Profil

Charles Simabura, Kritikus dari Andalas tentang Keliaran Kuasa Menteri Jokowi

Atribusi kewenangan Menteri membentuk Peraturan Menteri oleh UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi celah. Cara kerja Menteri-Menteri kabinet Jokowi menambah parah masalah dalam persoalan over regulasi di Indonesia.
•
Normand Edwin Elnizar

Advokat Sebut Ada Maladministrasi oleh BPOM dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Anak

Kasus gagal ginjal akut pada anak diperkirakan terjadi karena salah satu faktornya ada maladministrasi atas pengawasan BPOM sebagai badan yang berwenang dalam pengawasan obat dan makanan.
•
Willa Wahyuni

APPDI: Pengesahan UU PDP Sebagai “Garis Awal” Pelindungan Data Pribadi

Kerahasiaan data pribadi merupakan hak asasi seseorang yang harus dilindungi negara. Konsep tersebut tercantum pada konvensi internasional dan UUD 1945.
•
Mochamad Januar Rizki

Pentingnya Kehadiran Advokat dalam Permasalahan Hukum Petani

Advokat sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam upaya mensejahterakan petani, advokat berperan besar dalam membantu dan mendampingi petani dalam permasalahan hukumnya.
•
Willa Wahyuni

Wawancara Khusus dengan Dirjen HPI Kemlu, L. Amrih Jinangkung

Perjanjian Internasional punya peran penting bagi Indonesia.
•
Aji Prasetyo

Akademisi Sebut Pentingnya Pemanfaatan Teknologi untuk Hukum yang Inovatif dan Adaptif

Teknologi banyak membantu memudahkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemanfaatan ini dapat dimaksimalkan dan dimanfaatkan dalam proses pembuatan perundang-undangan sehingga menghasilkan produk hukum yang inovatif dan adaptif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
•
Willa Wahyuni

M Iqsan Sirie, Lawyer dengan Kompetensi Hukum Perlindungan Data

Persoalan hukum perlindungan data menjadi kajian yang terus berkembang ke depannya, mengingat pesatnya transformasi teknologi. Masyarakat perlu menyadari pentingnya konsep perlindungan data.
•
Mochamad Januar Rizki

Hafzan Taher: Perlu Seni Memenangkan Perkara dengan Menjunjung Integritas

“Menang atau kalah memang bukan diputuskan seorang lawyer. Tapi jika kemenangan sebab adanya embel-embel ‘di bawah meja’, hal itu bukanlah menjadi kepuasan.”
•
Ferinda K Fachri

Reza Fikri Febriansyah: Melihat Perspektif Luas dengan Berkarier di Kemenkumham

Karier lulusan hukum tidak terbatas hanya yang berhubungan dengan KUHP saja, namun lebih luas daripada itu, lulusan hukum dapat masuk ke berbagai lini kehidupan khususnya yang berhubungan dengan pelayanan publik dan sumber kesejahteraan.
•
Willa Wahyuni

Mohamed Idwan Ganie: Dressed Like a Lawyer sebagai ‘Seragam’ Advokat

Advokat sebagai officium nobile secara tradisional memiliki pakaian konservatif-formal. Maksudnya dengan toga ketika beracara di pengadilan dan formal sewaktu di luar pengadilan. Bagi mayoritas advokat berlaku ‘dress like a lawyer’ dengan segala variasinya, kecuali advokat yang sangat sukses.
•
Ferinda K Fachri

Dosen FH UI Ingatkan Tahapan dan Risiko Proses Pemindahan Ibu Kota

Tahapan proses pemindahan ibu kota mulai sosialisasi, perencanaan melalui berbagai aturan turunannya, kesiapaan SDM (ASN), kesiapan sistem informasi di IKN. Ada risiko fiskal, hukum, politik, dan ekonomi.
•
Rofiq Hidayat

Akademisi Ini Sebut Vonis Mati Efektif untuk Kasus Kejahatan Seksual

Dalam kasus kekerasan seksual seperti kasus Herry Wirawan hukuman mati efektif karena pelakunya terbukti tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan adanya relasi kuasa.
•
Ady Thea DA

Akademisi Ini Jelaskan Konsekuensi Logis Masuknya Pidana Khusus dalam RKUHP

Dampaknya bakal ada turbulensi dalam implementasinya bagi penegak hukum di awal dalam penanganan perkara tindak pidana khusus.
•
Rofiq Hidayat

Akademisi Ini Ingatkan Kekeliruan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Korupsi

Pendekatan restorative justice bukan berarti membebaskan pelaku dari jerat hukum. Tapi muncul rasa malu dari pelaku atas perbuatannya, sehingga berempati terhadap korban dan rela dihukum.
•
Ady Thea DA

Prof Aloysius Uwiyono: Revisi UU Cipta Kerja Perlu Benahi Aturan Outsourcing

Ketentuan alih daya atau outsourcing semestinya hanya mencakup pengalihan pekerjaan kepada perusahaan lain. Tapi, dalam UU No.11 Tahun 2020 masih mengatur pengalihan pekerjaan dan pekerjanya dari satu perusahaan ke perusahaan outsourcing lain.
•
Ady Thea DA
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info