Teknologi

Jerat Hukum Pelaku Cyberbullying

Bacaan 6 Menit
Jerat Hukum Pelaku <i>Cyberbullying</i>

Pertanyaan

Saya penjual di suatu e-commerce, lalu ada pembeli yang ingin mengajukan pengembalian barang. Padahal saya sudah menulis secara jelas pada kolom deskripsi mengenai detail produk dan ketentuan tidak menerima komplain kekecilan. Tapi pembeli bersikeras karena size kekecilan. Selain itu, pembeli juga tidak mengirimkan bukti video unboxing bahwa itu benar produk yang dibeli dari saya. Pembeli merusak nama baik saya dan toko saya dengan mengatakan penipu dan mengintimidasi verbal. Saya tidak menipu karena sudah mengirim barang sesuai pesanan, dan bahkan saya berikan bonus. Apa saya bisa lapor ke polisi? Pasal berapa? Mohon bantuannya karena saya mengalami mental breakdown akibat ini.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Cyberbullying merupakan bentuk intimidasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan terus menerus, dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti atau menghina harga diri orang lain, hingga menimbulkan permusuhan oleh seorang individu atau kelompok.

Di Indonesia, aturan cyberbullying dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Cyberbullying

Dewasa ini, perundungan digital (cyberbullying) merupakan salah satu tindak pidana yang kerap terjadi di dunia maya. Cyberbullying merupakan bentuk intimidasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan yang disengaja, dilakukan terus menerus, dengan tujuan untuk merugikan orang lain dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti atau menghina harga diri orang lain, hingga menimbulkan permusuhan oleh seorang individu atau kelompok.[1]

Adapun beberapa jenis cyberbullying sendiri antara lain flaming (pesan dengan amarah), harrasment (gangguan), denigration (pencemaran nama baik), impersonation (peniruan), outing (penyebaran), trickery (tipu daya), exclusion (pengeluaran), dan cyberstalking.[2]

Salah satu kerusakan berat akibat tindak pidana cyberbullying yakni korban dapat mengalami tekanan secara psikis dan dapat berpotensi bunuh diri. Satu dari 5 anak korban cyberbully berpikir untuk melakukan bunuh diri. Bahkan 1 dari 10 korban cyberbully melakukan tindakan bunuh diri. Dalam setahun, ada sekitar 4500 anak yang mengakhiri nyawanya sendiri.[3]

Dalam hukum Indonesia, ketentuan cyberbullying diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan perubahannya.

Adapun Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE selengkapnya berbunyi:

Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

 

Pasal 27 ayat (4) UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

 

Namun, pada bagian Penjelasan Pasal 27 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) disebutkan kedua ketentuan di atas harus merujuk kembali pada unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah serta pemerasan dan/atau pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

 

Unsur-unsur Penghinaan dan Pengancaman

Adapun unsur pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang dikenal sebagai penghinaan berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu: unsur kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dan unsur maksud untuk diketahui umum. Adapun unsur-unsur ini telah dijelaskan lebih lanjut ke dalam Penghinaan.

Sehingga pembeli yang menyebut Anda sebagai penipu tersebut dapat dikatakan telah melakukan penghinaan. Mengingat, perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

Baca juga: Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Pencemaran Nama Baik

Sedangkan unsur pemerasan dan/atau pengancaman, disarikan dari Pasal untuk Menjerat Pelaku Pengancaman, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 256) menjelaskan unsur pemerasan berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP:

  1. Memaksa orang lain;
  2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
  3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
  4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Namun sayangnya kami kurang memahami intimidasi verbal yang Anda maksud, jika ancaman tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan di atas, maka pelaku dapat dikenakan pidana pasal tersebut.

Jadi menjawab pertanyaan Anda, dapat disampaikan bunyi Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE merupakan pilihan pasal yang tepat mengenai permasalahan yang Anda alami. Kemudian, perlu diperhatikan khusus Pasal 27 ayat (3) UU ITE (penghinaan) merupakan delik aduan, yang mana hanya dapat diproses apabila korban membuat pengaduan kepada penyidik.[4]

Mengenai hukumannya, bagi yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.[5] Sedangkan pelaku pelanggar Pasal 27 ayat (4) UU ITE dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.[6]

Selanjutnya hal lain yang perlu Anda pahami adalah mengenai klausula baku. Sebagaimana telah diulas dalam Menuntut Penjual yang Melarang Refund Atas Barang yang Tak Sesuai, ketentuan melarang pengembalian barang merupakan bentuk klausula baku yang dilarang.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 

Referensi:

  1. Friskilla Clara S.A.T, Eko Soponyono, AM. Endah Sri Astuti. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, 2016;
  2. Nancy E. Willard. Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Aggression, Threats, and Distress. Research Press, 2007;
  3. Seno Wibowo Gumbira, Adi Sulistiyono, Kukuh Tejomurti. Menanggulangi Cyberbullying di Sosial Media dalam Perspektif Analisa Ekonomi Mikro. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No. 4, Oktober 2019;
  1. R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.

[1] Friskilla Clara S.A.T, Eko Soponyono, AM. Endah Sri Astuti. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, 2016

[2] Nancy E. Willard. Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Aggression, Threats, and Distress. Research Press, 2007, hal. 255 - 267

[3] Seno Wibowo Gumbira, Adi Sulistiyono, Kukuh Tejomurti. Menanggulangi Cyberbullying di Sosial Media dalam Perspektif Analisa Ekonomi Mikro. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No. 4, Oktober 2019, hal. 351

[4] Pasal 45 ayat (5) UU 19/2016

[5] Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016

[6] Pasal 45 ayat (4) UU 19/2016

Tags: