Keluarga

Bolehkah Membuat Perjanjian untuk Melepaskan Diri dari Utang Ortu?

Bolehkah Membuat Perjanjian untuk Melepaskan Diri dari Utang Ortu?

Pertanyaan

Apakah bisa seorang anak membuat perjanjian dengan orang tua agar anak terlepas dari masalah keuangan (contohnya utang) dan masalah hukum yang ditimbulkan oleh orang tua? Apabila bisa, bagaimana caranya supaya perjanjian tersebut kuat di mata hukum?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Dalam praktik, tidak jarang anak harus ikut terseret untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan orang tuanya yang masih hidup, salah satunya terkait permasalahan utang. Namun, pertanggungjawaban ini tidak bisa serta-merta anak ikut menanggungnya, sebab harus terlebih dahulu dilihat ruang lingkup perjanjian utang piutang yang bersangkutan.

Kemudian, bagaimana jika dibuat suatu perjanjian yang menyatakan anak melepaskan diri dari utang orang tua? Bolehkah dibuat dengan isi perjanjian yang demikian ini?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Utang Piutang dalam Perkawinan

Sebelumnya Anda tidak menjelaskan lebih jauh apakah utang orang tua tersebut adalah utang dari ayah atau ibu, serta apakah utang tersebut diperoleh pada saat setelah orang tua menikah atau diperoleh sebelum menikah.

Jika utang tersebut diperoleh setelah orang tua menikah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”):

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Maka, utang yang diperoleh setelah menikah tersebut menjadi bagian dari harta bersama. Sehingga utang yang timbul dalam perkawinan menjadi tanggungan orang tua selaku suami istri secara bersama-sama.

Sedangkan apabila utang tersebut diperoleh sebelum orang tua menikah, maka utang tersebut hanya menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak, yaitu ayah atau ibu untuk melunasinya, kecuali orang tua membuat kesepakatan untuk menentukan lain terkait masing-masing utang bawaan mereka. Ketentuan ini merujuk dari bunyi Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur:

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Untuk itu, guna menyederhanakan jawaban, kami mengansumsikan bahwa yang Anda maksud adalah merupakan utang yang telah diperoleh setelah orang tua menikah atau selama pernikahan berlangsung, dan dalam kondisi orang tua masih hidup, di mana terjadi hubungan hukum antara orang tua selaku debitur dengan kreditur dalam suatu perikatan dalam bentuk perjanjian utang piutang.

Oleh karena itu, kami berpendapat si anak tidak perlu khawatir harus ikut menanggung utang orang tua karena sesungguhnya si anak sendiri pun tidak termasuk dalam hubungan hukum utang piutang di antara debitur dengan kreditur.

Namun lain halnya apabila sebelumnya si anak telah mengetahui, setuju dan sepakat untuk terlibat dalam hubungan utang piutang tersebut, misalnya dengan menjadikan diri sebagai penanggung utang orang tua.

Dengan begitu, si anak setuju untuk mengikatkan diri dalam memenuhi kewajiban orang tua apabila tidak berhasil memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang mengatur:

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perkatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Sehingga, apabila si anak tidak pernah mengikatkan diri untuk menjadi penanggung dalam perikatan apapun yang disepakati oleh orang tuanya, maka orang tua yang masih hidup wajib untuk melunasinya sendiri. Kemudian, secara hukum, anak tidak mempunyai kewajiban untuk turut menanggung utang orang tuanya, dan pihak kreditur juga tidak dapat menagih pelunasan utang orang tua kepada anak.

 

Aspek Hukum dalam Perjanjian

Lebih lanjut, perlu Anda pahami terlebih dahulu mengenai aspek hukum terkait perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata didefinisikan sebagai berikut:

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, ada 4 syarat kumulatif yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu:

  1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. mengenai suatu pokok persoalan tertentu; dan
  4. suatu sebab yang halal atau tidak terlarang.

Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian menjelaskan asas konsensualisme bahwa dengan sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Hukum perjanjian menganut sistem kebebasan berkontrak berdasarkan asas konsensualisme. Kebebasan ini diberikan seluas-luasnya bagi para pihak untuk mengadakan perjanjian mengenai apa saja, selama tidak melanggar syarat sahnya perjanjian, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Ketentuan mengenai asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi:

Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

H.S. Salim dalam bukunya Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak berpendapat asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

  1. membuat atau tidak membuat perjanjian;
  2. mengadakan perjanjian dengan siapapun;
  3. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
  4. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Sehingga berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berhak untuk menentukan hal-hal mengenai perjanjian itu sendiri, dan dengan adanya asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 KUH Perdata, maka semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Artinya, kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Akibat dari asas pacta sunt servanda adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Perjanjian juga harus menganut asas iktikad baik dan asas kepribadian sebagaimana diatur Pasal 1340 KUH Perdata:

Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.

 

Bolehkah Membuat Perjanjian untuk Melepaskan Diri dari Utang Ortu?

Menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan utang piutang dalam perkawinan dan aspek hukum perjanjian sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, maka menurut hemat kami, anak dapat membuat perjanjian dengan orang tua terkait hal-hal yang ingin diperjanjikan untuk dapat membatasi dan/atau menolak suatu pertanggungjawaban anak terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tua, selama telah disetujui dan disepakati secara bersama-sama.

Namun perjanjian yang dibuat tersebut hanya dapat sah secara hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta patuh pada asas-asas perjanjian meliputi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas iktikad baik dan asas kepribadian.

Kami menyarankan agar perjanjian itu sebaiknya dibuat secara tertulis, agar dapat menjadi bukti yang sah apabila suatu hari terjadi suatu perselisihan atas pelaksanaan perjanjian tersebut. Oleh karena lingkup suatu perjanjian adalah keperdataan dan dalam Hukum Acara Perdata mengenal 5 macam alat bukti yang sah, yang diatur dalam Pasal 164 Herziene Inlandsch Reglement, yaitu:

  1. Surat;
  2. Saksi;
  3. Persangkaan;
  4. Pengakuan;
  5. Sumpah.

Sehingga dalam membuat perjanjian, si anak harus memastikan bahwa klausul-klausul pada isi perjanjian tersebut telah sesuai dengan hal-hal yang diperjanjikan, saling berhubungan dan jelas dalam menentukan hak dan kewajiban, serta tidak menimbulkan kerancuan pada arti dan makna isi perjanjian yang dapat menyebabkan multitafsir bagi para pihak, agar tidak merugikan para pihak dan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Kami menyarankan, agar sebaiknya si anak juga berkonsultasi dengan advokat apabila ingin membuat suatu perjanjian dengan orang tua, untuk meminimalisir risiko-risiko yang kemungkinan terjadi ke depannya.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Herziene Inlandsch Reglement;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Referensi:

  1. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermesa, 2010;
  2. H.S. Salim. Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.