untuk diketahui, salah satu poin penting dari PP No. 1 Tahun 2017 ini adalah divestasi saham. Kewajiban divestasi saham dalam PP terbaru ini adalah sebesar 51 persen yang dilakukan secara bertahap, maksimal 10 tahun sejak produksi. Divestasi saham ini berlaku untuk seluruh jenis pertambangan, baik di darat maupun di laut.



Poin penting senjutnya adalah perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan IUP/IUPK paling cepat lima tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha. Menurut Menteri ESDM Ignatius Jonan, jangka waktu lima tahun cukup ideal untuk melakukan perpanjangan IUP/IUPK. Apalagi, perpanjangan IUP/IUPK jenis logam tidak mungkin selesai dalam waktu dua tahun mengingat banyaknya persiapan.



“Kalau batubara, itu bisa selesai dalam dua tahun,” jelas Ignatius beberapa waktu lalu.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua