Berlangganan Pro

Terbaru

PERSAJA dan Supremasi Hukum Indonesia

PERSAJA dan Supremasi Hukum Indonesia

Lewat PKPA, FH Unsri-Peradi SAI Berupaya Cetak Advokat yang Mumpuni

Lewat PKPA, FH Unsri-Peradi SAI Berupaya Cetak Advokat yang Mumpuni

Maria Norbertha Novi Roflebabin: Optimalisasi Peran Perempuan sebagai Aktor Strategis dalam Pembangunan Hukum yang Berkeadilan

Maria Norbertha Novi Roflebabin: Optimalisasi Peran Perempuan sebagai Aktor Strategis dalam Pembangunan Hukum yang Berkeadilan

Kurator Gemawidia Tidak Dilibatkan pada Perkara Perdata

Meski PT Gemawidia Statindo Komputer (GSK) telah dinyatakan pailit tahun lalu, saat ini perkara perdatanya masih berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Uniknya, kurator GSK sama sekali tidak dilibatkan dalam perkara perdata tersebut. Padahal berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, setelah debitur pailit, setiap gugatan yang diajukan oleh atau terhadap debitur pailit harus melalui kurator.

BPPN Akan Umumkan Rekomendasi TBH Apa Adanya

Tim Bantuan Hukum (TBH) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pemotretan atas pelaksanaan perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) mulai menuntaskan tugasnya satu per satu. BPPN pun berjanji tidak akan mengutak-atik rekomendasi yang akan diberikan oleh TBH.

KPPU : Tidak Ada KKN antara PT Telkom dan Siemens Consortium

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (PT Telkom) dan Siemens Consortium tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pemerintah Indonesia Bisa Ambil-alih Kasus Agus Dwikarna

Eggy Sudjana, pengacara Agus Dwikarna, meminta Presiden Megawati agar mengupayakan pemberian diplomatic protection pada Agus Dwikarna. Pasalnya diduga telah terjadi denial of justice dalam persidangan perkara Agus. Sementara pakar hukum internasional menganggap Agus seharusnya mengadu pada pemerintah, sehingga kasus Agus menjadi sengketa antara Indonesia melawan Filipina.

JPU Tidak Punya Alasan Hukum Mendakwa Korupsi Bank Ficorinvest

Tim penasehat hukum terdakwa korupsi BLBI Bank Ficorinvest (BF), Supari Dhirdjoprawiro dan S. Soemeri menegaskan, tidak ada alasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa kliennya melakukan korupsi uang BLBI sebesar Rp323,7 miliar. Alasannya, tidak ada satu pun pelanggaran peraturan Bank Indonesia (BI) yang dilanggar oleh para terdakwa.

Pengadilan HAM
Majelis Hakim Menolak Panggil Mantan

Permintaan penasehat hukum mantan Gubernur Timor Lorosae Abilio JO. Soares agar majelis hakim menghadirkan mantan Presiden Habibie sebagai saksi, ditolak oleh majelis hakim. Kesaksian Habibie tersebut sangat terkait dengan ekstalasi terjadinya kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Lorosae.

IKAPI Gugat Kepengurusan AKPI

Baru tiga bulan dideklarasikan, Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) langsung membuat gebrakan. IKAPI mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap "saudara tua"-nya, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). IKAPI menganggap pengurus AKPI saat ini tidak sah. Kenapa?

Penyelenggara VoIP Forum 12 Sepakati Kerjasama Tiga Pihak

Penyelenggara VoIP yang tergabung Forum 12 menyepakati kerjasama tiga pihak (tripartite) dalam penyelenggaraan double stage dialling. APJII mempersilakan ISP lain di luar kelompok 12 yang ingin melakukan gugatan ke PTUN atau judicial review

Depdagri Dukung Peningkatan Jumlah Perempuan di DPR

Perbandingan jumlah anggota perempuan di DPR dengan jumlah pemilih perempuan di Indonesia dinilai timpang. Akibatnya, tingkat keterwakilan perempuan di lembaga tersebut menjadi rendah. Karena itu, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) bersama Kementrian Pemberdayaan Perempuan memprakarsai Lokakarya yang mendukung peningkatan junlah anggota perempuan di DPR.

Dana Banpres Diduga Masuk Rekening Pribadi Bambang Kesowo

Para anggota Tim Dana Banpres Komisi I DPR-RI resah. Pasalnya, sudah satu minggu sang ketua tim, RK Sembiring tak muncul dalam rapat Komisi I DPR. Diduga, Sembiring sengaja memperlambat kerja tim karena kedekatannya dengan Mensesneg. Dari data temuan anggota tim, ternyata dana Banpres tersebut masuk ke rekening pribadi sang menteri, Bambang Kesowo.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com