Keluarga

Bisakah Perjanjian Kawin Diubah atau Dicabut?

Bacaan 3 Menit
Bisakah Perjanjian Kawin Diubah atau Dicabut?

Pertanyaan

Bisakah perjanjian kawin dicabut oleh pera pihak?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Selama perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak dapat diubah atau dicabut kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabutnya. Perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Perjanjian Kawin
Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (“Putusan MK 69/2015”):
 
Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
 
Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian kawin sehingga perjanjian kawin tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement), tetapi juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan (postnuptial agreement).
 
Penjelasan selengkapnya mengenai perjanjian kawin dapat Anda simak dalam artikel Keberlakuan Putusan MK tentang Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan WNI.
 
Berdasarkan hal tersebut, mengenai pencatatan perjanjian kawin dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, dapat diketahui bahwa jika perjanjian kawin ingin mengikat/berlaku juga bagi pihak ketiga, maka harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.
 
Perjanjian kawin harus didaftarkan untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin dimaksud. Supaya pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313, 1314 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), di mana perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya.
 
 
Bisakah Perjanjian Kawin Diubah?
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, bisakah perjanjian kawin tersebut diubah, Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan jo. Putusan MK 69/2015 mengatur sebagai berikut:
 
Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.
 
Jadi berdasarkan ketentuan tersebut pada dasarnya perjanjian kawin tidak dapat diubah atau dicabut kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.
 
Hal senada juga disampaikan oleh Praktisi Hukum, Irma Devita Purnamasari yang didapatkan dari acara Talkshow Kartini Day “Kartini Zaman Now Paham Perjanjian Nikah (Pre & Post Marriage) dan Gono Gini. Menurut Irma, para pihak bisa melakukan perubahan sepanjang tidak merugikan pihak ketiga serta perubahan tersebut harus dicatatkan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Putusan:
 
Catatan:
Pendapat Praktisi Hukum Irma Devita Purnamasari, didapatkan dari Talkshow Kartini Day “Kartini Zaman Now Paham Perjanjian Nikah (Pre & Post Marriage) dan Gono Gini” pada Jumat, 12 April 2019.