Sabtu, 04 February 2017

Komnas HAM Akui Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Masih Tersendat

Lambannya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu direspon sejumlah organisasi masyarakat sipil dengan melaporkan Kemenkopolhukam dan Komnas HAM kepada Ombudsman RI.
ADY
Kantor Komnas HAM di Jakarta. Foto: RES

Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengakui proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di masa lalu belum ada laporan kemajuan. Hal ini melihat penanganan berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih mangkrak dan belum tuntas penyelesaiannya. Padahal, Komnas HAM sudah berupaya melakukan komunikasi dengan Pemerintah.   
 
Ketua Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu, Roichatul Aswidah mengatakan Komnas HAM telah melakukan serangkaian komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah, khususnya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sejak 2013. Pertemuan pun dilakukan dalam rapat terbatas yang melibatkan Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN dan Jaksa Agung.
 
Komisioner Komnas HAM yang disapa Roi itu menyebut kasus Wasior (2001) dan Wamena (2003) yang diselesaikan melalui mekanisme yudisial atau pemeriksaan di pengadilan seperti diatur UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Komnas HAM selaku penyelidik sedang melengkapi berkas untuk segera ditindaklanjuti dengan penyidikan.
 
“Tetapi, Komnas HAM belum mendapat dukungan TNI dan Polri untuk mendapat dokumen-dokumen yang diminta oleh penyidik,” katanya dalam keterangan pers Kamis (2/2) kemarin.
 
Belum lagi, kasus kerusuhan Mei 1998, Trisakti, Semanggi I dan II, penghilangan orang secara paksa, Talangsari, penembakan misterius dan tragedi 1965-1966, penyelidik (Komnas HAM) dan penyidik (Kejaksaan Agung) telah melakukan serangkaian pertemuan. Tetapi, sampai saat ini belum ada titik temu terkait berbagai kendala teknis hukum yang dihadapi kedua lembaga ini.
 
Komnas HAM menilai sampai saat ini belum ada langkah maju Pemerintah untuk segera menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Padahal, dalam RPJMN 2015-2019 sudah diamanatkan bahwa strategi penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu akan dilakukan melalui pembentukan komisi yang bersifat ad hoc/temporer. Komisi itu bertugas memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden RI.
 
RPJMN 2015-2019 ini menyebutkan penyelesaian dilakukan secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu, memerlukan konsensus nasional. Komisi ad hoc itu melakukan proses pengungkapan pelanggaran HAM yang dilakukan melalui pengumpulan informasi langsung atau dokumen. Ditujukan untuk menyusun laporan komprehensif mengenai kekerasan dan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
 
Bagi Komnas HAM, komisi ad hoc itu memiliki mandat dalam lingkup penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur nonyudisial dalam rangka rekonsiliasi. Dengan cara pengungkapan peristiwa dan pemulihan korban termasuk rehabilitasi.
 
Sesuai kewenangan Komnas HAM berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Roi menerangkan Komnas HAM mengawali pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu dengan cara menyusun laporan berdasarkan penyelidikan Komnas HAM. Kemudian itu menjadi laporan komprehensif mengenai berbagai kekerasan dan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu. “Tetapi, tetap memperhatikan aspek-aspek yuridis dalam penyelidikan,” kata dia.
 
Pengungkapan yang dilakukan Komnas HAM itu dapat menjadi dasar bagi Komisi ad hoc untuk menentukan langkah selanjutnya. Serta langkah lain untuk pencegahan agar peristiwa yang sama tidak terjadi lagi di masa depan.
 

Alhasil, lambannya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu direspon sejumlah organisasi masyarakat sipil dengan melaporkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam) dan Komnas HAM kepada Ombudsman RI. Sejumlah organisasi yang melaporkan yakni KontraS, Imparsial, YLBHI, Setara Institute serta individu pegiat HAM.
 
Koordinator KontraS, Haris Azhar, mengatakan laporan itu dilakukan karena kedua lembaga tersebut diduga melakukan maladministrasi dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Dia menilai ada kesepakatan sepihak antara Kemenkopolhukam dan Komnas HAM untuk menempuh jalur rekonsiliasi (nonyudisial) dalam menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu.
 
Dugaan maladministrasi itu mengacu pasal 1 angka (3) UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Koalisi masyarakat sipil ini menduga telah terjadi maladministrasi berupa dugaan perbuatan melawan hukum dalam bentuk lahirnya kebijakan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, ada dugaan perbuatan yang melampaui wewenang dan menggunakan wewenang untuk tujuan lain. “Juga pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga menimbulkan kerugian (masyarakat),” kata Haris.








(Baca Juga : Buram Potret Dua Tahun Pemerintahan Jokowi soal Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat)

(progress)



(Baca Juga : Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM Bisa Mengacu Surat Ketua MA)





Dilaporkan ke Ombudsman




Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua