Intip Besaran Imbalan Jasa Kurator di Aturan Ini

PERTANYAAN

Berapa sih gaji kurator itu? Apakah ada aturan mengenai gajinya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Ini Ketentuan Besaran Imbalan Jasa Kurator yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada hari Jumat, 13 April 2018 dan dimutakhirkan pertama kali oleh David Christian, S.H. pada 29 Agustus 2022.

KLINIK TERKAIT

2 Syarat Kepailitan dan Penjelasannya

05 Agt, 2022

Pembayaran ke Kreditur Pasca Homologasi, Haruskah Izin Pengurus?

15 Jun, 2022

Adakah Aturan Besaran Harta Pailit bagi Kreditur Konkuren?

17 Mei, 2022

Hak Pemegang Saham Saat Perusahaan Jatuh Pailit

19 Apr, 2022

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Penentuan Gaji Kurator

Apa yang dimaksud dengan kurator? Menurut Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan dan PKPU, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU.

Adapun tugas dan wewenang kurator dalam kepailitan dapat Anda baca dalam artikel Tugas Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan.

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, kurator berhak atas gaji atau imbalan yang besarannya diatur di dalam Permenkum 20/2025.

Adapun yang dimaksud dengan imbalan jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada kurator atau pengurus setelah kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir.[1] Imbalan jasa kurator ini ditentukan setelah kepailitan berakhir.[2]

Besaran imbalan jasa bagi kurator diberikan dengan ketentuan:[3]

1. Kepailitan yang berakhir dengan perdamaian maka besaran imbalan jasa dihitung dari persentase nilai utang yang harus dibayar debitur;
2. Kepailitan yang berakhir dengan pemberesan maka besaran imbalan jasa dihitung dari persentase nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang; atau
3. Permohonan pernyataan pailit yang ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali maka besaran imbalan jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan debitur yang besarannya ditetapkan oleh majelis hakim.

Kurator gajinya berapa? Bagi kepailitan yang berakhir dengan perdamaian atau pembebasan sebagaimana pada poin 1 dan 2 di atas, maka besaran persentase imbalan tidak lebih besar dari persentase besaran imbalan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permenkum 20/2025.

Sedangkan, bagi permohonan pernyataan pailit yang ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali sebagaimana pada poin 3 di atas, maka besaran imbalan jasa dihitung berdasarkan tarif jam kerja terpakai yang paling banyak Rp4 juta per jam dengan ketentuan tidak melebihi nilai persentase tertentu dari nilai harta pailit.[4]

Penentuan besaran imbalan jasa sebagaimana pada poin 3 di atas, dilakukan dengan mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan kepailitan yang ditangani, kemampuan, dan tarif jam kerja dari kurator yang bersangkutan.[5]

Tingkat kerumitan kepailitan yang ditangani, kemampuan, dan tarif jam kerja kurator, ditentukan berdasarkan:[6]

1. masa kerja sebagai kurator;
2. besaran atau banyaknya kasus kepailitan yang selesai ditangani;
3. nilai harta pailit yang pernah ditangani;
4. hal yang terkait dengan rekam jejak kurator selama proses pengurusan dan pemberesan;
5. jumlah kreditur;
6. tempat keberadaan harta pailit yang ditangani; dan
7. kewajaran waktu dalam penanganan perkara kepailitan.

Besaran Imbalan Jasa Kurator

Lantas, berapa penghasilan seorang kurator? Bagi kepailitan yang berakhir dengan perdamaian dan kepailitan yang berakhir dengan pemberasan dapat ditemukan pada Lampiran Permenkum 20/2025, sebagai berikut:

1. Besaran imbalan jasa bagi kurator jika kepailitan berakhir dengan perdamaian dihitung sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

No.	Nilai Utang yang Harus Dibayarkan	Besaran Imbalan Jasa
1	sampai dengan Rp5 miliar	5%
2	di atas Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar	3%
3	di atas Rp250 miliar sampai dengan Rp500 miliar	2%
4	di atas Rp500 miliar sampai dengan Rp1 triliun	Rp15 miliar
5	di atas Rp1 triliun	Rp20 miliar

Contohnya:

Apabila nilai utang yang harus dibayar debitur sebesar Rp20 miliar maka besaran imbalan jasa bagi kurator ditentukan dengan perhitungan 5% x Rp20 miliar = Rp1 miliar.

2. Besaran imbalan jasa bagi kurator jika kepailitan berakhir dengan pemberesan dihitung sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

No.	Nilai Hasil Pemberesan di Luar Utang	Besaran Imbalan Jasa
1	sampai dengan Rp50 miliar	7%
2	di atas Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar	5%
3	di atas Rp250 miliar sampai dengan Rp500 miliar	3%
4	di atas Rp500 miliar sampai dengan Rp 1 triliun	Rp25 miliar
5	di atas Rp1 triliun	Rp30 miliar

Contohnya:

Apabila nilai hasil pemberesan di luar utang sebesar Rp20 miliar maka besaran imbalan jasa bagi kurator ditentukan dengan perhitungan 7% x Rp20 miliar = Rp1,4 miliar.

3. Besaran imbalan jasa bagi kurator jika kepailitan berakhir dengan ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali maka besaran imbalan jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan debitur yang besarannya ditetapkan oleh majelis hakim. Besarannya ini dihitung berdasarkan tarif jam kerja terpakai yang paling banyak Rp4 juta per jam dengan ketentuan tidak melebihi nilai persentase tertentu dari nilai harta pailit.

Jadi menjawab pertanyaan Anda tentang berapa gaji kurator, dapat kami sampaikan bahwa gaji kurator atau imbalan jasa kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir dan persentase besarannya ditentukan berdasarkan bagaimana cara kepailitan berakhir.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami tentang ketentuan besaran imbalan jasa kurator, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pedoman Besaran Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

[1] Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pedoman Besaran Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus (“Permenkum 20/2025”)

[2] Pasal 75 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”)

[3] Pasal 2 ayat (1) Permenkum 20/2025

[4] Pasal 2 ayat (3) dan (4) Permenkum 20/2025

[5] Pasal 3 ayat (1) Permenkum 20/2025

[6] Pasal 3 ayat (2) Permenkum 20/2025